Kejaksaan Telah Gelar Sejenis TWK

 

JAKARTA-Tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai konflik. Tidak demikian di Kejaksaan, yang lebih dini memasukan wawasan kebangsaan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan jaksa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Kejaksaan RI telah lama melakukan kegiatan sejenis tes wawasan kebangsaan (TWK). Di mana, dua tahun terakhir Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI telah memasukan memasukan materi terkait pelaksanaan Revolusi Mental, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Badan Diklat Kejaksaan RI ke dalam materi kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik Diklat Kepemimpinan Tingkat lll dan IV, termasuk diklat-diklat teknis dan Latsar CPNS.

“Terkait pelaksanaan Revolusi Mental, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Badan Diklat Kejaksaan RI telah memasukan ke dalam materi kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik Diklat Kepemimpinan Tingkat lll dan IV, termasuk diklat diklat teknis dan Latsar CPNS,” ujar Leo kepada wartawan, semalam.

Leo menegaskan, Jaksa Agung RI Santiar Burhanuddin juga telah meberbitkan kebijakan stategis.

“Bapak Jaksa Agung telah mengeluarkan kebijakan untuk Kejaksaan dalam dua tahun terakhir ini telah berjalan dan melakukan asesmen.”

Leo menjelaskan, materi asesmen terkait kompetensi sosial kultural, dengan nama kompetensi ‘Perekat Bangsa’. Hal tersebut diatur dalam Permen PAN-RB No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Dia menjelaskan, definisi kompetensi ‘Perekat Bangsa’ adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta menjaga, mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

BACA JUGA :  Praktisi Hukum Merasa Heran dengan Kasus Pidana IOI.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRRI, Benny Harman mengusulkan TWK di tubuh kejaksaan, kepolisian, dan Kemenkumham. TWK ini, menurut Benny, bukan untuk menyingkirkan pihak tertentu.
“Saya mengusulkan Pak Ketua kepada mitra kerja kepolisian, kejaksaan, dan Kumham, saya sangat senang ada TWK, tes wawasan kebangsaan di KPK. Kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kumham dilakukan juga hal yang sama. Dan juga harus ada anggarannya di sini kalau bisa,” kata Benny dalam rapat kerja Komisi III di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Senin (7/6).

Dia mengatakan, TWK ini untuk membentuk pegawai profesional.
“Tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita, tapi bener-bener dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi.” (K24)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *