Kuota Guru PPPK Pemkab Garut Hanya Disetujui 196 Guru

SMJkt/Ist

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Sebanyak 8.801 usulan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pemerintah kabupaten (Pemkab) Garut, diusulkan demikian karena kendalanya menurut Pemkab adalah anggaran daerah yang tidak mampu meng-cover gaji dan tunjangan Guru PPPK. Namun, ternyata yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hanya 196 Guru PPPK.

“Angka tersebut jauh dari kebutuhan atas kekurangan guru ASN di Kab. Garut. Padahal merujuk pernyatan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semua gaji dan tunjangan Guru PPPK ditanggung pemerintah pusat. Di sini ada fakta tidak singkronannya informasi ke pemerintah daerah (pemda) oleh pusat,” ujar Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, Senin (31/5).

Untuk diketahui bahwa proses rekrutmen Guru PPPK tengah berlangsung. Usulan formasi yang diajukan oleh pemda, baik di tingkat kota/kab maupun provinsi sampai akhir Mei 2021 ini, tidak sampai 600 ribu usulan.

Padahal kuota yang pernah dijanjikan Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk Kementerian Agama (Kemenag) lowongan sebanyak 1 juta guru PPPK. Ada daerah yang sudah mengumumkan formasi yang fiks karena sudah disetujui pusat, terkait jumlah formasi guru PPPK seperti DKI Jakarta, Kab. Serang, Kab. Karawang, dan Kab. Garut. Tetapi masih ada juga yang belum kunjung mengumumkan seperti Kab. Blitar.

“Persoalan kemudian yang timbul adalah jumlah formasi Guru PPPK yang diusulkan pemda ke BKN dan Kemenpan RB banyak yang tidak sesuai dengan harapan semestinya. Terdapat juga fakta daerah yang formasinya dikurangi oleh BKN dan Kemenpan RB,” ungkapnya.

P2G mencatat, pemerintah pusat melalui Surat Kemenkeu No. S-46/PK/2021 bertanggal 31 Maret 2021 perihal “Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam DAU TA 2021” yang ditujukan untuk Gubernur/Bupati/Walikota, pada angka 1-4 jelas termaktub, bahwa: “Jumlah formasi PPPK Guru dalam Alokasi Dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar 19,40 Triliyun.” (Angka 3)

BACA JUGA :  Keterbatasan Anggaran Jadi Salah Satu Hambatan dalam Kegiatan Penelitian

Kemudian, “Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 (ayat 21) UU No. 9 Tahun 2020, pembayaran Gaji PPPK Guru tahun 2021 sebesar 19,40 Triliyun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25 persen dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU)…” (angka 4).

“P2G memaknai esensi utama Surat Kemenkeu ini adalah meyakinkan para Kepala Daerah, agar jangan khawatir, bahwa Guru PPPK sudah dianggarkan oleh pusat, walaupun hanya tahun 2021 saja. Poin berikutnya, pemerintah pusat membuka kuota 1 juta lebih Guru PPPK untuk tahun 2021,” terangnya.

Tampaknya yang membuat pemda juga tidak maksimal mengajukan formasi ke pusat adalah faktor anggaran gaji dan tunjangan Guru PPPK tersebut. Untuk 2021 ditanggung pusat, bagaimana dengan tahun berikutnya, bisa saja ditanggung daerah, jadi wajar saja pemda khawatir dan ragu. Akibatnya lagi-lagi yang jadi korban adalah guru honorer.

“Rencana merekrut 1 juta Guru PPPK pada 2021 ini nampaknya tidak tercapai. Padahal secara nasional kita darurat kekurangan Guru ASN di sekolah negeri, yaitu mencapai 1,3 juta guru. Pemerintah hanya bisa menerima sekitar 513 ribu formasi. Ini belum tentu lolos seleksi semua. Bagaimana mampu mewujudkan visi Presiden yaitu SDM Unggul, jika Kemendikbud dan Kemenpan RB gagal merekrut 1 juta guru PPPK?” pungkasnya.

Oleh karena itu, P2G merekomendasikan agar kementerian terkait Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Kemenag, dan BKN berkoordinasi dengan pemda dari 514 kota/kabupaten dan 34 provinsi, untuk kepastian terkait anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang sepenuhnya ditanggung oleh pusat. Agar daerah juga maksimal dalam mengajukan formasi Guru PPPK.

“Sebenarnya ada kekecewaan lainnya yaitu, pemerintah menghentikan perekrutan Guru PNS pada 2021, tentu ini langkah yang paradoks,” tuturnya.

BACA JUGA :  Pemda diharapkan Segera Lakukan Pemetaan Guru PPPK yang dibutuhkan

Di satu sisi, Indonesia darurat kekurangan Guru ASN di sekolah negeri, di sisi lain pemerintah tidak membuka lowongan Guru PNS. “Yang dibuka hanya lowongan Guru PPPK, itu pun angkanya jauh dari kata maksimal,” ungkapnya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *