Melongok Pembangunan Ekonomi Daerah,Sebagai “Jantung”Pembangunan Nasional

PEMBANGUNAN ekonomi daerah saat ini menjadi fokus perhatian banyak kalangan. Terlebih ketika Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan hantaman pandemi. Hingga pembangunan ekonomi nasional ini sekarang didera perlambatan dan dampak pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir.
Pemerintah pun terus berulangkali memainkan berbagai jurus demi mempercepat pembangunan daerah ini.
Salah satunya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran di daerah.
Sebagaimana diketahui, lambatnya penyerapan anggaran tidak hanya menjadi persoalan kementerian/ lembaga di pusat, melainkan juga terjadi di daerah. Persoalan penyerapan anggaran di daerah semakin membuka mata kita semua betapa penting dan strategis peran daerah dalam pembangunan ekonomi nasional. Era desentralisasi pembangunan membutuhkan perubahan mindset dari Jakarta-centric menjadi daerah-centric.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, penegak hukum, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dunia usaha agar peran dan fungsinya menjadi lebih optimal. Sejak ada Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia mengalami perubahan mendasar tentang bagaimana merancang pembangunan nasional.
Keberadaan UU ini juga dilengkapi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kehadiran dua UU ini telah menempatkan daerah sebagai lokus utama dan strategis bagi perekonomian nasional. Daerah menjadi motor penting penggerak pembangunan nasional.
Dalam perspektif ini, pembangunan nasional merupakan fungsi dan agregasi dari hasil pembangunan di daerah. Bila ekonomi daerah maju dan berkembang, ekonomi nasional juga maju dan berkembang. Daya saing nasional merupakan agregasi dari daya saing daerah. Rantai produksi nasional merupakan rantai fungsi produksi antardaerah. Tingginya biaya produksi di suatu daerah akan berdampak pada tingginya biaya produksi dalam rantai nilai produksi nasional. Dengan begitu, statistik ekonomi nasional merupakan total pencapaian pembangunan di daerah.

Dalam perspektif ini, bukan karena ekonomi nasional melambat membuat daerah melambat. Namun, lebih karena pertumbuhan ekonomi di daerah secara rata-rata melambat, pertumbuhan nasional menjadi melemah. Bagaimana kita dapat memberdayakan daerah agar lebih kompetitif, efisien, dan efektif, ini menjadi tugas bersama. Persoalan rendahnya penyerapan anggaran merupakan sedikit dari sejumlah tantangan yang kita hadapi untuk mendorong pembangunan di daerah.

Persoalan kelembagaan, sistem birokrasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), mekanisme penganggaran dengan DPRD, karakter pemimpin daerah yang kurang profesional, intervensi politik, dan kriminalisasi kebijakan merupakan beberapa faktor yang perlu kita carikan solusinya. Disparitas dan kesenjangan kualitas birokrasi pusat-daerah dan antardaerah juga perlu segera kita selesaikan melalui program percepatan nasional peningkatan kualitas birokrasi daerah.

Mengapa hal tersebut mendesak kita perlukan saat ini? Karena, dari sisi penganggaran, alokasi anggaran transfer daerah terus meningkat.

Persoalan berikutnya, bagaimana anggaran ini bisa memiliki efek pengganda (multiplier effect ) yang tinggi bagi kemajuan pembangunan di daerah?

Apabila hal ini tidak mendapatkan perlindungan, dikhawatirkan meskipun tidak dikriminalisasi dan penyerapan anggaran tinggi, kemanfaatannya bagi stimulus ekonomi daerah akan rendah. Ini karena mismatch antara apa yang dibutuhkan daerah dan program pembangunan yang dilakukan.
Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah pusat kepada daerah-daerah antara lain perlu membantu peningkatan kompetensi dan kapabilitas pejabat di daerah. Kemampuan dan kompetensi dari mulai perencanaan, penganggaran, implementasi, sampai pemantauan perlu terus ditingkatkan. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat ditugaskan untuk membuat program percepatan peningkatan kualitas SDM di daerah.
Program pelatihan, workshop , sertifikasi, dan pendidikan perlu segera disusun bagi birokrat di daerah. Hanya melalui hal ini, besaran anggaran dana transfer daerah dan dana desa memiliki dampak sangat besar bagi perekonomian daerah. Program nasional ini bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi di masing-masing provinsi untuk capacity-building .
Pemerintah perlu membekali pimpinan daerah dalam menggunakan dan memanfaatkan anggaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga menanamkan dan menguatkan semangat kerja sama antardaerah agar apabila mereka terpilih tidak menjadi pemimpin yang egosentris dan siap menjalin kerja sama serta kemitraan strategis dengan daerah lain.
Orientasi kewirausahaan para kepala daerah juga perlu dikembangkan. Ini lantaran potensi di daerah masih banyak yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kemitraan strategis dengan BUMN dan pembentukan BUMD dapat menjadi pilihan kebijakan untuk optimalisasi potensi ekonomi di daerah.

BACA JUGA :  Dukung Pariwisata, Pengusaha Bus Minta Pemerintah Rapikan Kabel di Jalan

Karena tidak semua kepala daerah memiliki orientasi kewirausahaan, program pendidikan eksekutif terkait hal ini perlu menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan ihwal ini, semua pihak dapat optimistis bahwa pembangunan ekonomi di daerah akan semakin maju, kuat, dan berkelanjutan. Ihwal ini secara agregasi akan membuat ekonomi nasional semakin berdaya saing dan berdaya tahan di tengah gejolak perekonomian dunia.

UMKM salah satu solusi
Salah satu karakteristik utama ekonomi Indonesia adalah besarnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat dengan pangsa mencapai lebih dari 99% dari total keseluruhan jumlah unit usaha di Indonesia.
Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi 97% penyerapan tenaga kerja, 60% terhadap PDB nasional, serta penyumbang 58% dari total investasi, dan 14% dari total ekspor. Oleh karena itu, di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), sektor UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) jadi salah satu pendorong utama pemulihan ekonomi nasional.
Dalam kondisi krisis seperti saat ini, sektor keuangan tidak dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi karena korporasi mengurangi aktivitas produksi dan investasi, maka sektor UMK-lah yang menjadi salah satu pendorong utama,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Webinar Series Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat baru baru ini.
Di samping itu pengembangan UMK juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah, yang sebagian besar terkait dengan UMK.
Dalam kondisi krisis maupun pasca krisis, kita tetap harus memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro, kecil dan menengah. Terutama dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi.
Penguatan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memfasilitasi pelaku UMK agar dapat melanjutkan produksi serta memperluas pangsa pasar dan memasarkan produknya secara efisien.
Selain itu, perlu juga didoring pemanfaatan teknologi digital untuk UMK. Karena saat ini beberapa market place telah memfasilitasi para pelaku UMK tersebut agar dapat menjual produknya secara online.
Di mana hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital ini, atau melakukan aktivitas pemasaran secara online, mengalami penurunan lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan pemasaran secara online.

Bangun Ekosistem

Ekonomi syariah berpotensi menjadi salah satu pilar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, upaya untuk menggairahkan kembali ekonomi dan keuangan syariah pasca pandemi menjadi hal yang penting, utamanya untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Untuk itu, pembangunan ekosistem yang kondusif bagi ekonomi dan keuangan syariah sangatlah diperlukan.
Dengan terbangunnya ekosistem yang kondusif, maka akan semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, upaya pemulihan akan semakin cepat.
Terlebih lagi, mengacu kepada State of the Global Islamic Economy Report mencatat bahwa perlambatan ekonomi Islam Global tidak separah dibandingkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dunia akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengalami kontraksi 5,2%, sedangkan ekonomi Islam global mengalami kontraksi 2,5%.
Artinya, walaupun tumbuh negatif, saya tetap melihat peluang bahwa permintaan produk halal global masih tetap dapat dimanfaatkan, mengingat ekspor produk halal kita yang masih kecil.
Salah satu karakteristik utama ekonomi Indonesia ialah besarnya peran usaha mikro dan kecil (UMK) yang dijalankan oleh umat. Bahkan, dalam kondisi krisis seperti saat ini, sektor UMK yang menjadi salah satu pendorong utama karena sektor keuangan tidak dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi akibat korporasi mengurangi aktivitas produksi dan investasinya
Oleh sebab itu, pengembangan usaha mikro kecil dan juga menengah (UMKM) juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Untuk itu, perlu ditekankan betapa pentingnya memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro, kecil dan menengah. Terutama dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi. Penguatan dilakukan antara lain dengan memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil tersebut agar dapat melanjutkan produksi serta memperluas pangsa pasar dan memasarkan produknya secara efisien.
Salah satu inisiatif yang harus diambil adalah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk UMK.
Sementara dalam skala global, pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil juga didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.
Dan itu adanya di daerah. Karena itu pula, dengan mendorong keterlibatan UMKM dan juga perusahaan skala besar dalam rantai nilai industri halal global diharapkan dapat mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri serta sekaligus menjadi pemain global dalam industri produk halal.
Selanjutnya, rencana kerja pemerintah di tahun 2022 akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.
Demand side harus diperbesar, sisi permintan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp 182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi.
Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.
Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Negara meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.
Semua hal ini harus direncanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik.
Alhasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antardaerah, antardesa, dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.Dan kesemua itu termasuk pembangunan di daerah. Sehingga APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) bisa.mengambil peran dalam hal ini.
Seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin membaik, ekonomi Indonesia juga diprediksikan rebound di tahun 2021 ini. Diproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 4,5 s.d. 5,3 persen di 2021 dan 5,4 s.d. 6 persen di tahun 2022. Untuk mencapat target pertumbuhan tersebut, Pemerintah mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2021 dapat mencapai kisaran 7% (yoy).
Keberhasilan reformasi struktural akan menjadi faktor pendongkrak ekonomi dalam jangka menengah, sementara Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.
Guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, APKASI harus ” mengawal ” agar pemerintah terus melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di tahun 2021 ini ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 699,43 Triliun. Hingga 16 April 2021, realisasi dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 telah mencapai Rp134,07 Triliun atau 19,2% dari pagu. Implementasi program ini akan terus dipercepat guna memberikan dampak baik bagi masyarakat.
Indonesia menghadapi tantangan di depan untuk dapat keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita menjadi Indonesia Maju. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi. Dalam menjalankan transformasi struktural, meningkatkan investasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja dan 51 Peraturan Pelaksanaannya mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai lembaga internasional. UU Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan Pendekatan Berbasis Perizinan (Licenses Based Approach) menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach).
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan mengoperasionalkan sistem Online Single Submission (OSS) pada Juni 2021 sehingga diharapkan investasi dapat meningkatkan dan lebih banyak kesempatan kerja dan peluangan berusaha akan tercipta.
Diantara aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong investasi adalah Perpres No. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.
APKASI juga mesti berperan dalam kaitan kewajiban pemerintah untuk menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal kepada Investor yang menanamkan dananya pada bidang usaha prioritas.
Selain itu, APKASI juga dituntut perannya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) dan memperbaiki iklim investasi, Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang akan mengelola 2 macam dana, yaitu Master Fund dan Thematic Fund seperti di sektor infrastruktur, energi dan SDA, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia juga telah berkonsultasi dengan lebih dari 50 perusahaan dan calon mitra strategis.(Budi Nugraha)

BACA JUGA :  Ratusan Artikel dan Foto Meriahkan Lomba Karya Tulis dan Foto BTN 2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *