Hendri Satrio: Usaha Vaksinasi Yang Dilakukan Pemerintah Layak Diapresiasi

Jakarta,Suara Merdeka.Com.- Usaha pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi ke seluruh masyarakat harus tetap diapresiasi.
Walaupun, kebijakan terbaru pemerintah dalam menekan lonjakan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat seperti hanya berganti nama.
Begitu disampaikan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam diskusi publik dengan tajuk “Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat?” yang digelar secara daring, Jumat (2/7).
“So far saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan vaksin yang katanya memang sudah menembus angka puluhan juta,” ujar Hendri Satrio.
Menurut Hensat, keinginan Presiden Jokowi yang menargetkan program 1 juta vaksin 1 hari sangat baik dan layak untuk diapresiasi.
“Itu menurut saya sebuah hal yang luar biasa,” kata Hensat.
Terkait kebijakan PPKM Darurat, Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan dengan nama yang berbeda, tetapi strateginya terlihat sama saja.
“Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan warganya, satu persatu dilakukan kebijakan-kebijakan yang muncul, apapun namanya, PSBB, PPKM, dll, tapi yang terpenting tujuan dan strateginya sama. Kenapa saya bilang sama? Yaa gitu-gitu aja,” ujar Hensat.
“Jadi, Presiden tunjuk orang, habis itu Presidennya berdoa keliling Indonesia, terus ngeresmiin ini, ngeresmiin itu. Kalau gagal ya dibuat program baru lagi, kalau berhasil alhamdulillah,” tandasnya.
Turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) itu. Yaitu Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said serta Direktur Utama Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Arifin Purwakananta.
Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said memaparkan empat cara agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berjalan efektif menekan laju penyebaran Covid-19
Pertama, kata Sudirman kebijakan itu harus seragam. Artinya PPKM Darurat harus dilaksanakan di seluruh daerah di Pulau Jawa dan Bali.
“Kalau dikatakan Jawa Bali ya Jawa Bali jangan Jawa Tengah dan Jawa Barat berbeda, jangan DKI dan Jawa Timur berbeda. Itu harus seragam dari Jawa sampai ke Bali, dari sektor ke sektor tidak boleh berbeda,” kata Sudirman.
Kedua, kata Sudirman PPKM Darurat harus digelar serentak 3 Juli sampai 20 Juli.
Menurutnya jangan ada jadwal daerah tertentu yang saling menunggu menerapkan PPKM Darurat.
“Karena daerah boleh punya batas administratif tapi virus tidak punya batas itu. Jadi virus yang ada di Jakarta bisa bergeser ke Jawa Barat, ke Jawa Timur atau ke Banten,” ucapnya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tegas Terapkan PPKM Darurat hingga Beri Suplemen ke Masyarakat
Ketiga kebijakan PPKM Darurat harus konsisten, apa yang disampaikan harus dilaksnakan.
Keempat, kebijakan PPKM Darurat harus dijadikan sebuah gerakan, bukan sebuah kewajiban.
Sebab jika dianggap kewajiban, akan ada yang merasa terbebani dan akan melanggar kewajiban tersebut.
“Sehingga suasananya itu semacam suasana kebangkitan gerakan masyarakat. Karena kalau diletakkan kewajiban selalu kita akan curi-curi, kalau tak bisa lewat jalan tol ya lewat jalan tikus,” pungkasnya.(budi nugraha/69)

BACA JUGA :  Universitas Telkom Gelar Bedah Buku PR Crisis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *