Konsep Islam Cegah Stunting

Oleh: Ahmad Rofiq

STUNTING atau disebut gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi kronis menimbulkan dampak ikutan yang lebih serius. Dari pertumbuhan jasmani yang kurang sehat, perkembangan kecerdasan intelektual yang tidak maksimal, tentu saja akan mengurangi semangat untuk belajar, implikasinya akan mengalami dan sekaligus menaikkan angka putus sekolah.

Naiknya angka putus sekolah akan mengubah atau setidaknya memengaruhi orientasi hidup anakanak stunting tersebut, untuk segera mendapat pekerjaan. Tentu saja dapat dipastikan bahwa mereka akan bekerja di sektor padat karya pekerjaannya berat dengan penghasilan kecil kecuali apabila mereka membuka usaha sendiri.

Stunting menjadi bagian dari persoalan kependudukan yang lebih kompleks, dan merupakan problema aktual yang terusmenerus meminta perhatian dan kesungguhan para petinggi dan pemangku kepentingan di negeri ini secara berkesinambungan.

Secara nasional, angka stunting masih berada di angka 27,6% pada 2019. Dan dampak pandemi Covid-19 ini angka naik menjadi 27,68 %.

Rencana awal, 2020 bisa turun menjadi 24,1%, 2021 jadi 21,1%, 2022: 18,4 %, 2023: 16,0%, dan 2024: 14,0 %. Di Jawa Tengah, angka stunting pada tahun 2019 masih cukup tinggi. Paling tinggi Kabupaten Wonosobo 38,57%, Demak 35,76 %, Kabupaten Pekalongan 34,74 %, Brebes 34,65%, dan Sragen 32,40%.

Islam menawarkan konsep mencegah dan mengatasi problema stunting ini, dengan merencanakan keluarga dan kependudukan melalui keluarga samawa dan penanganan keluarga melalui zakat secara berkelanjutan.

Karena itu, dalam merencanakan keturunan, musti dilakukan dengan pernikahan yang direncanakan, dan dilaksanakan oleh pasangan yang sudah memiliki kecakapan dan kemampuan, agar keluarga yang dibangun mampu meraih kebahagiaan dan ketenangan (sakinah) berdasarkan cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) (QS. Al-Rum (30): 21). Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, maka diperlukan kesiapan dan kematangan, termasuk di dalamnya usia menikah, yang benar-benar siap, usia 19 tahun (UU No 16/2019).

BACA JUGA :  CATATAN AKHIR TAHUN 2020 MUI DAN MASALAH INTERNASIONAL: Oleh: Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional

Pernikahan Dini

Berdasarkan data DP3AP2KB Jawa Tengah tercatat ada 11.301 kasus pernikahan anak usia dini perempuan dan 1.671 bagi laki-laki (5/4/2021). Untuk dapat mencari solusi secara tepat, kiranya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, data yang akurat bagaimana kondisi keluarga yang termasuk dalam kategori stunting?

Angka, 27,68% menurut laporan rutin seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2020 sebanyak 226.686 balita stunting.

Angka tertinggi Kabupaten Brebes 19.166, Banyumas 14.146, Banjarnegara 13.346, Kebumen 11.958, Tegal 11.655, dan Cilacap 11.037. Yang paling kecil angka stuntingnya adalah Kota Magelang 445, Kota Salatiga 620, dan Kota Surakarta 830.

Bagaimana data riil keluarga yang ”melahirkan” angka stunting, perlu treatmen khusus, bagaimana karakteristik mereka, berapa jumlah anak, bagaimana mata pencaharian dan penghasilan mereka, dan berkesinambungan (sustainable).

Kedua, memahamkan konsep agama dalam pembangunan keluarga dan keturunan yang berkualitas, tidak keluarga lemah, yang dikhawatirkan akan menjadi beban dalam masyarakat (QS. An-Nisaí (4): 9). Agama tegas melarang pergaulan bebas, karena merusak masa depan mereka. Ketiga, merevitalisasi pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) merupakan suatu keniscayaan.

Karena generasi berencana (genre) juga perlu disiapkan. Hindari 4T, yakni tidak melahirkan terlalu muda, tidak terlalu banyak (anak), tidak terlalu rapat (jarak kelahiran), dan tidak terlalu tua. Insya Allah dengan program hindari 4T tersebut, bakal sukses. Kalau perencanaan itu sudah dipahami masyakarat, itu saja sudah sangat mendukung program KKBBK.

Keempat, kerja sama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terutama kepada warga yang secara ekonomi membutuhkan perhatian atau miskin. Mereka membutuhkan afirmasi, edukasi, dan advokasi agar mendapatkan prioritas dan perhatian.

BACA JUGA :  Empati dalam Relasi Penanganan Covid-19

Bahkan, jika memungkinkan, bukan sekadar KIE, tetapi perlu langkah kebijakan afirmatif dari pemerintah yang mengelola anggaran, dan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan. Kelima, bekerja sama dengan Baznas (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota) untuk dapat mendistribusikan zakat berupa pembuatan program khusus untuk mengentaskan anak-anak stunting secara khusus.

Mereka ini jelas mustahiq zakat prioritas pertama dan kedua (fakir dan miskin). Mengapa?

Anak-anak yang berkualitas hanya bisa lahir dari keluarga yang berkualitas. Salah satu tujuan utama zakat, menurut ëUmar bin al-Khaththab ra, adalah mengubah mustahik menjadi muzakki. Keenam, alokasi anggaran secara affirmatif dari APBN dan APBD Provinsi dan kabupaten/kota.

Problem stunting ini butuh kebijakan politik yang konkrit dan terukur. Kepala daerah harus memiliki parameter, berapa persen bisa menurunkan atau menghapus angka stunting di daerahnya.

Jika problem mengatasi stunting ini gagal, pasti berdampak pada bonus demografi. BKKBN tidak akan mampu bekerja sendirian, karena itu perlu bermitra dan bersinergi dengan semua pemangku kepentingan. Ketujuh, siapkan tenaga pendamping yang bisa memantau secara rutin perkembangan dan kemajuan dari anak-anak yang mengalami stunting.

Ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi dijadikan sebagai program pengabdian kepada masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Allah aílam bi sh-shawab. (37)

Ahmad Rofiq, Wakil Ketua Umum MUI dan Direktur LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *