Asuransi Prudential Pisahkan Usaha Syariah 2024

Foto istimewa

JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) akan mengakselerasi proses pemisahan unit usaha syariah atau spin off pada tahun 2024. Proses itu bahkan menjadi salah satu agenda utama perseroan.

Government Relations, and Community Investment Director Prudential Indonesia Nini Sumohandoyo menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan proses spin off dalam dua tahun terakhir. Hal ini mencakup persiapan sumber daya manusia, administratif, hingga teknologi. Sebagai salah satu pemimpin pasar asuransi jiwa syariah, lanjutnya, Prudential Syariah akan berubah menjadi perusahaan full pledge.

“Kami akan mengakselerasi prosesnya agar [spin off] bisa selesai sebelum batas waktu. Jadi, akan lebih cepat,” ujar Nini dalam gelaran Prudential Journalist Workshop, Kamis (8/4/2021).

Untuk diketahui, perusahaan-perusahaan asuransi diharuskan memisahkan unit syariahnya dengan batas waktu 17 Oktober 2024. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan itu telah menyampaikan rencana kerja pemisahan unit usaha syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2020.

Kewajiban spin off unit usaha syariah tertuang dalam Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian. Adapun, aturan turunannya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 67/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

“Mudah-mudahan Prudential Indonesia bisa melakukan spin off lebih cepat dari yang sudah diberikan oleh pemerintah,” kata Nini.

Tingkatkan Literasi

Di sisi lain, Head of Sharia Strategic Development Prudential Indonesia, Bondan Margono menuturkan terkait perbedaan asuransi syariah dan konvensional di antaranya, prinsip dasar, perjanjian, peran perusahaan, pengawasan, hingga jenis investasi.

Dia menjelaskan asuransi syariah menggunakan prinsip dasar risk sharing (berbagi risiko) sementara di asuransi konvensional adalah risk transfer. “Jenis investasi syariah, instrumen investasi wajib yang berbasis syariah, dan konvensional instrumen investasi tidak wajib berbasis syariah,” kata Bondan.

Menurutnya, asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi. Investasinya dalam bentuk aset dan atau tabarru’ (saling membantu) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

BACA JUGA :  Industri Perbankan Antusias Mengikuti Sosialisasi PERBANAS dalam Webinar Personal Data Protection di Era Digital

“Asuransi syariah harus sesuai syariah, yaitu gharar diperbolehkan di tabarru’, tidak ada riba, serta tidak ada masyir atau tak ada pihak menang dan kalah dalam asuransi syariah,” kata Bondan.

Di sisi lain, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat mengatakan, tugas KNEKS adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional.

Terkait asuransi syariah, Sutan menilai, asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara peserta. Caranya melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

“Prinsip asuransi syariah, transparan dan tak mengandung maisir, gharar, dan riba. Klaim dicarikan dari tabungan bersama dan diinvestasikan ke lembaga keuangan berbasis syariah,” tambahnya.

Merujuk pada data OJK per Desember 2020, asuransi syariah mengalami peningkatan market share sebesar 1,21% yakni dari 3,32% pada September 2019 menjadi 4,53% pada September 2020 lalu. (J10)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *