Pemerintah Siap Pasang Badan.

Sosialisasi Kembali Ke Bioskop di bioskop Metropole XXI, Jakarta, Senin (22/4/2021) petang. (SM/BB).

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com — Dukungan pemerintah dalam menyehatkan kembali ekosistem perfilman nasional, dan langkah yang diambil pemilik jaringan bioskop agar tetap menjaminkan keamanan (kesehatan) penonton film bioskop, tidak main-main.

Pemerintah bahkan dengan kesungguhannya ingin mengembalikan kegairahan penonton film agar kembali ke bioskop, seperti saat pandemi Covid-19, belum terjadi.

“Kita ingin mengembalikan sektor pariwisata. Salah satunya lewat bioskop, agar masyarakat kembali menonton bioskop,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Sosialisasi Kembali Ke Bioskop di bioskop Metropole XXI, Jakarta, Senin (22/4/2021) petang.

Di tengah sesi Nonton Bersama Film Nasional di Bioskop – Kartini Princess of Java, Sandiaga Uno menambahkan, negara via Kemenparekraf, bersama Kemenko PMK ingin menunjukkan kepada masyarakat, bahwa bioskop adalah aman.

“Kita pasang badan, sekaligus memastikan pemerintah hadir. Memastikan di bioskop aman dan nyaman dari segi CHSE,” kata Sandi Uno. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

“Jika Hollywood pada sebuah masa pernah menarasikan film-film penuh optimisme. Saat wabah pernah  menghantam negara mereka. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Apalagi masyarakat sudah merindukan kembali ke bioskop, ” imbuh Sandi Uno.

Manoj Punjabi, produser MD Pictures mengatakan, selama pandemi telah berlangsung di selama setahun di Indonesia, berimbas pada raihan penonton bioskop.

“52 juta penonton bioskop terjadi di tahun 2019, 2020 langsung jeblok. Kita belum tahun di tahun 2021 ini,” kata Manoj Punjabi.

Manoj menambahkan, mensiasati hal ini, setiap produser film mempunyai strategi masing-masing.

BACA JUGA :  Potensi Seni Rupa saat Pandemi: Adaptasi Digital, Pencitraan Personal dan Penguatan Ekosistem Seni.

“Yang kita perlu saat ini adalah menggenjot promosi. Kalau mau aman ke OTT (Layanan Over-The-Top). Stock film MD sendiri ada 30 film, 20 film diputar di OTT. Sisanya akan dan telah diputar di bioskop, ” katanya.

Menurut Manoj, kehadiran Pemerintahan bisa diwujudkan dalam bentuk membantu dari segi promosi film, sesuai parameter yang ditetapkan, kelak.

“Kasih biaya promosi gila-gilaan. Itu pertama. Kedua, tax rabat pajak tontonan 10 persen kembali ke produser. Hal itu sudah dilakukan dan ada test case. Kalau film pending terus, makin bahaya,” imbuh Manoj sembari meyakini Produser film harus berani ambil resiko, tapi jika dibantu support Pemerintah, akan lebih baik.

Biaya Produksi Film Meningkat.

Hal serupa dikatakan Hanung Bramantyo yang mengaku sangat ketakutan saat mau mengeluarkan atau merilis film di saat pandemi, dengan berbagai persoalan yang menyertainya.

“Saat ini jika merilis film yang belum ada brand-nya cuman dapat 50 ribu penonton. Sementara investasi 5 milliar, jadinya ngga dapat apa apa,” katanya.

Padahal di saat pandemi, Hanung yang terkadang juga berposisi sebagai produser mengaku bujet membuat film semakin lama semakin turun.

“Karena ada biaya rapid test, antigen dll. Plus digeruduk satpol PP. Saya lebih takut Satpol PP daripada Corona. Akibatnya over bujet plus pajak,” katanya.

Menurut Hanung, pihak pemilik jaringan Bioskop sejauh ini sangat fair. “Yang dapat penonton banyak ya dipertahankan. Beda dengan Programming OTT yang menjadi raja saat ini. Bioskop seperti toko kelontong, kalau barang laku, ya tetep dipertahankan,” kata Hanung.

Dewita Hutagaol, Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XXI mengatakan, setiap film pada akhirnya ingin bertemu dengan penontonnya. Dan tempat pertemuan yang ideal berada di bioskop. Karenanya, pihaknya berani memastikan segi kesehatan bioskop telah dijaga sedemikian rupa.

BACA JUGA :  Misi Kemanusiaan, Ganjar Kirim Belasan Relawan dan Logistik ke NTT

“Kita telah bekerjasama dengan
Nusantik, untuk melakukan percobaan menyedot udara di dalam ruangan bioskop, sebelum show dan akhir show, hasilnya tidak ditemukan virus Corona dengan mutasi turunannya,” katanya.

Dia menambahkan, mekanisme bioskop yang dijalankan adalah mekanisme pasar. Kalau filmnya banyak yang nonton, pasti dipertahankan layarnya. “Pasar persaingan sempurna. Bisa langsung dihitung jumlah tiketnya. Dan langsung dibagi dua,” imbuh dia.

Dewita mengakui daya beli masyarakat selama pandemi juga berdampak pada jaringan bioskop tempatnya bekerja. “Tiket telah kami diturunkan hampir 50 persen. Karena daya beli masyarakat belum kembali. Promo lagi banyak. Apalagi via e-commerce. Sudah dengan harga itu, masih sedikit penontonnya,” katanya.

Stimulus dari Pemerintah untuk dunia Perfilman.

Menyadari 90 persen pemasukan industri perfilman Indonesia datangnya dari bioskop, Pemerintah via Kemenparekraf dan Kemenko PMK dan lembaga terkait berjanji akan membereskan semua persoalan perfilman dari hulu ke hilir.

“Konkritnya seperti apa? Selain kami akan membereskan pembajakan, dengan menghadirkan satgas multi sektor. Yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan Tinggi, juga Kominfo, agar pembajakan dicabut ke akarnya. Kami juga akan memberikan stimulus. Sedang on progress untuk industri perfilman skemanya,” kata Sandi Uno.

Ditambahkan Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Parekraf, pihaknya sampai saat ini terus berkomunikasi dengan Kementrian terkait, tentang skema bantuan perfilman. Terutama dari sisi produksi.

“Agar film Indonesia berkualitas dapat menemukan penontonnya di situasi hari ini. Skema itu masih terus kita monitor dan matangkan,” katanya.

Dia menambahkan, parameter film yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah juga masih digodok. “Intinya film yang menyentuh lini kehidupan masyarakat,” kata Angela. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *