Direktur KPLP: Terkait Pengendalian Transportasi Selama Hari Raya Idul Fitri 2021: Tetap Siaga Di Pelabuhan dan Perairan

Jakarta,Suara Merdeka.Com.- Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan mudik. Terkait dengan kebijakan tersebut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pengendalian transportasi dilakukan melalui pelarangan pengoperasian sarana transportasi penumpang, termasuk untuk moda laut mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi logistik tetap berjalan seperti biasa. Jika terdapat kapal yang melanggar larangan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
Demikian dikatakan Direktur KPLP Ahmad di Jakarta,Jumat,(9/4),berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian transportasi selama musim hari raya Idul Fitri 2021. Acara konfers juga sekaligus perkenalan Kasubag Humas Perhubungan Laut yang baru Sriyadi yang menggantikan pejabat sebelumnya Benny Sanjaya yang alih tugas ke Palembang.

Namun menurut Ahmad, untuk sektor transportasi laut, pengecualian diberlakukan terhadap kapal-kapal untuk kebutuhan khusus, di antaranya kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI/pekerja migran Indonesia/WNI serta ABK WNI pada kapal asing, kapal rutin yang melayani pelayaran lokal terbatas dalam satu kecamatan, satu kabupaten dan satu provinsi, kapal pengangkut barang logistik/barang pokok/penting dan barang esensial lainnya, pelayaran perintis pada daerah tertinggal, terluar dan perbatasan serta kapal penumpang yang melayani TNI, Polri, ASN, tenaga medis yang sedang bertugas.
Adapun selama periode Angkutan Lebaran Tahun 2021, Ditjen Perhubungan Laut membuka Posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 atau dari H-15 sampai H+15.
Terkait dengan kebijakan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021, Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat KPLP akan melakukan peningkatan ketertiban dan keamanan di pelabuhan dan perairan, termasuk menyiagakan personil KPLP dan kapal patroli untuk
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Pengendalian transportasi dilakukan melalui pelarangan pengoperasian sarana transportasi penumpang, termasuk untuk moda laut mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi logistik tetap berjalan seperti biasa. Jika terdapat kapal yang melanggar larangan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun untuk sektor transportasi laut, pengecualian diberlakukan terhadap kapal-kapal untuk kebutuhan khusus, di antaranya kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI/pekerja migran Indonesia/WNI serta ABK WNI pada kapal asing, kapal rutin yang melayani pelayaran lokal terbatas dalam satu kecamatan, satu kabupaten dan satu provinsi, kapal pengangkut barang logistik/barang pokok/penting dan barang esensial lainnya, pelayaran perintis pada daerah tertinggal, terluar dan perbatasan serta kapal penumpang yang melayani TNI, Polri, ASN, tenaga medis yang sedang bertugas.
Adapun selama periode Angkutan Lebaran Tahun 2021, Ditjen Perhubungan Laut membuka Posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 atau dari H-15 sampai H+15.
Terkait dengan kebijakan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021, Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat KPLP akan melakukan peningkatan ketertiban dan keamanan di pelabuhan dan perairan, termasuk menyiagakan personil KPLP dan kapal patroli untuk mengamankan perairan Indonesia selama masa Angkutan Lebaran, terutama pada periode larangan mudik.
Personil KPLP juga akan bersiaga di pelabuhan untuk mengantisipasi kepadatan penumpang sebelum periode larangan mudik atau setelah larangan mudik serta berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah.

Intinya, KPLP akan menjalankan fungsi penegakkan hukum di laut dan pelabuhan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama bertugas,”tegas dia.
Hal penting lain yang harus diwaspadai adalah terjadinya cuaca ekstrim yang melanda wilayah Indonesia belakangan ini. Bapak Dirjen terus menegaskan kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan menaati peraturan keselamatan tanpa kompromi. Kami juga telah menginstruksikan kepada seluruh Syahbandar agar meningkatkan pengawasan keselamatan dan melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap hari serta menunda penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) jika terjadi cuaca buruk hingga kondisi cuaca benar-benar aman untuk dilayari.

Kita semua berharap tidak ada kejadian kecelakaan kapal baik yang disebabkan cuaca buruk/gelombang tinggi maupun akibat faktor lain. Namun demikian, kapal patroli KPLP tetap disiagakan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di laut dan segera memberikan pertolongan terhadap kapal dan penumpang yang mengalami musibah,”ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan personil KPLP dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran melalui berbagai kegiatan, seperti pembekalan personil SAR di perairan dan pelabuhan, pelatihan Boarding Officer ataupun kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.(budi nugraha/69)

BACA JUGA :  Kisah Sukses Agen46 BNI UMKM Bertransformasi Jadi Pengusaha Digital  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *