Pelaksanaan PPDB di Daerah Sesuai Ketentuan Permendikbud

SMJkt/Ist

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Secara umum petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 di berbagai daerah sudah sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Juknis dituangkan dalam  Peraturan Gubenur maupun Peraturan Bupati/Walikota.

“Hampir semua daerah menjalankan ketentuan jalur zonasi PPDB dengan kuota 50 persen sesuai ketentuan minimal dalam Permendikbud tentang PPDB,” ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/6).

Hanya saja, lanjut Retno, ada modifikasi daerah seperti jalur prestasi ditambahkan Hafiz Quran seperti di Kota Bekasi, jalur Luar Kota di Bogor, jalur tenaga kesehatan yang menangani Covid di wilayah tersebut dan jalur anak guru yang hanya boleh mendaftar di sekolah tempat sang guru mengajar atau bertugas.

Petunjuk teknis PPDB umumnya sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 1/2021, di mana daerah membuka empat  jalur, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua, jalur prestasi dan jalur zonasi dengan kuota yang juga sesuai dengan ketentuan minimal dalam Permendikbud PPDB.

“Hanya saja ada sejumlah tambahan modifikasi dengan tanpa mengubah jalur, misalnya di kota Bogor yang jalur afirmasi memberikan kuota untuk anak tenaga kesehatan khsusus penanganan Covid-19  dengan syarat orangtuanya bekerja di Rumah Sakit khusus Covid dan letak RS-nya harus di kota Bogor,” tuturnya.

Sementara di kota Bekasi, untuk jalur prestasi membuka kuota untuk peserta didik yang hafiz Quran. “Sedangkan DKI Jakarta pada PPDB tahun 2021 mulai menghapus jalur luar kota, sehingga anak di luar DKI Jakarta tidak bisa lagi mendaftar PPDB di DKI Jakarta,” imbuhnya.

Bahkan, DKI Jakarta juga mulai melibatkan 89 SMA swasta untuk ikut PPDB bersama 2021 sesuai keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 541 tahun 2021. Anak-anak DKI Jakarta yang mendaftar ke 89 SMAS itu bebas biaya pendidikan karena semuanya ditanggung oleh APBD Provinsi DKI Jakarta.

BACA JUGA :  Cetak Kader Ilmuwan, Tiga Saintis Muda Raih Beasiswa S2 dari Dexa Group

Retno menambahkan bahwa kebijakan melibatkan 89 SMA swasta dikarenakan ada 168 Kelurahan di DKI Jakarta tanpa SMA negeri. “Ini kebijakan yang patut di apresiasi karena pemerintah berupaya sungguh-sungguh memenuhi ha katas pendidikan,” tambahnya.

Pada Senin (7/6), Retno dan tim melakukan pengawasan PPDB di posko PPPDB tahun 2021 di Posko PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang bertempat di lantai 5. Pada saat pengawasan, sistem pendaftaran PPDB DKI Jakarta sedang mengalami masalah karena tidak dapat diakses.

“Kehebohan di dunia maya juga terjadi akibat sistem PPDB daring Jakarta bermasalah hingga malam hari, padahal hari itu adalah hari pertama PPDB jalur prestasi,” tuturnya.

Selanjutnya pada Selasa (8/6), KPAI kembali melakukan pengawasan PPDB tahun 2021 di posko PPDB wilayah 2 Jakarta Pusat yang bertempat di SMAN 30 Jakarta Pusat, di hari kedua PPDB Jakarta, ternyata sistem pendaftaran online dapat diakses dan berjalan lancar.

Pada Jumat (18/6), Retno bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali melakukan pengawasan PPDB di Kota Denpasar dengan mengunjungi posko PPDB di SMAN 3 dan SMAN 4 Kota Denpasar Bali. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah maupun KPAD, PPDB di Bali berjalan lancar dan nyaris tidak ada kendala teknis.

“Saat KPAI datang, sekolah juga sudah menerapkan Protokol Kesehatan/SOP di masa pandemic, sehingga siapapun yang memasuki areal sekolah harus diukur suhunya, wajib mencuci tangan dan wajib menggunakan masker,” pungkasnya.

Retno menjelaskan bahwa posko PPDB-nya ada dua ruangan kelas dan semuanya menerapkan jaga jarak, ventilasi ruangan yang baik dan seluruh petugas tampak menggunakan masker, begitupun orang tua calon pendaftar, tampak bermasker dan duduk antri dengan berjarak.

Pada Kamis (24/6), Retno beserta tim melakukan pengawasan langsung pelaksanaan PPDB di kota Bogor dengan mengambil sampel SMPN 19 Kota Bogor. Sekolah ini berada di pinggiran kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bogor, kebetulan PPDB kota Bogor menyediakan kuota 10 persen untuk anak-anak di luar kota Bogor.

BACA JUGA :  Hadiri Rapat Dengar Pendapat, BRIN Diminta Lakukan Konsolidasi Sumber Daya Iptek

“Dengan demikian, peserta didik dari wilayah perbatasan seperti dengan kabupaten Bogor dapat mendaftar sekolah di kota Bogor, yang terdekat dari wilayahnya,” jelasnya.

Saat tiba di sekolah, KPAI menyaksikan protokol kesehatan atau alur kedatangan sudah terlihat dipersiapkan dengan baik oleh pihak sekolah, mulai dari diukur suhu, mengisi buku tamu  dan wajib menuliskan nomor kontak (HP), mencuci tangan, mengikuti panah penunjuk jalan menuju tempat operator sekolah yang akan melayani pendaftaran PPDB.

“Penyiapan ini juga juga menunjukkan bahwa SMPN 19 Kota Bogor sudah menyiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk ke depannya dan sudah pernah melakukan uji coba atau simulasi PTM selama sekitar 2 minggu, namun dihentikan karena kenaikan positivity rate kasus Covid di kota Bogor,” ungkapnya.

Mengantisipasi antrian dan kerumunan, maka sekolah menyusun deretan kursi di luar ruangan dengan berjarak 1 sampai 1,5 meter. Namun, orang tua yang datang ke sekolah umumnya hanya yang memiliki masalah atau kendala teknis, maklum jadwal 24-26 Juni memang masa pendaftaran untuk aktivasi akun, jadi belum memilih sekolah.

Pemilihan sekolah akan dilaksanakan serentak pada 1-5 Juli 2021. Saat KPAI datang ke lokasi, hanya sekitar 10 orangtua saja yang membutuhkan layanan bantuan PPDB.

“KPAI sempat berbincang dengan salah satu orang tua yang keliru memilih jalur perpindahan orang tua menjadi jalur prestasi. Kekeliruan tersebut kemudian diubah dengan bantuan operator sekolah setelah berkomunikasi dengan posko Dinas Pendidikan Kota Bogor. Saat pengawasan, hadir pula pengawas sekolah, KPAD Kota Bogor dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor,” bebernya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *