Perlu Pendekatan Konvensional 2.0

Oleh Cahyo Seftyono

BEBERAPA minggu terakhir, terdapat dua kabar yang cukup menghebohkan. Kabar pertama adalah munculnya varian Covid-19 yang sulit dideteksi oleh PCR di kawasan Eropa. Padahal, PCR saat ini merupakan alat tes yang menjadi acuan utama dalam mendeteksi Covid-19.

Dengan ketidakmampuan PCR mendeteksi varian baru, maka kita akan menghadapi babak baru pandemi. Kabar yang kedua adalah hebohnya kemenangan Dewa Kipas atau Dadang Subur yang berhasil ‘mengalahkan’ GothamChess atau Levy Rozman dalam permainan catur online chess.com.

‘Gosokan’ medsos lewat podcast Deddy Corbuzier kemudian berhasil mempertemukan Dadang Subur dan Irene Sukandar, Grand Master Catur Indonesia. Catur yang semula identik dengan permainan tujuh belasan dan warung kopi, menjadi heboh seketika.

Berita pertama menunjukkan pada kita bahwa dalam skala global sedang mengalami kewalahan dengan berbagai ketidaktahuan atas Covid-19. Bahkan, kemajuan dan inovasi teknologi di bidang kesehatan pun tidak dapat dengan cepat menyelesaikan masalah itu. Di sisi lain, melalui cerita Dewa Kipas, kita bisa mendapat pencerahan bahwa hal biasa dan konvensional pun bisa mendapat atensi publik secara masif, jika dikemas secara kekinian.

Lalu bagaimana mengemas pengetahuan tentang Covid-19 sehingga bisa memengaruhi publik? Sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan, saat teknologi dan inovasi kesehatan belum diandalkan.

Meskipun saat ini kita sudah memulai masa vaksinasi, sesungguhnya ada persoalan yang bersifat kekinian dan juga permanen dalam kaitannya dengan Covid-19. Lowy Institute (2021) dalam rilisnya tentang performa negara-negara dalam merespons pandemi ini, dapat dibagi ke dalam persoalan yang dihadapi masing-masing negara.

Secara umum performa negara dalam menangani pandemi dihadapkan pada: Pertama, performa berbasis perilaku dari negara itu sendiri, baik dari segi kepemimpinan, respons, dan teknologi yang diterapkan.

BACA JUGA :  Trump dan Prabowo

Kedua, terkait dengan demografi dan wilayah serta sistem politik yang diterapkan di sebuah negara. Indonesia dalam hal ini mendapat nilai yang termasuk buruk. Bahkan, berada di posisi 85 dari 98 negara yang diperingkat. Persoalan-persoalan yang ada di negara kita, terkait dengan kebijakan dan respons misalnya, memang terlihat sangat kewalahan pada awal-awal pandemi.

Bahkan, hingga beberapa bulan terakhir, meskipun presiden memiliki prioritas kesehatan dibandingkan dengan ekonomi, kita masih sering gagap dalam memutuskan satu kebijakan. Salah satunya tentang mudik dan berbagai kebijakan lain terkait mobilisasi warga.

Di sisi lain, kita juga terkendala berkenaan dengan demografi dan geografis wilayah Indonesia. Proses untuk optimalisasi vaksin yang dilakukan di Indonesia sebagai negara kepulauan tentu tidak semudah negaranegara lain yang tidak memiliki topografi yang sama.

Belum lagi banyak pegunungan menyebabkan proses vaksinasi di Indonesia tentu tidak akan berjalan cepat. Bahkan, jika kebutuhan akan vaksin sudah terpenuhi, sebagaimana catatan Kemenkes atas rilis John Hopkins University (2021), setidaknya kita baru akan mencapai herd immunity dalam 12 bulan sejak vaksinasi dilakukan.

Mencoba mengoreksi laporan JHU yang menyatakan kita baru sukses vaksinasi dalam 10 tahun ke depan. Fakta yang demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa memang pandemi Covid-19 masih belum akan hilang dari Indonesia dalam waktu dekat.

Berbagai upaya untuk menekan hal ini tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus secara menyeluruh baik dari aspek kesehatannya maupun kebijakan dan edukasi publiknya. Hal ini karena masyarakat secara umum juga masih banyak yang belum mengindahkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan.

Masih banyak warga yang menganggap Covid-19 sebagai hoaks, menganggap penggunaan masker sebagai sesuatu yang mengganggu, sampai yang paling dilematis adalah pilihan untuk tetap bekerja di ruang publik, karena kebutuhan hidup.

BACA JUGA :  Happy Birthday Sahabatku; Neta S Pane

Konvensional dalam Konsep

Setidaknya temuan yang kami dapatkan dari penelitian terhadap para tenaga kesehatan (termasuk di dalamnya akademia kesehatan), cara yang dianggap efektif dalam merespons Covid-19 adalah dengan penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) yang kemudian dikembangkan menjadi 5M (menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) dan 3T (tracing, testing, treatment).

Ini adalah hal paling mendasar dalam upaya mencegah penularan penyakit. Tidak saja Covid-19, melainkan berbagai penyakit lain. Merujuk pada standar ini sesungguhnya apa yang sudah kita lakukan sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi efektivitasnya masih jauh dari berhasil.

Jika negara-negara lain sudah melampaui puncak pertama, Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda itu. Pendekatan konvensional perlu dimodernisasi menjadi ‘konvensional 2.0’. Penting untuk tetap memaksimalkan proses edukasi publik dengan merujuk pada poinpoin yang terdapat pada 3M dan 5M.

Namun, jika selama ini sosialisasi pentingnya 3M dan 5M lebih banyak dilakukan secara “mulut ke mulut”, perlu semakin digencarkan edukasi publik melalui jalur-jalur kekinian. Penggunaan medsos terutama perlu diaktifkan, sehingga apa yang belum disadari publik tetapi diketahui oleh tenaga kesehatan dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat secara luas.

Milenialisasi sains menjadi urgen. Pengetahuan tidak lagi menjadi domain peneliti dan praktisinya saja, melainkan perlu disosialisasikan secara massif dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan kekinian. Penggunaan Youtube, Whatsapp sampai Podcast perlu dioptimalkan. (37)

–– Cahyo Seftyono, dosen Politik dan Inovasi Kebijakan Unnes.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *