Forkami: Tempatkan Orang yang Tepat Urus Transportasi Laut

JAKARTA,Suara Merdeka.Com.-Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menilai masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di pelabuhan pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Persoalan seperti tarif kepelabuhanan, waktu penumpukan, kemacetan, lama waktu bongkar muat, penyelundupan, produktivitas bongkar muat, tarif sewa lahan hingga persoalan persaingan usaha telah menjadi keluhan masyarakat maritim Indonesia sejak lama.

Belum lagi persoalan kapal-kapal yang banyak mengalami masalah seperti kecelakaan, kapal tabrakan, kapal terbakar, tenggelam dan kandas yang setiap hari nyaris terdengar dan banyak terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Semua persoalan tersebut belum tertangani. Salah satu penyebabnya karena tidak ditempatkannya orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat (the right man in the right place) guna mengurus sektor transportasi laut, termasuk kepelabuhanan.

Para pembantu Presiden, baik Menko Maritim dan Investasi, Menko Ekonomi, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, TNI dan Polri hingga Gubernur atau Bupati/Walikota harus menyingkirkan ego sektoral dan memprioritaskan pembenahan sektor transportasi laut untuk memaksimalkan Tol Laut dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Ketua Forkami James Talakua mengatakan organisasinya sangat mendukung keberanian Presiden Joko Widodo yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungutan liar dan premanisme di sektor kepelabuhan.

Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat Presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan. “Ini artinya pejabat yang diamanah amanah untuk mengurus sektor transportasi laut bekerja sesuai harapan,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden atau Menteri agar berani mengganti pejabat yang tidak bisa perform dan bekerja sesuai harapan dan amanah yang diberikan dan diganti dengan orang-orang yang tepat dan memiliki kemampuan bekerja yang luar biasa untuk membantu mewujudkan visi Indonesia.

BACA JUGA :  Boikot Produk Prancis.

“Pun kami mendengar Pejabat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan memasuki masa pansiun sehingga diperlukan pengganti. Kami harap Presiden dapat menempatkan orang yang lebih tepat untuk mengisi pos Dirjen Perhubungan Laut sehingga sektor transportasi laut dapat terurus dengan benar,” ujarnya.

James Talakua mengungkapkan Presiden agar tidak tanggung-tanggung untuk membereskan persoalan kusut pelabuhan di seluruh Indonesia untuk mendukung dan menggairahkan kembali program Tol Laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia yang kini mulai tenggelam.

Sebab, jika persoalan pelabuhan bisa diperbaiki, langkah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia semakin dekat. Selama ini, perkembangan Tol Laut dan Poros Maritim seperti berjalan di tempat akibat lemahnya eksikusi dan tidak tepatnya di dalam menempatkan orang yang tepat.

Forkami yang merupakan organisasi pendukung Presiden Joko Widodo selama dua priode pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengaku optimistis, di sisa waktu yang ada, Presiden Joko Widodo dapat memperbaiki persoalan kusut kepelabuhanan di seluruh Indonesia.

Menurut Forkami, dengan tingginya atensi Presiden terhadap persoalan transportasi laut, seharusnya hal ini menjadi momentum untuk memutasi orang-orang yang tidak bisa mengurus sektor transportasi laut dan menggantinya dengan mereka yang bisa mengurus pelayaran.

Mereka adalah yang memiliki kecukupan ilmu, pengalaman, jaringan luas dan dipercaya dunia kemaritiman nasional bahkan internasional. “Kalau tidak cakap dan mampu, mimpi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.(budi nugraha/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *