JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Membaca Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang baru terbit, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merasa indikator Survei Lingkungan Belajar tidak komprehensif, karena hanya mengambil tiga indikator saja.
Ketiga indikator tersebut adalah, indikator keamanan, indikator keberagaman/inklusivitas, dan kualitas pembelajaran. Indikator tersebut sangat parsial dan tidak utuh.
“Padahal ada delapan Standar Nasional Pendidikan (NSP) yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya. Mestinya Delapan indikator SNP inilah yang dipotret,” ujar Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri melalui keterangan tertulis, Kamis (29/7).
Iman mengatakan akan berbahaya dampaknya bagi profiling sekolah, yakni guru dan siswa nanti, jika survei lingkungan belajar justru didominasi pertanyaan bernuansa Litsus ala Orde Baru yang ramai diperbincangkan beberapa waktu ini.
“Lagipula profiling apa yang dapat dipotret Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), jika dilakukan melalui survei yang parsial,” katanya.
Sementara itu, Akreditasi Sekolah selama ini sudah dapat memotret delapan SNP secara utuh dan otentik dan dilakukan lembaga mandiri di luar Kemendikbudristek secara periodik. ‘Jadi, untuk apa lagi Survei Lingkungan Belajar?” tanya Iman.
Iman mengungkapkan Survei Karakter juga sudah dilakukan dalam Asesmen Kompetensi Minimum Indonesia (AKSI). Sedangkan Survei Lingkungan Belajar juga tiap tahun dibuat Kemendikbudristek, diisi oleh sekolah melalui format Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Peta Mutu Pendidikan (PMP).
“Karena EDS ini dibuat pemerintah, tentu sekolah akan mengisi dengan jawaban yang baik-baik saja. Potensi masalah baru akan timbul,” ungkapnya.
Survei Karakter dan Lingkungan Belajar juga akan bernasib sama, yaitu sekolah pada guru dan siswa berlomba mengisi survei dengan jawaban yang positif-positif, agar sekolah mereka dilabeli baik bahkan sangat baik oleh Kemendikbudristek.
“Jadi, praktik Survei Karakter dan Lingkungan Belajar berpotensi mendorong guru dan siswa menjawab survei dengan tidak jujur. Demi baiknya profil sekolah di mata pemerintah,” tuturnya.
Iman menambahkan, sekolah dan Dinas Pendidikan (pemda) pasti tidak mau juga menggadaikan nama baik sekolahnya di mata pemerintah pusat. Karena hanya sekedar survei, ya isi saja dengan yang baik-baik, begitu prinsipnya.
“Survei Lingkungan Belajar dan Survei Karakter tidak akan memotret secara komprehensif dan otentik ekosistem sekolah. Sepanjang metode yang digunakan Kemdikbudristek itu-itu saja,” tambah guru SMA di Jakarta ini.
Seperti diketahui bahwa tujuan Asesmen Nasional (AN) untuk memotret kualitas pendidikan nasional termasuk di dalamnya ekosistem sekolah. Sebenarnya jauh-jauh hari Kemendikbudristek sudah punya datanya.
Rapor internasional Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan jika kompetensi siswa Indonesia sangat rendah dalam tiga aspek meliputi literasi, numerasi, dan sains. Indonesia di bawah rata-rata skor negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), bahkan masuk ranking lima dari bawah.
“Demikian pula hasil rapor nasional seperti dalam AKSI atau Indonesia National Assessment Programme, skor siswa kita untuk literasi, matematika, dan sains juga masih di bawah rata-rata alias rendah,” terangnya.
Jika AN tetap dipaksakan di masa pandemi ini, hasilnya juga akan berpotensi sama dengan hasil AKSI dan PISA sebelumnya. Bahkan bisa lebih buruk lagi.
“Wajar saja, sebab kondisi pembelajaran siswa masih sangat terkendala banyak keterbatasan selama PJJ, PJJ tak efektif, serapan materi oleh siswa hanya 30-40 persen, banyak kendala dialami siswa selama belajar, pelatihan guru yang timpang selama pandemi, hanya mengakomodir guru yang punya akses gawai, laptop, dan internet. Guru yang tak ada akses tak akan terjamah padahal mereka butuh perhatian ekstra,” paparnya. (nya/69)