Belenggu Kemuliaan

Oleh: Dr. Inge Hutagalung, M.Si

PEREMPUAN memiliki kodrat mulia yaitu mampu melahirkan anak. Dan, karena kodratnya itu mendapat sebutan: ibu. Dalam agama Islam, kedudukan seorang ibu sangatlah dimuliakan. Bahkan dikatakan bahwa surga seorang anak ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu juga dipandang sebagai sosok yang sangat penting dalam mendidik dan membesarkan anak.

​Kemuliaan yang disandang oleh perempuan pada kenyataannya tidaklah berbanding lurus dengan kedudukannya dalam masyarakat. Perempuan tidak jarang menghadapi banyak hambatan yang berasal dari sikap dan budaya masyarakat. Perempuan masih kerap dipandang sebagai kaum lemah yang mempunyai posisi sebagai pelengkap kaum pria dan bukan sebagai mitra yang sejajar.

Penindasan Perempuan

Setidaknya ada empat aspek terkait penindasan terhadap perempuan. Pertama, akar dari penindasan perempuan pada tidak adanya kesadaran mengenai kesetaraan. Pria dan perempuan dilahirkan sama tetapi tidak mempunyai posisi yang setara. Ada hambatan hukum dan adat yang menghalangi perempuan masuk ke ruang publik. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas lingkup domestik: mengurus rumah dan keluarga. Kaum wanita dianggap kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan dengan kaum pria.

Karena itu, kaum perempuan dianggap tidak mampu menjalankan peran di ruang publik. Persepsi ini secara tak langsung membatasi gerak perempuan untuk mulai bekerja dan membantu perekonomian keluarga.

Anggapan bahwa tugas tradisional pria mencari nafkah sementara perempuan memelihara rumah, membuat pria terkesan mempunyai posisi lebih tinggi dari perempuan dan memposisikan perempuan memiliki ketergantungan secara ekonomis terhadap pria. Sementara itu dalam masyarakat kapitalisme modern, perempuan ditindas melalui peran subordinatnya dalam keluarga dengan menjadi tenaga kerja yang tidak bergaji.

Di sisi lain, jika perempuan berada di ruang publik (bekerja) maka pembagian kerja pada akhirnya akan melahirkan dominasi, dimana pria merasa lebih superior dibanding dengan perempuan.

Di banyak media, pekerjaan dan tugas di luar lapangan cenderung diserahkan kepada kaum pria. Liputan-liputan yang “berbahaya“ dan mengandung resiko seperti investigasi, kriminalitas umumnya ditangani oleh wartawan pria. Adapun wartawan perempuan mendapat jatah liputan yang “mudah“, seperti liputan soal musik, mode, kuliner dan sebagainya. Ini menyebabkan prestise yang berbeda antara wartawan pria dan perempuan, menimbulkan kelas berdasarkan jenis kelamin bahwa pria lebih baik dibandingkan dengan perempuan.

Akibat relasi gender yang pincang dalam ruang publik juga dijumpai kekerasan simbolik maupun psikologis terhadap perempuan. Corak kekerasan simbolik dapat muncul dalam bentuk penggunaan bahasa maupun photo yang memposisikan perempuan dalam stereotipe body and beauty, not brain, seperti pada majalah playboy.

Di lain sisi, kekerasan simbolik juga dapat dijumpai pada penggunaan bahasa, seperti “pemerkosaan perempuan“ ditulis sebagai “menggagahi perempuan“. Jelas dalam hal ini bahasa telah terdistorsi dan termanipulasi.

Sementara corak kekerasan psikologis muncul dalam bentuk pelecehan martabat dan harkat perempuan. Pada ruang publik, jika perempuan bekerja di luar rumah memiliki karir yang meningkat maka tidak jarang diasumsikan bahwa peningkatan karir tersebut bukan karena prestasi dan kerja keras tetapi akibat keberuntungan atau berkah, misalnya memiliki wajah yang rupawan, menjadi kesayangan pimpinan, dan lainnya yang cenderung menampilkan stereotipe yang negatif.

Dalam masalah poligami, yang menjadi momok dalam perkawinan, perempuan sering kali terposisikan sebagai pihak yang terpaksa harus menerima poligami dengan pelbagai alasan, misalnya mengatasnamakan masa depan anak. Karena perceraian yang terjadi sebagai bentuk penolakan poligami diyakini akan membawa dampak psikologis yang buruk pada tumbuh kembang anak.

Kedua, akar dari penindasan terletak pada peran reproduksi biologis, yaitu melahirkan dan merawat anak. Eksploitasi berakar pada biologis, bukan ekonomi. Penindasan itu terwujud dalam beragam institusi yang membelenggu perempuan, diantaranya institusi perkawinan dan keluarga.

Asumsi dalam masyarakat Indonesia yang secara umum menganut sistim patriarki adalah bahwa kaum pria memiliki posisi dominan dalam sistem kekuasaan keluarga dan masyarakat. Sementara, kaum perempuan harus tunduk pada kaum pria. Prinsip ini terlihat pada ritual perkawinan, seperti acara membasuh kaki pengantin pria dalam ritual budaya Jawa.

Tindakan simbolik ini dimaknai bahwa seorang istri harus tunduk, mengabdi pada suami.
Perempuan juga memiliki fungsi menjadi peranak yang mengakibatkan ia dimiliki oleh suami. Jika seorang perempuan tidak dapat memberi keturunan dalam perkawinan, maka yang bersangkutan harus siap untuk diceraikan atau menerima poligami. Kemandulan seorang perempuan bisa dianggap sebuah kutukan yang akan digunjingkan secara sosial.

BACA JUGA :  Susi Pujiastuti, Host TV Termahal di Indonesia.

Perkawinan dan keluarga, sering kali terkesan menghilangkan hak-hak pribadi dan cenderung lebih menonjolkan kewajiban-kewajiban yang dituntut, dipahami serta dilakukan oleh perempuan.

Peran tradisional sebagai istri dan ibu, membuat perempuan harus tampil menjadi sosok yang bertanggung jawab atas pendidikan dan tumbuh kembang anak serta urusan rumah tangga, termasuk pengaturan keuangan keluarga. Dampak dari penindasan peran reproduksi biologis ini membuat perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di ruang domestik dibandingkan berada pada ruang publik.

Ketiga, akar dari penindasan terletak pada masalah eksploitasi tubuh perempuan. Perempuan senantiasa menjadi objek dan korban dari pornografi. Banyak iklan yang mengekspos tubuh perempuan dalam konteks promosi ataupun penjualan sebuah produk.

Penampilan dan gambar yang mengekspos tubuh perempuan secara vulgar sering ditemukan pada tampilan pramuniaga pameran, kalender, iklan maupun artikel majalah pria dewasa. Karena pornografi itu dibuat oleh dan untuk laki-laki, maka perempuan diposisikan hanya sebagai objek semata.

Banyak yang tidak menyadari bahwa inilah awal penindasan terhadap perempuan yang bersifat struktural dan dalam sistem itu hak-hak asasi manusia yang dimiliki perempuan secara mudah diserabuti. Perempuan diasumsikan bukanlah sebagai mahluk yang berpikir, berkehendak dan berkepribadian namun hanya sebagai objek seks, karenanya mereka harus berkulit halus, berlenggak lenggok dengan gemulai, menantang pria untuk menundukkan mereka secara seksual (contoh: iklan Kacang Garuda, iklan Kuku Bima, iklan kondom Sutera).

Karena dianggap sebagai seonggok daging, maka perempuan layak untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang rendah. Karena rendah, perempuan tidak pantas memiliki posisi di tempat yang tinggi. Karena dianggap rendah, perempuan harus rela diperlakukan sebagai barang yang tak perlu dihormati maupun dikasihi.

Dampak lain dari pornografi, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat ketidakberdayaan atau keterpaksaan atau dipaksa. Banyak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia (trafficking), misalnya dipekerjakan di lokalisasi ataupun dijual sebagai pembantu rumah tangga tanpa perjanjian jam kerja dan upah yang jelas.

Terakhir, akar dari penindasan sangat ironis karena berasal dari perilaku perempuan secara pribadi. Terkait pornografi, tidak jarang justru perempuan sendiri yang melakukan eksploitasi diri dengan menggunakan pakaian yang ketat dan seronok untuk memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang dimiliki.

Di sisi lain, di kalangan perempuan ada budaya pemujaan tubuh (fetishism of body). Bahwa perempuan yang sebenarnya adalah mereka yang merawat diri dengan baik, dan sebaliknya jika perempuan tidak melakukan perawatan diri maka perempuan yang bersangkutan dicitrakan sebagai “belum sempurna”. Budaya pemujaan tubuh yang terbangun diluar konsep diri kadangkala cenderung tidak menggambarkan kealamian dan keautentikan diri seorang perempuan, karena tak jarang mempromosikan standar kehidupan yang tidak realistik, alias impian atau ilusi belaka.

Standar kehidupan yang tidak realistik dan kerap tidak mungkin dicapai ini justru menyebabkan tidak sedikit perempuan berada dalam kondisi kecemasan. Tidak sedikit perempuan, termasuk mereka dengan pendidikan tinggi dan dari lapisan menengah atas, terjebak dan mengidap berbagai sindrom kecemasan misalnya kecemasan akan kegemukan (anorexia nervosa) sehingga selalu berusaha sekuat tenaga untuk merawat tubuh agar tetap ramping, melakukan diet ketat hingga melakukan operasi sedot lemak. Kiranya rasio telah dikalahkan oleh emosi sesaat.

Ironisnya, citra-citra ideal dari sosok perempuan “sempurna” ini terus menerus dikonstruksikan dan ditanamkan serta disosialisasikan melalui berbagai bentuk sarana komunikasi. Secara perlahan tapi pasti, citra-citra ideal ini telah berubah menjadi standar budaya yang mengendap dalam kesadaran individu.

Standar inilah yang kemudian menggiring perempuan keperburuan kecantikan tanpa akhir dalam siklus pencarian kepuasan, yang sebenarnya hanyalah aktivitas semu tak berujung. Berapa banyak perempuan rela menanamkan silikon pada bagian tertentu tubuh mereka hanya untuk terlihat lebih “cantik” dan terkesan sexy.

Melakukan pemutihan wajah dan tubuh sekalipun krem pemutih yang digunakan mengandung mercuri. Melakukan diet ketat hingga tidak makan nasi atau pangan tertentu hanya untuk mendapatkan bentuk tubuh kurus dan terlihat langsing.

Pada gilirannya, pemburuan ini akan membawa perempuan pada ketersiksaan batin terutama jika mereka tidak berhasil memenuhi standar ukuran tubuh ideal, standar wajah ideal, standar kulit ideal yang terus dikonstruksi oleh dan lewat berbagai artikel, iklan, promosi produk, sinetron, film layar lebar, dan sarana informasi dan komunikasi lainnya.

BACA JUGA :  Pakar Komunikasi: Harus Ada Gerakan Internalisasi Pentingnya Kesehatan Diri dan Lingkungan untuk Lawan Covid-19

Di balik semua ini, sesungguhnya kaum perempuan tidak sadar bahwa mereka telah menjadi mangsa dan korban dari konspirasi pengukuhan kapitalisme industri kosmetika dan bisnis kecantikan.

Pemberdayaan Diri

Masalah dan solusi bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Yang satu akan muncul karena ada yang lain. Demikian juga dengan segala bentuk penindasan perempuan. Terkait bentuk penindasan pada ketimpangan gender, Indonesia dengan jumlah penduduk perempuan mencapai hampir 118 juta mempunyai fakta yang cukup menarik terkait kesetaraan gender ditinjau dari sisi ekonomi.

Pengalaman empirik bangsa ini menunjukkan bahwa 60% UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional digerakkan oleh perempuan.

Keterlibatan perempuan di sektor UMKM membuktikan betapa besarnya potensi perempuan dalam ruang publik. Pengalaman di lapangan pun membuktikan bahwa sesungguhnya banyak perempuan menjadi ujung tombak ekonomi keluarga. Di desa, sejak pagi subuh mereka sudah berangkat ke sawah, membatik, membuat kerajinan, ataupun meramu jamu untuk dijajakan. Di perkotaan, pasar tradisional yang menyebar di berbagai kota dan pelosok Nusantara dipenuhi oleh penjual perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan sesungguhnya mampu menjalankan usaha atau berkiprah di ruang publik sebagai pelaku usaha.

Untuk menjadi wirausaha sejati, kaum perempuan hanya perlu belajar secara serius, disiplin, dan pantang menyerah. Dinyatakan oleh Peter Drucker bahwa berwirausaha bukanlah bakat semata dan sesungguhnya dapat dilatih. Dan pembelajaran itu sendiri, menurut John Dewey adalah proses yang tidak pernah berakhir (long life education).

Semakin banyak seseorang mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, maka ia dapat menggunakannya untuk memperbaiki dan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Kini, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih, peluang perempuan untuk menjadi wirausaha semakin terbuka luas.

Di sisi lain, menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang membayangi niat untuk berkiprah di ruang publik, perempuan harus memiliki kepercayaan diri dan niat yang kuat untuk pantang menyerah berjuang meraih cita sampai berhasil. Fisikawan Albert Einstein menyatakan bahwa banyak orang memiliki ide bagus, namun yang meraih sukses hanya mereka yang mampu merealisasikan ide menjadi kenyataan.

Ada hal yang unik dari tampilnya perempuan di ruang publik melalui kegiatan wirausaha. Yaitu, bahwa kegiatan dimaksud dapat menjadi solusi bagi akar penindasan perempuan ditinjau dari sisi reproduksi biologis. Hal ini dikarenakan kegiatan wirausaha dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan tugas-tugas di ruang domestik. Dengan kata lain, sesungguhnya perempuan tetap dapat berwirausaha di dalam rumah, tanpa harus mengorbankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Terkait bentuk penindasan eksploitasi tubuh perempuan, sudah saatnya bagi kaum perempuan untuk merenung ulang hakiki dari keberadaan jati diri. Apakah akan tetap mau menjadi “santapan“ kekerasan fisik maupun kekerasan simbolik, atau berjuang melawan ketimpangan peng-eksploitasi-an sosial maupun media.

Pengesahan Undang Undang Pornografi yang penuh dengan pro-kontra, dapat menjadi awal perenungan tersebut meskipun UU ini tidak sensitif terhadap gender karena perempuan adalah yang paling berpotensi menjadi pelaku kriminal berdasarkan UU Pornografi. Lihat misalnya pasal 10 dalam UU Pornografi, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Dalam pasal 10, kata-kata perempuan memang tidak disebut secara jelas. Dan, karena yang menjadi obyek kerapkali adalah perempuan (pelacuran, pertunjukan seksual, dan sebagainya), maka yang berpotensi untuk dipersalahkan adalah perempuan. Perempuan bisa dikriminalisasi (dihukum) dengan menggunakan UU Pornografi.

Menyikapi kondisi ini, yang terpenting dalam masalah pornografi sebenarnya adalah kesadaran dari perempuan sebagai individu untuk bersikap mulia terhadap keberadaan dirinya sendiri dengan tidak bersikap naif mengumbar segala bentuk keindahan tubuh yang dimiliki dengan alasan apapun.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa sebaik apapun sebuah undang-undang dibuat namun jika perempuan masih dipandang sebagai objek seks melalui peng-eksploitasi-an tubuh secara langsung maupun tidak langsung, maka dapatlah diramalkan pornografi akan tetap marak di Indonesia.

Selanjutnya, terkait penindasan yang muncul akibat budaya pemujaan tubuh, perempuan harus sadar dan memahami bahwa “cantik“ sesungguhnya bukan hanya ada pada lahiriah semata, tetapi juga bisa berasal secara bathiniah.

Bathin yang jernih akan memancarkan aura positif yang tampak pada kharisma dan pesona diri yang kuat. Banyak perempuan memiliki kecantikan lahiriah namun tidak dibarengi dengan kecantikan bathiniah. Akibatnya, penampakan diri tak ubahnya bak lukisan yang jauh dari pancaran kehidupan.

BACA JUGA :  Empati dalam Relasi Penanganan Covid-19

Perlu pula dihayati bahwa pencitraan (imagology) atas konsep “perempuan sempurna” sesungguhnya merupakan sebuah strategi untuk membentuk memori publik (public memory), dalam rangka mengendalikan diri (self) konsumen yang dilakukan para produsen produk. W.F Haug, salah seorang filsuf budaya Frankfurt School, menggambarkan di dalam Critique of Commodity Aesthetics: Apprearance, Sexuality and Advertising in Capitalist Society (1986), bagaimana komoditi di dalam masyarakat kapitalis, berkaitan secara langsung dengan domain citra. Yaitu, bagaimana citra digunakan sebagai alat untuk mengendalikan massa konsumer.

​Lebih lanjut, James Lull (1998) menjelaskan bahwa penjual produk tidak hanya memasarkan produk, jasa dan ide-ide yang berdiri sendiri. Mereka menjual sistem pembentukan ide yang berlapis-lapis dan terintegrasi yang mencakup, menginterpretasikan dan memproyeksikan citra-citra produk yang saling berhubungan, mengidealkan para konsumen yang memperoleh manfaat dari produk.

Khalayak media didorong untuk terlibat dengan produk, yang “bekerja sama” dengan tokoh-tokoh komersial untuk membangun konteks, keadaan emosi dan situasi sosial saat mereka menggunakan produk tertentu. Bayangan situasi tersebut akan tertanam dalam benak pikiran konsumen berdasarkan struktur nilai yang melingkupinya.

Karl Marx juga menyatakan bahwa ideologi selalu menciptakan pada diri setiap orang “sebuah lukisan palsu” yang diciptakan oleh para elit tertentu untuk menumbuhkan kesadaran palsu (false consciousness).

Marx menggunakan istilah fetitisme komoditi (commodity fetistism) untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak (konsep citra, makna, tema) yang digunakan untuk menjelaskan relasi sosial antara produsen dan produk yang dihasilkan yang bisa terbentuk dalam sebuah iklan yang menawarkan sebuah citra (image). Citra yang ditawarkan oleh iklan itu sendiri, dalam konteks bahasa iklan dapat dijelaskan sebagai gambaran mental dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

Memahami bahwa citra pada pemujaan tubuh adalah fetitisme komoditi, diharapkan perempuan akan semakin menyadari bahwa melakukan perburuan terhadap bentuk-bentuk ideal seorang perempuan adalah sebuah fatamorgana yang berujung pada pola hidup konsumtif.

Pada akhirnya, ketika perempuan menyadari pelbagai tantangan dalam kehidupannya dan juga memahami langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi, diharapkan perempuan mampu melepaskan belenggu penindasan guna menggapai kemuliaan diri. Sebagaimana dinyatakan oleh kelompok feminisme liberal bahwa dalam keluarga dan perkawinan terdapat kemuliaan perempuan.

Namun seyogyanya dalam keluarga dan perkawinan harus ada pembagian peran setara antara pria dan perempuan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal ini didasari argumentasi karena pria maupun perempuan diciptakan sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan diri.

Agar dapat berjalan seiring, perempuan harus sadar akan hak-haknya disamping kewajiban yang dimiliki. Perempuan tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun ada pembagian kerja dengan suami (ruang domestik), dan jika suami berhalangan (sakit, pergi ke medan perang) pada ruang publik maka perempuan dapat menggantikannya.

Dalam konteks ini, harus disadari bahwa gerakan Ibu Kartini merupakan simbol emansipasi luhur untuk menggapai kemuliaan perempuan. Bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan pria. Yaitu, meskipun pria dan perempuan diciptakan berbeda namun perbedaan tersebut bukan berarti salah satu pihak lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat dikuasai.

Perbedaan antara pria dan perempuan merupakan hal yang saling melengkapi satu sama lain. Upaya menggapai kesetaraan dimaksud telah diperjuangkan oleh Ibu Kartini melalui jalur pendidikan. Pendidikan akan membuka cakrawala berpikir perempuan untuk lebih memahami makna kehidupan.

Perempuan diciptakan oleh Allah SWT dengan mulia. Salah satu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada perempuan adalah ditakdirkan untuk melahirkan dan mendidik anak manusia hingga akhir zaman.

Sudah saatnya perempuan bersikap cerdas, memperluas dan meningkatkan pendidikan, mempercepat perubahan sosial yang membatasi kesetaraan perempuan, agar bisa menggenggam kemuliaan diantara segala tantangan yang ada dan menjalankan peran sebagai pribadi, istri maupun ibu secara bijaksana. Peningkatan pemberdayaan diri merupakan kunci untuk meraih kemuliaan dalam kehidupan perempuan.

Pantang menyerah terus berjuang untuk meraih kemuliaan, yang salah satunya terwujud dalam peran seorang ibu.

Selamat Hari Kartini..

Dr. Inge Hutagalung, M.Si, Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *