Gunakan Pendekatan Resolusi Konflik untuk Hentikan Kekerasan di Papua: oleh Emir Chairullah, Ph. D

UNTUK menghindari bertambahnya jumlah korban di kedua belah pihak, baik aparat TNI/Polri maupun TPNPB OPM (KKB) serta masyarakat sipil yang dianggap berafiliasi dengan keduanya, pemerintah harus mulai mengubah pendekatan dalam menyelesaikan konflik kekerasan di Papua. Pemerintah tidak cukup hanya menggunakan pendekatan kesejahteraan, apalagi keamanan, untuk mengakhiri konflik Papua. Hal ini terbukti tidak efektif dalam menyelesaikan konflik yang sudah terjadi selama puluhan tahun tersebut.

Pemerintah mau tidak mau harus menggunakan kembali pendekatan resolusi konflik dalam menangani kasus bernuansa separatisme. Sebab pendekatan ini pernah dicoba pada masa Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid dan terbukti relatif efektif dalam mengurangi kekerasan di Papua. Berdasarkan berbagai riset (seperti Chairullah, 2019 dan Sugandi, 2008), kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan pihak separatis di Papua relatif mereda karena penerapan resolusi konflik yang kemudian berwujud Otonomi Khusus di provinsi tersebut. Pendekatan resolusi konflik berupa dialog ini juga yang berhasil mengakhiri konflik seperatisme yang sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh pada 2005.

Sayangnya, pemerintah pusat kemudian tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan Otonomi Khusus Papua sejak diberlakukan pada 2001. Pemerintah kemudian lebih sering mengabaikan apa yang menjadi mandat dari UU No.21/2001 tentang Otsus Papua itu dengan lebih mengedepankan pendekatan ekonomi dan keamanan ketimbang pendekatan politik yang mengutamakan negosiasi. Selain itu pemerintah juga cenderung mengaburkan makna otsus yang seharusnya lex specialis menjadi lex generalis. Akibatnya kepentingan orang asli Papua (OAP) yang menjadi tujuan utama dari pemberlakuan UU Otsus menjadi tereduksi atau bahkan terabaikan.

Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia ingin menjaga stabilitas keamanan di Papua, pemerintah harus mau mengakomodasi usulan dialog yang diajukan masyarakat dan elite Papua. Langkah ini diyakini tidak membuat pemerintah pusat menjadi kehilangan muka di mata masyarakat. Justru dialog membuktikan kalau pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya, terutama OAP.

BACA JUGA :  Mengubah Model Bantuan Sosial

Hal yang sama (dialog maupun negosiasi) juga harus dilakukan oleh pihak TPNPB OPM untuk segera mengakhiri kekerasan ini. Jika ingin membuat OAP hidup aman dan bebas dari teror, TPNPB atau KKB tentu harus mau mengakhiri upaya kekerasan yang selama ini digunakan. Kecuali kalau tujuannya hanya membuat masyarakat terus hidup dalam ketakutan dan bukan menyejahterakan OAP.

Sebagaimana diketahui, aksi kekerasan yang berujung dengan kematian berulang kali terjadi di Papua belakangan ini. Korban yang meninggal bukan hanya dari kalangan militer, namun juga dari kalangan sipil. Terakhir Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani Karya gugur saat menjalankan tugas akibat karena tembakan senjata di Distrik Beoga, Kabupaten PuncakPuncak.(Emir Chairullah).

Emir Chairullah, Ph.D
Dosen pada jurusan Hubungan Internasional di President University, Jababeka
Menyelesaikan Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science dengan thesis berjudul ‘Elites and the Negotiation of Special Autonomy Policy in Papua, Indonesia’ di The University of Queensland, Australia
E: emir.chairullah@president.ac.id
P: 081388800022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *