Mendikbudristek : Pentingnya AN Tetap Diadakan di Tengah Pandemi

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim (SMJkt/Prajtna Lydiasari)

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI secara luring dan daring pada Senin (23/8) lalu. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menjelaskan pentingnya asesmen nasional (AN) tetap diadakan di tengah pandemi seperti saat ini.

Menurutnya, pemetaan mutu pendidikan sangat penting untuk segera dilakukan agar secepatnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengetahui sejauh ketertinggalan dunia pendidikan kita akibat Covid-19. Sebab, saat ini sangat dibutuhkan analisa data terkait learning loss yang terjadi.

“Justru dengan adanya pandemi, AN menjadi jauh lebih penting untuk mengetahui seberapa besar ketertinggalan kita, mencakup apa saja dan di mana saja. Dengan AN juga kita mengetahui daerah dan sekolah yang paling membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, My Esti Wijayanti menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan AN. Menurut Esti, AN adalah hal penting yang harus dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mencari tahu gambaran sesungguhnya sekolah dan siswa kita seperti apa dan untuk merencanakan kebijakan selanjutnya.

Oleh karena itu, Mendikbudristek menegaskan kembali bahwa AN tidak menimbulkan konsekuensi apapun bagi individu siswa, guru, maupun kepala sekolah.

“Sudah disampaikan berkali-kali bahwa AN tidak menimbulkan konsekuensi terhadap inidividu siwa, guru, maupun kepala sekolah. Tidak ada konsekuensi juga ke anggaran untuk sekolah, maupun ke lulusan. Bahkan data tidak akan dipresentasi sebagai individu, melainkan agregasi sekolah,” tegasnya.

Menurutnya, kekhawatiran yang muncul di masyarakat dikarenakan selama bertahun-tahun ujian nasional (UN) telah terkondisikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan, ada ancaman bagi yang nilai UN-nya rendah kepala sekolah bisa dimutasi.

“Persepsi ini yang harus dibasmi, AN tidak membebani individu seperti UN,” terangnya seraya meminta bantuan Komisi X DPR untuk menjelaskan ke daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. (nya/69)

BACA JUGA :  PPPK Tetap Harus Melalui Proses Seleksi Bukan Pertimbangan Lama Mengajar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *