FSGI : Keluarga Miskin Nyaris Tak Terlayani, Angka Putus Sekolah Justru Bertambah

SMJkt/Ist

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti kehabisan akal untuk menghadapi kendala belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19. Meskipun serangkaian kebijakan telah dibuat, namun hingga April 2021 tampaknya belum menunjukkan hasil sebagaimana di harapkan.

Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di masa pandemi, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan bahwa justru angka putus sekolah bertambah dan peserta didik dari keluarga miskin nyaris tak terlayani karena ketiadaan alat daring.

“Kekeliruan dari awal adalah Kemendikbud menjadikan BDR menjadi PJJ daring yang bertumpu pada internet, padahal disparitas digital sangat lebar antar daerah di Indonesia,” ujar Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Jakarta, Minggu (2/5).

Ia menjelaskan program Belajar Dari Rumah (BDR) tidak efektif karena terlalu bertumpu kepada internet sehingga kebijakan yang dibuat adalah pemberian bantuan kuota pada pendidik dan peserta didik. Namun, pemberian bantuan kuota tidak disertai dengan pemetaan kebutuhan kuota yang beragam.

“Selain itu peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memiliki gawai dan wilayah blank spot tidak dapat menikmati bantuan kuota internet dan mereka tetap saja tidak terlayani PJJ,” jelasnya.

Selanjutnya, kegagalan dalam menangani dampak buruk BDR atau PJJ justru melakukan relaksasi SKB 4 Menteri yang akan membuka sekolah tatap muka serentak pada Juli 2021 di tengah pandemic Covid-19 belum mampu dikendalikan oleh pemerintah. Seolah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah cara ampuh mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi.

“Padahal ini hanya “kemalasan berpikir mencari terobosan lain” dan dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya ledakan kasus Covid-19 jika pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik. Sudah banyak kasus covid setelah satuan pendidikan menggelar PTM,” terangnya.

BACA JUGA :  Mahasiswa Miliki Peran Strategis dalam Pengembangan Bioteknologi di Indonesia

Sementara, Wakil Sekjen FSGI, Mansur mengatakan kebijakan pendidikan yang dibuat untuk mengatasi PJJ kurang berhasil karena hanya bersifat umum dan cenderung menyeragamkan tanpa melihat kesenjangan yang begitu lebar dan tidak memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebuntuan PJJ secara daring.

“Peran Kepala Sekolah dalam mengatasi PJJ tidak mampu mengelola sekolah secara khas sesuai kondisi masing-masing. Jadi para guru yang kebingungan dalam melayani PJJ tidak mendapatkan bantuan, dukungan dan solusi dari Kepala Sekolahnya,” kata Mansur. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *