RETHINKING” JAGA JARAK DALAM PENERBANGAN Oleh : H. Kliwon Suyoto:Pemerhati Kebijakannya Publik

Selama masa Pandemi Covid-19 kapasitas penumpang pesawat berkurang sepertiga, dari jajaran tempat duduk. Pengamatan penulis saat terbang dengan Citilink Kualanamu – Kulonprogo juga penerbangan sebaliknya bersama Airasia, jajaran tiap tempat duduk –

A, B, C dan D, E, F – pada tempat duduk B dan E dipasangi silang merah. Tidak diduduki penumpang karena adanya aturan jaga jarak atau social distancing.

Lebih nyaman memang, kita bisa leluasa duduk karena sebagian sisi kita terbebas dari sentuhan dengan penumpang lain. Tapi apakah kenyamanan yang sesaat – satu sampai tiga jam – selama penerbangan sepadan dengan derita maskapai penerbangan ? Pemerintah memang membayar subsidi tiket penumpang dalam bentuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJPU), tapi kompensasi apa yang didapatkan pihak maskapai ?.

Kemungkinan lain yang tidak terekspos ke publik, adalah delay – penundaan – jadwal ke penerbangan berikutnya. Bisa juga pengalihan penerbangan ke maskapai yang lain, atau pembatalan penerbangan yang semula dijanjikan terbang langsung, dirubah menjadi harus transit di kota tertentu. Karena loadfactor, jumlah penumpang yang terdaftar tak mencukupi untuk suatu kelayakan ekonomi suatu penerbangan.

Social distancing tentu berpotensi pada kerugian bagi maskapai penerbangan, yang tidak mendapatkan jaminan subsidi pemerintah. Terungkap dari penjelasan Dirjen Perhubungan Udara saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR-RI, bahwa pemerintah tahun 2021 ini hanya mensubsidi tiket pesawat bagi penumpang dalam bentuk PJPU atau PSC/airport tax. Upaya ini sebagai salah satu bantuan untuk menggerakkan industri penerbangan.

Dengan adanya subsidi ini, diharapkan penerbangan domestik bisa tetap survive, load factor dapat dipertahankan, masyarakat terstimulasi, sehingga keuangan maskapai penerbangan menjadi lebih baik. Bagi maskapai penerbangan BUMN mungkin tidak terlalu masalah, tetapi bagaimana dengan maskapai penerbangan swasta. Hal ini tentu akan mendorong mereka untuk rethinking atas tarif yang berlaku saat ini, tidak menutup kemungkinan menaikkan tarif menjadi lebih mahal.

BACA JUGA :  Waspada Banjir saat Pandemi

Konsekuensinya ………..

Seandainya para maskapai penerbangan swasta mengambil langkah menaikkan tarif, maka akan terjadi subsidi yang diberikan pemerintah dalam bentuk PJPU atau PSC/airport tax menjadi sia-sia. Padahal nilainya sebagaimana diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara cukup besar, selama tahun 2020 Rp 280 Milyar, dan disebutkan mampu menaikkan load factor mencapai 60 %.

Sebab dengan tarif yang mahal, apalagi ditambah dengan aneka beban administratif Cofid-19 – berupa kewajiban mengurus rapid test antibodi dan antigen – akan membuat animo masyarakat untuk berpergian (traveling) menjadi turun atau tidak berpergian sama sekali. Kalaupun berpergian akan menghindari penggunaan pesawat, mencari moda angkutan alternatif, kereta api atau bus untuk jurusan yang tersedia angkutan tersebut.

Bila tidak ada pandemi covid-19, segalanya berjalan secara normal, tidak ada aturan jaga jarak (social distancing) pada penerbangan. Aktivitas traveling juga berjalan normal, maka pemerintah tidak perlu mengalokasikan subsidi sebesar Rp 280 Milyar/Tahun. Derita maskapai penerbangan serta kekhawatiran masyarakat akan mahalnya tarif penerbangan tak perlu dirisaukan.

Tapi inilah resiko dan konsekuensi yang kita hadapi selama masa pandemi covid-19, sehingga menuntut kita semua untuk lebih bijak dalam menyikapi. Bukankah selama ini kita telah bersikap kurang bijak ? Bukankah kita selama ini terlalu kaku dalam menyikapi keadaan ? Kita seolah abai pada sesuatu yang tak rasional, sehingga kita perlu rethinking untuk temukan solusi secara konprehensif.

Rethinking …….

Sederhana sebenarnya, masa pandemi kita dianjurkan mematuhi protokol kesehatan (Prokes), yaitu 3 M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Apapun alasannya, pokoknya protokol kesehatan 3 M itu wajib hukumnya. Dimana saja, kapan saja, siapa saja, wajib patuhi protokol kesehatan 3 M tadi, titikkk….!

Ayo kita rethinking sejenak, titik ,,,! Pada konteks di atas apa tidak dapat diganti dengan koma ?, yang bisa diikuti dengan kata pengecualian, sehingga menjadi “Dimana saja, kapan saja, siapa saja, wajib patuhi protokol kesehatan 3 M, kecuali terhadap mereka yang telah diperiksa kesehatannya melalui rapit test antigen selama dalam penerbangan bebas dari kewajiban menjaga jarak.

BACA JUGA :  Pandemi Covid-19 Berkelindan dengan Wabah Rokok

Loh ini bukan nyeleneh, ayolah kita berpikir ulang, mikir ulang, rethinking. Patutkah kita untuk tidak mempercayai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara medis, pemeriksaan rapit antigen ? Lantas, kenapa kita masih mewajibkan mereka yang sudah dinyatakan negatif Covid-19 masih diwajibkan untuk menjaga jarak selama dalam penerbangan. Padahal ruang atau space di dalam pesawat selama penerbangan itu, maaaahal harganya.

Lalu, kenapa kita tidak merasionalkan fakta ini ? Seseorang yang sudah dinyatakan negatif Covid-19 melalui pemeriksaan Rapit Test, menjadi “halal” hukumnya untuk tidak menjaga jarak selama dalam penerbangan. Dengan demikian kursi dengan huruf B dan E tidak harus disilang merah lagi, penumpang bisa duduk di kursi itu, maskapai penerbangan tidak kehilangan 1/3 kapasitas, tarif penerbangan bisa menjadi lebih murah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga terbebas dari keharusan merogoh kocek Rp 280 Milyar/tahun. Sebab tanpa stimulus tersebut, loadfactor penerbangan sudah membaik. Apalagi kalau maskapai penerbangan dapat menurunkan tarif menjadi lebih murah dari sekarang. Gairah traveling akan bangkit, sehingga mendorong masyarakat untuk berwisata, yang kelak akan memulihkan perekonomian.

Perlu kita sadari bahwa dengan adanya aturan jaga jarak dalam penerbangan, kini terdapat 17.000 unit pesawat diparkir – tidak lagi dioperasikan – di sejumlah bandara sedunia. Jumlah penerbangan harian turun sebanyak 80% sejak awal tahun, dan di beberapa kawasan, perjalanan bahkan dihentikan sama sekali.

Industri penerbangan kini dalam moda bertahan. Maskapai, bandara dan perusahaan jasa layanan penerbangan sedang menghemat tabungan mereka sementara sumber penghasilan mengering. Hilangnya pekerjaan sedang terjadi. British Airways (BA), perusahaan pemilik IAG mengumumkan bahwa mereka akan memotong 12.000 pos dari jumlah karyawan total 42.000.

IAG memperkirakan selama beberapa tahun ke depan, penumpang BA tidak akan kembali lagi ke tingkat seperti tahun 2019. Sementara itu EasyJet telah merumahkan 4.000 karyawannya di Inggris untuk waktu dua bulan. Qantas juga merumahkan 20.000 karyawan. Sebanyak 700 pilot American Airlines sepakat untuk pensiun dini. Diyakini nasib yang sama juga dialami sejumlah airlines domestik, sehingga sangat diharapkan untuk rethinking jaga jareak (social distancing) pada penerbangan. Semoga !!

BACA JUGA :  PPKM dan Penguatan Komunitas Warga

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik tinggal di Tebingtingi Sumatera Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *