JA Diminta Turun Tangan Selesaikan Perkara di Kepri

 

JAKARTA- Presiden Joko Widodob pernah mengultimatum aparat hukum agar tidak menggigit orang yang tidak bersalah, karena dapat merusak iklim investasi. Namun tampaknya, titah Presiden tersebut tidak digubris oleh jajaran penegak hukum di Kepulauan Riau. Hal itu diungkapkan oleh Mahatma Mahardhika selaku kuasa hukum Dedy Supriadi bersama anaknya, Dwi Bobby Santoso.

Mahatma Mahardika mengungkapkan, kliennya yang divonis bersalah dipenjara selama dua tahun, atas perbuatan yang tidak dilakukannya, berdasarkan Putusan majelis hakim yang diketuai oleh Dwi Nuramanu, di Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor: 170/Pid.B/2020/PN.Btm tertanggal 18 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor: 334/PID.B/2020/PT. PBR tertanggal 14 Juli 2020, terkait Laporan Polisi Nomor: LP-B/34/V/2019/SPKT-Kepri tanggal 2 Mei 2019. Dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurutnya, Kasidi alias Ahok dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/34/V/2019/SPKT-Kepri tanggal 2 Mei 2019, menuduh Dedy Supriadi dan anaknya Dwi Buddy Santoso, serta Mohammad Jasa bin Abdullah, telah menggelapkan besi besi scrap seberat 125 ton dan 60 ton tembaga, dengan kerugian sebesar Rp. 3,6 milyar. Padahal kerugian dari Kasidi alias Ahok tersebut telah diselesaikan oleh Mohammad Jasa bin Abdullah dengan cara mengurangi jumlah hutang Kasidi alias Ahok kepada Mohammad Jasa bin Abdullah berdasarkan bukti Surat Kesepakatan Bersama Tentang Sisa Pembayaran Penjualan Besi Scrap Impsa 4 Unit Crane Container tanggal 24 Mei 2019.

Mahatma Mahardika mengatakan, JPU dari Kejati Kepri menuntut terdakwa ayah dan anak ini pasal 372 KUHP. Padahal Dedy Supriadi dan Dwi Buddy Santoso tidak ada kaitannya dengan besi 125 ton dan 60 ton tembaga yang dilaporkan Kasidi alias Ahok. Dedy Supriadi dan Dwi Buddy Santoso hanya berkaitan dengan besi scrap seberat 100 ton yang bukan milik Kasidi alias Ahok, yang dijualnya kepada Sunardi atas perintah pemiliknya Mohammad Jasa bin Abdullah.

BACA JUGA :  Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Surabaya

“Itu sebabnya besi scrap seberat 100 ton tidak pernah disita penyidik untuk djadikan barang bukti dalam perkara guna menguatkan tindak pidana yang dipersangkakan” ujarnya.

Meskipun JPU menuntut memakai pasal 372 KUHP, namun majelis hakim menvonis para terdakwa Dedy Supriadi dan Dwi Buddy Santoso bersalah melanggar pidana “Pencurian dalam Pemberatan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
Selanjutnya perkara ini berkembang, menjerat Usman alias Abi dan bersama adiknya yang bernama Umar, dengan dikenakan Pasal 480 KUHP.

Padahal Usman alias Abi dan Umar menurut kuasa hukumnya, Nasib Siahaan, SH bukanlah pihak yang menjadi subjek dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/34/V/2019/SPKT-Kepri tanggal 2 Mei 2019, tiba-tiba ditetapkan sebagai Tersangka, dengan dikenakan dugaan tindak pidana “pertolongan jahat penadahan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 480 KUHP, berdasarkan Gelar Perkara, atas petunjuk P-19 JPU, Nomor: B-74/K.10.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Menurut Nasib Siahaan, SH, secara hukum, Usman alias Abi dan Umar tidak dapat dikualifikasikan telah membeli barang besi tua dari hasil suatu kejahatan atau barang gelap. Selain tidak memiliki mens rea dan tidak mengetahui barang yang dibeli berasal dari kejahatan. Sejatinya memang bukan hasil kejahatan. Usman alias Abi dan Umar mendapat penawaran resmi dari Sunardi, Direktur PT Royal Standar Utama pada tanggal 24 April 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Scrap Usman alias Abi dan Umar membayar, dengan harga Rp 4500 per kilo gram. Harga wajar scrap di pasaran pada saat itu Rp. 4300,- per kilo gram.

“Dalam katalog Yurisprudensi tersebut mencontohkan Putusan No. 770 K/Pid/2014 (Abdul Bahar, Moch Ismael, dan Mulyono) dan No. 607 K/Pid/2015 (Srihardono) dimana Terdakwa dalam putusan-putusan tersebut membeli barang dengan harga yang sama dengan harga pasar/standar, sehingga barang tersebut tidak patut diduga berasal dari tindak pidana dan Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan,” ujar Nasib Siahaan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/6).

BACA JUGA :  Enam Pengikut Rizieq Shihab Ditembak Mati

Dia menegaskan, kliennya Usman alias Abi dan Umar tergolong pembeli yang beritikad baik. Melakukan pembelian di siang hari secara sah sesuai perjanjian jual beli. Membayar pajak atas barang yang dibeli. Barang tersebut keluar dari areal pergudangan PT Ecogreen Oleochemicals dengan menggunakan Gate Pass yang ditandatangani oleh pihak satpam sampai level manager operasional. “Ironisnya Usman alias Abi dan Umar ditetapkan menjadi tersangka atas petunjuk jaksa dari Kejati Kepri” ujar Nasib.

Dia berharap, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dapat mengambil langkah tepat.

“Langkah tegas Jaksa Agung RI ST Burhanuddin ditunggu guna mencegah rusaknya tatanan hukum di Indonesia” tukas Nasib lagi.
(K24z)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *