Kegagalan Penggeledahan oleh KPK

Oleh Hibnu Nugroho

PENGGELEDAHAN merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik di dalam pemeriksaan pendahuluan, guna menemukan bukti-bukti adanya suatu tindak pidana. KUHAP mendefinisikan pengertian penggeledahan sebagai tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Dari definisi tersebut dapat kita pahami betapa sangat pentingnya kedudukan penggeledahan di dalam suatu proses penanganan tindak pidana, sehingga kegagalan penggeledahan sebenarnya suatu hal cukup memprihatinkan.

Mudah atau sulitnya pembuktian di dalam persidangan akan sangat ditentukan oleh sukses atau tidak proses pendahuluan seperti penggeledahan dan penyitaan dan beberapa upaya lanjutan lainnya.

Atas dasar hal tersebut timbul pertanyaan mengapa KPK bisa gagal melaksanakan tugas penggeledahan dan mengapa kegagalan ini terjadi tidak hanya satu kali? Pada tahun 2021 catatan KPK cukup tergores dengan kegagalannya mendapatkan barang bukti saat menggeledah dua lokasi terkait perkara dugaan korupsi Ditjen Pajak di Kalimantan Selatan. Sebelumnya penyidik KPK juga pulang dengan tangan hampa saat menggeledah terkait perkara bansos korona yang menyeret Menteri Sosial Juliari P Batubara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, pada umumnya tidak pidana ini berkait dengan beberapa orang.

Karena itu, ketika seseorang ditangkap, tidak berarti penyidik hanya akan menemukan bukti-bukti di sekeliling pelaku, namun sangat dimungkinan bukti-bukti dari tindak pidananya ada di banyak tempat dan banyak orang yang dipercayai oleh pelaku. Kecepatan penyidik untuk menemukan, menggeledah, dan kemudian menyita barang-barang tersebut menjadi jaminan sukses atau tidak kasus ini di persidangan, memperoleh pemidanaan, dan sukses atau tidak barang bukti bisa dikembalikan kepada negara.

BACA JUGA :  Literasi Sastra Jadi Solusi

Langkah Lambat

Pasca-UU Nomor 19 Tahun 2019, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik mesti melalui mekanisme perizinan di Dewan Pengawas. Hal ini mengakibatkan langkah penyidik menjadi lambat. Semakin banyak pihak yang terlibat di dalam suatu kinerja, maka dampaknya adalah kesulitan mengatur bagaimana kebocoran tidak terjadi. KPK saat ini masih harus terus diperbaiki.

Permasalahan yang berkait dengan manajemen internal KPK juga harus tetap menjadi prioritas, sehingga apabila terjadi kegagalan, KPK secara tegas dapat menangani kebocoran. Apabila berlarut-larut kebocoran tidak tertangani dengan baik, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan di antara sesama pegawai.

Kesuksesan suatu lembaga adalah milik semua personel yang berada dalam lembaga tersebut. Melihat KPK masyarakat masih menginginkan menjadi suatu lembaga yang tanpa cela. Kegagalan yang terjadi di KPK sangat disesali. KPK berjalan dengan baik apabila lembaga ini bisa tetap bekerja dengan keras, solid, dan bersama-sama dengan masyarakat mencegah munculnya tidak pidana korupsi serta KPK juga mampu menegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi pada tingkat atas.

Ke depan mudah-mudahan KPK bisa lebih mampu mengelola personelnya dengan lebih baik, dengan tegas bisa memberikan sanksi kepada pihak yang menjadikan upaya penggeledahan menjadi bocor. Jadi, pengungkapan- pengungkapan kasus yang dilakukan menjadi tidak sia-sia. (37)

— Prof Dr Hibnu Nugroho SH MHum, Wakil Rektor 2 Unsoed Purwokerto.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *