Bagaimana Melindungi Data Pribadi di Era Digital?

Seminar online Literasi Digital: “Melindungi Data Pribadi di Era Digital”. (Foto Doc Istimewa).

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelenggarakan seminar online Literasi Digital: “Melindungi Data Pribadi di Era Digital”.

Menghadirkan Fadhlullah, SE Anggota DPR RI Komisi I, Drs. Milikta J. Sembiring, Plt. Direktur Tata Kelola APTIKA Kementerian Kominfo RI serta Bayu Noormansyah, SH, SIK, MH (Kanit Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri).

Seminar ini merupakan dukungan Kominfo terhadap Program Literasi Digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Seminar Literasi Digital memiliki beberapa tujuan, diantaranya mendorong masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan internet sebagai sarana edukasi dan binis. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.

Memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya oleh APTIKA. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli dengan data pribadinya.

Serta mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.

Seminar ini terdiri dari beberapa sesi, yaitu sesi pembukaan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup.

Fadhlullah, SE menjelaskan, saat ini pihaknya sedang memprioritaskan UU PDP. Menurut dia, data pribadi dapat dikatakan sebagai nyawa bagi insan digital, “Oleh karena itu pemerintah sedang berfokus kepada pembahasan RUU PDP agar dapat segera rampung,” katanya akhir pekan lalu di Jakarta, secara daring.

Drs. Milikta J. Sembiring menjelaskan, pengguna internet harus berhati-hati dan selalu melindungi data pribadi. Hal ini dikarenakan data pribadi merupakan aset yang bernilai tinggi di era ekonomi digital.

“Sebagian masyarakat masih belum memahami akan pentingnya data pribadi, padahal sudah banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi yang terjadi baik online maupun offline,” katanya.

Saat ini, menurut dia, pemerintah sedang mengerjakan RUU PDP atau RUU Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi sistem elektronik diatur pada UU No. 11 Tahun 2008 ITE, sebagai contoh adalah Pasal 26 Ayat 2 dimana setiap orang yang dilanggar haknya, dapat mengajukan gugatan.

Senada, Bayu Noormansyah, SH, SIK, MH mengatakan, data pribadi wajb dijaga dikarenakan kerap terjadi perundungan atau intimidasi secara online terkait beberapa hal.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi: Indonesia Perlu Wirausaha Muda untuk Antisipasi Bonus Demografi

“Seperti gender, menjaga diri dari potensi penipuan, agar kita terhindar dari pencemaran nama baik,” katanya.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pencurian identitas. Pencurian identitas adalah segala jenis upaya pengelabuan, penipuan, atau kejahatan yang mengakibatkan hilangnya data pribadi, termasuk hilangnya nama pengguna, kata sandi, informasi perbankan, nomor kartu kredit, Nomor Jaminan Sosial dan ID kesehatan.

Yang kemudian digunakan tanpa izin pihak terkait untuk melakukan penipuan dan kejahatan lainnya. (Bb-69)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *