Semua “karena ” Rumah: Dan, kini Lebih Cepat dan Mudah

PEMBIAYAAN merupakan salah satu isu yang sangat kritikal dalam permasalahan perumahan. Dari sisi pembiayaan
dalam supply dan demand penyediaan perumahan, pembiayaan yang terbatas menjadi kendala utama. Kini makin banyak bank di Indonesia menawarkan produk KPR.
Secara garis besar, terdapat empat faktor terkait permasalahan pembiayaan yaitu Keterjangkauan (Affordability)
yaitu perihal kemampuan finansial masyakarat Indonesia untuk kepemilikan rumah, ketersediaan (Availability) yaitu
terkait ketersediaan dana serta kesenjangan antara persediaan dan permintaan perumahan, Aksesibilitas
(Accessibility) yaitu terkait akses masyarakat Indonesia kepada pembiayaan perumahan; dan Keberlanjutan
(Sustainability), yaitu terkait keberlanjutan dana.
Saat ini terdapat beberapa isu dan tantangan dalam penyelenggaraan pembiayaan perumahan Indonesia dari bagian
kebijakan, realisasi, kondisi pasokan, dan pihak pengembang yakni kebijakan hunian berimbang pada UU No. 1/2011, persoalan penyediaan dan pembiayaan perumahan,ketersediaan lahan di perkotaan bagi pembangunan rumah bersubsidi,kriteria atau pengelompokan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pada Kepmen PUPR No. 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batas Harga Jual
Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka
Perumahan, Keterjangkauan dana (aksesibilitas) MBR, harga cicilan rumah subsidi di sejumlah provinsi dan kondisi pasokan dan backlog perumahan dan Persepsi dan Keterlibatan Stakeholders (Pengembang) dalam Pembiayaan Perumahan. Dimana hal ini mempunyai keterkaitan dengan masalah
keterbatasan infrastruktur dan prasarana umum pada kawasan perumahan yang dikembangkan sesuai program pemerintah, keterbatasan lahan dan harga lahan yang tinggi di perkotaan dan harga ekonomis yang dapat dijual bagi
konsumen masyarakat yang menjadi target pemerintah, pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan seperti listrik dan air bersih bukan menjadi tanggung
jawab pengembang, regulasi tertentu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan oleh dunia
usaha untuk mendukung program pemerintah serta pembangunan rusun .
Adapun rantai pasok perumahan terdiri dari sisi supply dan demand. Dengan mengacu kepada materi FGD yang ditampilkan oleh penyaji maka tahapan mulai dari tanah matang, perizinan, bahan bangunan, pembangunan
perumahan, hingga pembiayaan primer, penghunian, dan pembiayaan sekunder. Dari sisi supply diantaranya tanah
matang, proses perizinan, bahan bangunan, dan tahap pembangunan perumahan. Isu strategis dalam supply chain
sisi penawaran tanah matang yang terdiri dari ketersediaan lahan terjangkau dan aksesibilitas lokasi serta
ketersediaan infrastruktur diantaranya pencadangan tanah melalui Land Banking, pemecahan Sertifikat HGB Induk,
percepatan penerbitan sertifikat individu, dan insentif pemenuhan penyediaan infrastruktur. Dalam proses perizinan
yang cepat, tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau perlu adanya kemudahan/keringanan penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), peningkatan efisiensi perizinan, sera insentif perizinan pembangunan permukiman
dengan LHB.
Isu sisi penawaran bahan bangunan untuk ketersediaan bahan bangunan alternatif serta bahan yang berkualitas
dan terjangkau dapat dicapai dengan pabrikasi bahan bangunan yang terjangkau, pengembangan penggunaan
bahan bangunan alternatif, dan pemberian intensif pembelian bahan bangunan dengan volume discount. Isu dalam
rantai pasok tahap pembangunan perumahan diantaranya margin memadai, subsidi silang melalui LHB, serta
insentif pajak dan pembangunan permukiman dapat dijawab dengan tersedianya pembiayaan kredit konstruksi,
penentuan spek teknis pembangunan rumah layak huni dan LHB permukiman, penetapan HJM dan Batas
Maksimum Kredit, serta insentif PPN dan BPHTB PPh final.
Untuk menjawab hal itu, diperlukan peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik)
dan peningkatan kualitas hunian, peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan, peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR, peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan, pengembangan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog
kepenghunian, pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi
konsep rumah tumbuh, penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak (infrastruktur) yang terintegrasi dan evitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.
Langkah yang dilakukan BP Tapera, Bank BTN dan Perumnas ini sesuai Undang-Undang No.4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2020, pengelolaan Dana Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.
Kegiatan pokok dalam pengelolaan Dana Tapera meliputi pengerahan dana, pemupukan dana dan pemanfaatan dana untuk pembiayaan perumahan peserta Tapera. Kegiatan pengelolaan Dana Tapera diawali dengan pendaftaran peserta, baik peserta Pekerja maupun peserta Mandiri. Untuk menjadi peserta Tapera, peserta Pekerja wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja sedangkan peserta Mandiri mendaftarkan langsung ke BP Tapera. Kepesertaan Tapera pada tahap awal ini adalah PNS yang dialihkan dari peserta eks Bapertarum-PNS.
Dalam mengelola Dana Tapera, BP Tapera bekerja sama dengan Bank Kustodian untuk melaksanakan penyimpanan dan pengadministrasian Dana maupun Data Peserta. Bentuk kerjasama tersebut dilaksanakan melalui Kontrak Pengelolaan Dana Tapera atau KPDT. Peserta KPDT adalah kumpulan peserta Tapera yang memiliki saldo dana berasal dari simpanan bulanan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Setiap peserta Tapera akan memiliki Unit Penyertaan yang merupakan bukti kepesertaan dan nilai simpanan beserta pengembangannya. Selain itu, peserta dapat menentukan prinsip pengelolaan dana secara individu maupun minatnya pada pembiayaan Tapera.
Setiap peserta akan diberikan Nomor Identitas Kepesertaan yang terhubung dengan Nomor Identitas Tunggal (Single Investor Identification/SID) Pemodal yang diadministrasikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan Penyelesaian di pasar modal Indonesia.
Untuk mewujudkan proses penyimpanan dan administrasi Dana Tapera secara transparan, akuntanbel dan efisien maka BP Tapera mengawali langkah strategis pengelolaan Dana Tapera dengan bekerja sama dengan KSEI dan PT Bank BTN.
Belum lama ini, Tapera dan Bank BTN resmi kolaborasi untuk permudah miliki rumah.
Di mana upaya ini sekaligus merupakan ikhtiar dalam mewujudkan mimpi besar Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah sendiri.
Karena itu kolaborasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Perum Perumnas diharapkan dapat mendorong masyarakat Indonesia agar bisa memiliki rumah dengan berbagai manfaat dan kemudahan dari fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan rumah telah menjadi kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat Indonesia terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Dengan langkah sinergi bersama Bank BTN dan Perumnas tersebut, lanjutnya, menjadi wujud komitmen BP Tapera untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.
Dengan hadirnya kolaborasi tersebut, BP Tapera bersama Bank BTN dan Perumnas akan segeramewujudkan Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat. Proyek inisiasi tersebut akan menjadi tonggak sejarah sekaligus batu lompatan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan rumah rakyat Indonesia.
Pada Proyek Inisiasi ini, BP Tapera menargetkan akan ada 11.000 unit rumah yang dibiayai melalui KPR Tapera. Untuk tahap pertama, proyek inisiasi akan ditujukan bagi peserta awal BP Tapera yakni para ASN.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo mengapresiasi inisiatif BP Tapera dalam menggandeng perusahaan milik negara yang fokus di sektor perumahan untuk mewujudkan mimpi besar memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia. Bank BTN pun, lanjutnya, sigap berinovasi untuk menghadirkan produk KPR Tapera sehingga mempercepat pencapaian target besar tersebut.
Seakan gayung bersambut, Bank BTN berkomitmen terus membantu BP Tapera untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak huni. Selain penyaluran KPR Tapera, Bank BTN siap berinovasi untuk terus berkolaborasi dengan BP Tapera untuk mempercepat pemilikan rumah impian bagi masyarakat Indonesia.
KPR Tapera, jelas Haru, menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Untuk kelompok Penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun. Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp 4 juta-Rp 6 juta dikenakan bunga KPR 6% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Kemudian, untuk kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp6 jutaRp 8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.
Adapun, untuk dapat mengakses KPR Tapera, masyarakat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera seperti Peserta masuk kedalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),belum memiliki rumah dan menjadi peserta Tapera aktif dan lancar membayar simpanan peserta selama 12 bulan. Harga rumah yang dapat dimiliki peserta aktif Tapera beragam mulai dari Rp 112 juta hingga Rp 292 juta.
Perumnas pun turut menyambut baik sinergi Proyek Inisisasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat dari BP Tapera ini. Melalui portofolio pembangunan dan penyediaan perumahan yang tersebar di seluruh kota Indonesia selama ini, Perumnas selalu sigap mendukung segala bentuk sinergi agar kebutuhan akan perumahan dapat segera terserap oleh masyarakat.
Budi Saddewa Soediro, Direktur Utama Perumnas mengatakan inisiasi ini sejalan dengan misi Perumnas dalam penyediaan hunian untuk segmen menengah bawah. Hal ini terbukti bahwa target pembangunan rumah subsidi sepanjang tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 30% dari total unit hunian terbangun. Ini menandakan Perumnas semakin serius menggarap segmen menengah bawah yang sebelumnya kami targetkan sekitar 20% untuk unit hunian subsidi ini. Dan hal ini, tidak hanya pada jenis rumah tapak, namun juga pada jenis rumah susun.
Dia juga menambahkan bahwa misi Perumnas tidak hanya membangun dan menyediakan rumah untuk segmen menengah bawah, namun memiliki added value yang dapat menunjang kebutuhan para penghuni sehari-hari. Seperti yang telah kami lakukan dengan inisiasi konsep hunian TOD (Transit Oriented Development) yang terintegrasi transportasi massal di area Jabodetabek, kemudian konsep hunian sistem precast agar pembangunan rumah menjadi lebih efektif dan efisien serta berkualitas.
Untuk sinergi ini, Perumnas tengah menyiapkan beberapa lokasi perumahan strategis yang akan dikerjasamakan. Tahap pertama dari proyek inisiasi ini akan kami siapkan di kota Lampung pada proyek Samesta Pesawaran Residence. Hal ini bukan tanpa alasan karena berdasarkan research internal kami atas backlog Pulau Sumatera menduduki peringkat kedua setelah Pulau Jawa. Ini menandakan potensi market untuk segmen menegah bawah di Pulau Sumatera cukup tinggi. Lain dari itu Perumnas menyediakan perumahan untuk masing-masing segmen penghasilan sehingga dapat dikatakan kami melayani segmen pasar yang luas. Samesta Pesawaran Residence juga dilengkapi sarana serta prasarana dengan kualitas baik yang tentunya menunjang kebutuhan sehari-hari para penghuni. Kedepannya kami akan membangun proyek-proyek strategis berdasarkan serapan pasar di area tersebut.
Ke depannya, Perumnas akan selalu berkomitmen untuk berkontribusi pada program-program seperti ini, tidak hanya berhenti pada proyek Samesta Pesawaran Residence Lampung, namun juga pada proyek kami di Samesta Dramaga Bogor, Samesta Pasadana Bandung, Samesta Griya Martubung Medan, Samesta Jeruk Sawit Permai Solo, dan Samesta Griya Karangpawitan Garutdan proyek lainnya di seluruh Indonesia.
Perumnas bersama BP Tapera dan Bank BTN pun berharap adanya kerja sama ini akan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kami sebagai developer penyedia hunian serta konsumen sebagai penerima manfaat program lebih khususnya. Sehingga, ke depannya program ini akan menjadi percontohan untuk keberlanjutan program-program lainnya di masa mendatang.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar mengatakan, ASN yang menjadi peminat KPR Tapera BTN sangat tinggi. Sejak penandatanganan MoU sepekan lalu, jumlah ASN yang berminat telah mencapai 200 orang.
Peminatnya membludak untuk proyek inisiasi ini. Baru sepekan sejak 20 Mei 2021, MoU, bahkan sudah bisa dilakukan akad kredit perdana secara simbolis.
Adapun tujuan besar dan tugas utama BP Tapera memastikan dana Tapera dapat dinikmati oleh peserta, khususnya peserta MBR dalam hal pembiayaan perumahan.
Mulai dari pemberian manfaat perumahan bagi peserta Tapera Lampung, selanjutnya target BP Tapera adalah area lain di seluruh Indonesia. Setelah Lampung, kami juga akan mendorong pemberian manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari Bogor, Solo dan kota-kota lainnya.
Direktur Consumer And Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan, perseroan akan menjadi mitra bagi BP Tapera untuk mewujudkan impian para ASN memiliki rumah pertama. Akad kredit perdana bagi ASN di Lampung merupakan langkah awal yang menjadi momentum untuk mendongkrak pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Untuk itu, BTN turut mendukung dan akan menyukseskan program BP Tapera dalam memberikan kemudahan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Ini menjadi komitmen BTN..
Dengan adanya kolaborasi bersama BTN, peserta Tapera akan menikmati KPR Tapera BTN dengan bunga yang terjangkau dengan jangka waktu hingga 30 tahun.
KPR Tapera BTN menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Bagi kelompok penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta, akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar lima persen fixed rate dengan tenor sampai 30 tahun.
Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp 4 juta sampai Rp 6 juta, dikenakan bunga KPR enam persen fixed rate dengan tenor sampai 20 tahun. Kemudian kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp 6 juta sampai Rp 8 juta, dapat mengakses KPR dengan bunga tujuh persen fixed rate dengan tenor sampai 20 tahun.
Bagi yang ingin mengakses KPR Tapera BTN, masyarakat diwajibkan memenuhi ketentuan dan persyaratan, seperti peserta masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), belum memiliki rumah dan menjadi peserta Tapera aktif dan lancar membayar simpanan peserta selama 12 bulan. Harga rumah yang dapat dimiliki peserta aktif Tapera beragam, mulai dari Rp 112 juta sampai Rp 292 juta.
Sebuah kolaborasi yang tidak hanya patut diacungi jempol tapi juga layak ditiru sehingga kini bagi ASN yang ingin segera memiliki rumah tak ada ke dalam lagi. Praktis lebih mudah, simpel, mudah cepat. Sehingga urusan rumah kini lebih cepat dan mudah. (Budi Nugraha/69)

BACA JUGA :  Kemensos Salurkan Bantuan bagi Pejuang Bangsa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.




Enter Captcha Here :