Pemerintah Berikan Kesempatan yang Adil bagi semua PPPK Guru yang Ikut Seleksi

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani (Prajtna Lydiasari)

JAKARTA-Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani mengakui sejak awal digelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer.

 

Karena, ketika banyak guru pegawai yayasan yang mengikuti seleksi PPPK, pemerintah tidak bisa melarangnya.

 

“Prinsipnya kami tidak boleh melanggar hak setiap guru honorer termasuk guru swasta. Guru swasta jika tingkat kesejahteraannya baik, tentu tidak akan ikut kompetisi ASN,” ujarnya dalam diskusi secara daring, Selasa (8/2).

 

Lolosnya guru-guru swasta yang berstatus pegawai yayasan, tetap menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan pada proses seleksi PPPK guru tahap 3. Apalagi, banyak yayasan yang kemudian melayangkan keberatannya.

 

“Bahkan kini peraturan terkait seleksi PPPK guru sedang proses judicial review,” imbuhnya.

 

Terkait seleksi PPPK guru tahap 3, Nunuk mejelaskan bahwa pemerintah masih belum memastikan kapan seleksi PPPK guru tahap 3 bakal digelar. Seharusnya, seleksi tersebut digelar pada Januari 2022 namun banyak masukan dari berbagai pihak sehingga urung dilaksanakan.

 

“Sampai sekarang masih dalam pembahasan di tingkat Panselnas dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak,” tuturnya.

 

Dengan mempertimbangkan banyak masukan berbagai kalangan, lanjut Nunuk, Panselnas terus membahas secara intensif. Mulai dari Komisi X DPR, asosiasi guru, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), guru honorer, dan lainnya.

 

Nunuk pun memastikan tidak akan ada regulasi baru pada seleksi tahap 3 jika nantinya digelar. Sebab, dalam seleksi PPPK guru tahap 1 pemerintah sudah mengubah regulasi berupa penurunan passing grade.

 

“Hasil dari perubahan regulasi itu akhirnya di tahap 1 dan 2 mendapat sekitar 300 ribu yang lulus formasi PPPK guru 2021,” terangnya. (Prajtna Lydiasari)

BACA JUGA :  Kemendikbud Sosialisasikan Program Kreativitas Mahasiswa

JAKARTA-Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani mengakui sejak awal digelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer.

Karena, ketika banyak guru pegawai yayasan yang mengikuti seleksi PPPK, pemerintah tidak bisa melarangnya.

“Prinsipnya kami tidak boleh melanggar hak setiap guru honorer termasuk guru swasta. Guru swasta jika tingkat kesejahteraannya baik, tentu tidak akan ikut kompetisi ASN,” ujarnya dalam diskusi secara daring, Selasa (8/2).

Lolosnya guru-guru swasta yang berstatus pegawai yayasan, tetap menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan pada proses seleksi PPPK guru tahap 3. Apalagi, banyak yayasan yang kemudian melayangkan keberatannya.

“Bahkan kini peraturan terkait seleksi PPPK guru sedang proses judicial review,” imbuhnya.

Terkait seleksi PPPK guru tahap 3, Nunuk mejelaskan bahwa pemerintah masih belum memastikan kapan seleksi PPPK guru tahap 3 bakal digelar. Seharusnya, seleksi tersebut digelar pada Januari 2022 namun banyak masukan dari berbagai pihak sehingga urung dilaksanakan.

“Sampai sekarang masih dalam pembahasan di tingkat Panselnas dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak,” tuturnya.

Dengan mempertimbangkan banyak masukan berbagai kalangan, lanjut Nunuk, Panselnas terus membahas secara intensif. Mulai dari Komisi X DPR, asosiasi guru, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), guru honorer, dan lainnya.

Nunuk pun memastikan tidak akan ada regulasi baru pada seleksi tahap 3 jika nantinya digelar. Sebab, dalam seleksi PPPK guru tahap 1 pemerintah sudah mengubah regulasi berupa penurunan passing grade.

“Hasil dari perubahan regulasi itu akhirnya di tahap 1 dan 2 mendapat sekitar 300 ribu yang lulus formasi PPPK guru 2021,” terangnya. (nya)

BACA JUGA :  Baznas dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi Tingkatkan Kapasitas Building Guru di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.




Enter Captcha Here :