Ketika Korps Adhyaksa Serius Berbenah

Oleh : Dr. Harris Turino

(Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional)

Hari ini Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) Kemen PAN dan RB kembali melakukan kunjungan lapangan secara fisik ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami diterima secara resmi oleh Wakil Jaksa Agung Bapak Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH., MM., MH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Bapak Ali Mukartono, SH., MM., dan Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr. Amir Yanto, SH., MM., MH.

Diawali dengan paparan dari Wakil Jaksa Agung tentang pencapaian Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung, diskusi mengalir dengan lancar dan sangat kondusif. Ada satu semangat yang kami tangkap dari paparan dan diskusi tersebut, yaitu pembenahan organisasi Kejaksaan secara menyeluruh sebagai pengejawantahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”. Ketika semangat itu muncul dari pimpinan tertinggi dan para Pejabat Utama Kejaksaan Agung, maka sudah selayaknya kita menaruh asa bahwa sistem peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel bukan mimpi yang mustahil untuk diraih. Seorang filsuf kuno, Marcus Tullius Cicero, yang hidup di jaman Romawi pada tahun 106-43 SM mengatakan bahwa “Ikan busuk dari Kepalanya”. Maka ketika “kepalanya” bersih, organisasi punya harapan untuk menjadi bersih.

Ini terbukti dari pencapaian 104 Satuan Kerja di Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah masuk Zona Integritas sampai tahun 2020, yang terdiri dari 104 satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan 14 satuan kerja mendapatkan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Prestasi lain yang layak disorot adalah keberhasilan Kejaksaan untuk menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 19,25 triliun di tahun 2020, jauh lebih besar dibandingkan dengan besarnya APBN yang dialokasikan bagi Kejaksaan. _Asset recovery_ melalui penerapan pidana denda bagi korporasi ke depannya diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara.

BACA JUGA :  Covid-19: Uman, Aman, Iman

Di samping itu saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani beberapa kasus besar yang menarik perhatian publik, di antaranya kasus Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara hingga Rp. 16,8 triliun, kasus Asabri yang merugikan keuangan negara lebih besar lagi, yaitu Rp. 23,7 triliun, kasus Djoko Tjandra yang melibatkan oknum Jaksa Pinagki, kasus TPPU Danareksa Securitas, kasus importasi tekstil yang dijerat bukan dengan konsep kerugian negara, tetapi merugikan perekonomian negara.

Keberhasilan Kejaksaan tentu layak mendapatkan apresiasi dan didukung agar ke depannya mampu menjadi penjaga gawang dan pilar keadilan yang kokoh di Republik ini. Tentu masih banyak kerikil-kerikil tajam yang sering menjadi batu sandungan, di antaranya adalah ulah oknum Jaksa nakal menyalah-gunakan kewenangannya. Dalam 3 tahun terakhir, sudah 10 orang Jaksa nakal bukan hanya dipecat dari Kejaksaan, tetapi diproses hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan pidananya.

Satu hal lagi yang mungkin perlu dicermati adalah bahwa Reformasi Birokrasi harus mampu didiseminasikan di setiap kebijakan di Kejaksaan Republik Indonesia dari pucuk pimpinan sampai ke level terendah. Reformasi Birokrasi bukan merupakan “tugas tambahan”, tetapi bahkan bagian integral untuk mencapai cita-cita sistem peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel. *Ketika Gedung Bundar sudah serius berbenah, tidak ada lagi tempat bagi Jaksa Koruptor, pemburu rente keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *