Prakongres Musik Tradisi Nusantara Hasilkan Tiga Rumusan Kebutuhan Perlindungan

Prakongres Musik Tradisi Nusantara hari keempat bertemakan Kebutuhan Perlindungan yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 23 Agustus 2021 (SMJkt/Prajtna Lydiasari)

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Momentum prakongres Musik Tradisi Nusantara menjadi langkah awal dalam membangun gerbang budaya nusantara yang harus diolah bersama agar kekayaan budaya Indonesia tidak lagi hanya sekedar dokumen dan argumen, tetapi menjadi momen bagi kehidupan yang nyata dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam prakongres hari keempat bertemakan Kebutuhan Perlindungan yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 23 Agustus 2021 telah dihasilkan tiga rumusan. Pertama, mendaftarkan karya cipta (pencipta) dan karya musik (penampil) tradisi ke produser/publisher.

“Sehingga LMKN mampu melaksanakan fungsinya sebagai kolektor hak pertunjukan untuk diteruskan kepada yang berhak (kesejahteraan),” ujar Pimpinan Sidang, Otto Sidharta saat membaca hasil rekomendasi secara daring, Senin (23/8).

Kedua, rekomendasi untuk diterbitkannya payung hukum atau integrasi antar kementerian/lembaga, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) agar penyegeraan implementasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk perlindungan musik tradisi.

Ketiga, rekomendasi diterbitkannya peraturan baik di pusat maupun daerah untuk mengalokasikan dana CSR perusahaan untuk pelestarian dan Pemajuan musik tradisi.

“Demikian, tiga hasil rekomendasi dan harapan bagi kita,” imbuhnya.

Prakongres Musik Tradisi Nusantara Kebutuhan Perlindungan bertujuan untuk mencari solusi permasalahan perlindungan Musik Tradisi Nusantara, mengidentifikasi keadaan ekosistem per daerah (kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, apresiasi, preservasi, dan konservasi) terhadap karya musik tradisi.

Selain Kebutuhan Pelindungan, terdapat tujuh tema prakongres lainnya, yaitu Definisi Musik Tradisi, Pendataan Musik Tradisi Nusantara, Kebutuhan Pengembangan, Kebutuhan Pendidikan, Keadaan Instrumen, Pemanfaatan, dan Tugas LMK Musik Tradisi Nusantara. Adapun sidang prakongres, terdiri dari 27 sesi dan mengundang 52 narasumber.

Sementara Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Perlindungan Kebudayaan, Fitra Arda memaparkan bahwa kebijakan pemerintah dalam Perlindungan Musik Tradisi berdasarkan Ketentuan UU no 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan diturunkan/diterjemahkan dalam Peraturan dan Strategi untuk menguatkan musik tradisi ke depan.

BACA JUGA :  BNPB dan Kemendikbud menunjuk PTS di Jakarta Sebagai Satgas Edukasi Perubahan Perilaku

“Pentingnya pendirian LMK Musik Tradisional Nusantara. Bagaimana membentuk komunikasi dalam sebuah Kongres, mempertahankan kebudayaan sendiri dan menumbuhkan jiwa baru/revitalisasi dalam kebudayaan sendiri? Bagaimana kita mewariskan tradisi kepada generasi berikutnya?” papar Fitra.

Ia menjelaskan bahwa LMK sejak 100 tahun yang lalu sudah diwacanakan oleh para tokoh kebudayaan. Melalui Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan, Pembinaan.

“Sehingga, UU No 5/2017 lebih mengatur tata kelola Kebudayaan, bukan kebudayaannya itu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, pada pembukaan prakongres Musik Tradisi Nusantara, Jumat (20/8). Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru (PMMB), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ahmad Mahendra mengatakan bahwa penyelenggaraan prakongres sejalan dengan semangat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan di mana pemerintah memfasilitasi pencatatan dan dokumentasi musik tradisi nusantara sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan.

“Upaya penguatan musik tradisi nusantara mencakup Langkah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan,” kata Ahmad Mahendra. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *




Enter Captcha Here :