Menkominfo Tinjau Lokasi Pembangunan Pusat Data Nasional di Batam

Batam, Suara Merdeka. Com. – Menteri Komunikasi dan Infomatika, Johnny G. Plate meninjau 2 lahan bakal lokasi pembangunan Pusa
t Data Nasional (PDN) di Kawasan Barelang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Total ada empat lokasi yang direncanakan untuk pembangunan PDN. Batam adalah salah satunya. Tiga lainnya rencananya akan dibangun di Bekasi, calon ibukota negara baru di Kalimantan, dan Labuan Bajo.
Menteri Johnny mengatakan, PDN bertujuan memperkuat satu data dan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah tengah memantapkan perencanaan tata kelola dan kedaulatan data nasional.
“Keberadaan Pusat Data Nasional akan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Saya memperkirakan tidak kurang dari Rp 20 triliun per tahun efisiensi fiskal Indonesia,” kata Johnny saat memberikan sambutan di salah satu bakal Pusat Data Nasional (PDN), Kawasan Jembatan Trans Barelang 1 ,Jumat (23 April 2021). Selain di Kawasan Jembatan 1 Trans Barelang, satu kawasan lagi yang diusulkan menjadi Pusat Data Nasional Batam terletak di kawasan Nongsa.
Disebutkan, pembangunan Pusat Data Nasional di Kota Batam ini akan berlangsung pada 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025. Pemilihan lokasi di Batam, kata Johnny, karena keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, dan air.
Johnny menambahkan, pemerintah membangun PDN untuk mengonsolidasikan data dan mempercepat digitalisasi layanan publik. Ia menilai, PDN jadi pondasi utama untuk percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Kominfo ditugaskan untuk mengkonsolidasikan pusat data atau ruang server yang sekarang itu dikelola oleh kementerian dan lembaga untuk disatukan di Pusat Data Nasional.
“Saat ini Indonesia memiliki 2.700 data center, tapi hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar internasional. Pusat Data Nasional ini tentu akan meningkatkan kinerja dan capaian Satu Data di Indonesia, juga menjadi medium untuk integrasi dan efisiensi sekitar 24.700 aplikasi pemerintahan pusat dan daerah yang digunakan selama ini,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, dengan belum terpenuhinya hal itu, berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional.
“Untuk itu, Presiden Jokowi Widodo juga menetapkan di samping membangun Pusat Data Nasional, Indonesia juga harus memiliki Satu Data Nasional,” ujarnya.
Untuk bisa mengkonsolidasikan data, Menteri Johnny menyatakan hal itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Ia menuturkan, beberapa pekerjaan rumah secara pararel yang perlu disiapkan dalam membangun Pusat Data Nasional meliputi organisasi pengelola PDN, penyediaan government cloud berstandar global, serta memiliki kemampuan SDM dalam audit sistem keamanan digital.
“Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan kemampuan SDM dalam negeri yang cakap terkait dengan sistem keamanan digital tersebut. Melalui skema literasi digital #MakinCakapDigital dari Kominfo, prioritas pengembangan SDM bidang digital di Indonesia akan terus diselaraskan dengan kebutuhan tata Kelola sumber daya data di Indonesia,” tegasnya.
Kominfo, kata Johnny, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (multistakeholder) telah menyiapkan program Siberkreasi, Digital Talent Scholarship (DTS) hingga Digital Leadersip Academy (DLA), guna pengembangan talenta digital di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny juga memaparkan landasan hukum yang digunakan dalam Pembangunan Pusat Data Nasional, yakni; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
“Kita harapkan tahun 2023 Pusat Data Nasional di Jabodetabek selesai tahun 2023. Lahannya sudah tersedia, proses pembiayaan sedang kita siapkan, desain-desain dasar sudah selesai, dan kita sudah siap itu,” kata Johnny.
Menteri pun menjelaskan dalam keterangan persnya bahwa pembangunan Pusat Data Nasional ini adalah bentuk pengimplementasian dari rencana strategi pemerintah untuk pengintegrasian 2700 pusat data milik pemerintah.
Pusat Data Nasional ini adalah pilar penting menuju Satu Data Indonesia, selaras dengan percepatan transformasi digital yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.

BACA JUGA :  Bakti Padamu Guru: Program Rumah Subsidi dari Gubernur Ridwan Kamil

Menurut Dirjen Aptika (Aplikasi Informatika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menambahkan pembangunan pusat data nasional ini merupakan mandat Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Jadi pusat data ini nanti akan menyimpan data seluruh pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat desa. Harapannya bisa mengundang juga komponen pemerintah seluruh Indonesia,” kata dia.
Selain Batam, lanjut dia, ada sejumlah daerah di Indonesia yang menjadi kandidat lokasi pembangunan pusat data ini. Tim Kominfo sudah survei kandidat lokasi yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Untuk di wilayah barat, Batam menjadi satu-satunya kandidat lokasi pembangunam pusat data nasional ini. Beberapa pertimbangan di antaranya adalah aspek teknis wilayah, dan kondisi lahan. Posisi Batam sangat strategis. Sistem telekomunikasi di Batam juga sangat lengkap karena seluruh wilayah Sumatra sudah terhubung ke Batam.
“Karena pakai pita lebar, fiber optik, jadi kecepatan akses internetnya juga tinggi. Pertimbangan juga termasuk dari sisi keamanan, aspek lingkungan, sampai sosio kultural,” kata Dirjen.
Menurut Dirjen, pembangunan pusat data nasional ini membutuhkan lahan sekitar 4 hektare. Namun, ia berharap bisa mendapat lahan lebih luas.
Di atas lahan tersebut, lanjut dia, juga akan dibangun pusat pelatihan (training centre). Jika memungkinkan, akan dilengkapi pula dengan pusat penelitian (research centre).
Dirjen Aptika juga menambahkan Pusat Data Nasional di Batam nantinya akan mempunyai interopabilitas dengan Pusat Data Utama yang berlokasi di Jabodetabek dan Pusat Data lainnya.
Karena itu, pemilihan lokasi di Batam adalah juga karena keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, dan air serta jalur langsung ke tulang punggung Internet global.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, secara umum Batam sangat siap untuk jadi lokasi pembangunan pusat data nasional. Hal itu karena fasilitas pendukung dan keamanan sudah terpenuhi.
Pusat data nasional itu dijadwalkan mulai dibangun tahun 2022. Lokasinya di Jalan Trans Barelang dengan luas lahan sekitar 4,16 hektar dan sudah dikeluarkan PL nya oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Amsakar memaparkan, fasilitas data center nasional itu sangat mumpuni, didukung dengan 32 pembangkit listrik dengan kapasitas 528 MW.
“Lokasi pembangunan itu letaknya tak jauh dari PLTG Panaran,” tuturnya.
Lokasi itu juga berdekatan dengan Waduk Tembesi. Sehingga air tak jadi masalah. Kemudian terkait dengan keamanan, di kawasan itu juga terdapat Mako Brimob, Bakamla, Yonif 135 Raiders dan Yonif 10 Marinir SBY.) budi nugraha/69)

BACA JUGA :  UU Cipta Kerja Belum Jawab Masalah Pelayaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *