Peraturan Badan Standarisasi di Bawah Kemendikbudristek Bertentangan dengan Amanat UU Sisdiknas

Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema A (SMJkt/Ist)

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema A menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 35 ayat 4 mengamanatkan bahwa keberadaan badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Faktanya, lanjut Doni, pasal 34 PP 57/2021 yang membahas tentang badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, hanya mengutip pasal 35 ayat 3 dan pengaturannya langsung diserahkan kepada Menteri.

“Pengaturan ini bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas yang harus mengaturanya di dalam PP,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9).

Seperti kita ketahui, bahwa keberadaan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor. 28/2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Selain itu, dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa “Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan”.

Menurutnya, penjelasan UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

“Jadi, peraturan yang mengadakan badan standardisasi berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas ini. Karena itu, pasal-pasal dalam Perpres Nomor 62/2021 dan Permendikbudristek Nomor 28/2021 yang mengatur tentang badan standardisasi harus direvisi dan ditata kembali sesuai amanat UU Sisdiknas,” tuturnya.

Doni mengatakan bahwa Kemdikbudristek merumuskan standar nasional pendidikan berdasarkan UU Pemda tidak memiliki dasar karena dalam pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah, terkait standar nasional pendidikan kewenangan Pusat adalah menetapkan.

“Bukan merumuskan, Kemdikbudristek bisa membuat NSPK yang tidak terkait langsung dengan standar nasional pendidikan, seperti PPDB, Juknis BOS, dll,” katanya.

BACA JUGA :  Kegiatan Kihajar sebagai Upaya Tingkatkan Literasi Siswa dan Guru dalam Pemanfaatan TIK

Sementara, keberadaan Dewan Pakar tidak menjawab persoalan diabaikannya keberadan badan standardisasi, pengendalian, dan penjaminan mutu pendidikan yang harus diatur dalam PP dan bersifat mandiri.

“Dewan Pakar SNP adalah amanat PP57 tentang keterlibatan pakar sehingga Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan tidak bisa disejajarkan tugas pokok dan fungsinya dengan badan standardisasi yang mandiri,” bebernya.

Oleh karena itu, Ia mendesak agar Presiden Joko Widodo selaku Pemimpin Pemerintahan dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek untuk merevisi PP No. 57/2021 dengan menambahkan pasal-pasal pengaturan tentang badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan ke dalam pasal pengaturan di dalam PP. 57/2021 sebagai badan yang mandiri dan profesional. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *