Persoalan Bisphenol A Masuk Gedung DPR.

Muchamad Nabil Haroen, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. (SM/Ist).

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
Maraknya air minum dalam kemasan yang masih mengandung BPA atau  Bisphenol A, yakni  zat tambahan kimia untuk pembuatan kemasan plastik berbahan PVC (kode3) dan PC (kode 7) membuat resah masyarakat.

Sebab BPA memiliki senyawa racun yang diduga berpengaruh terhadap kesehatan manusia jika digunakan secara terus menerus. Memang ada toleransi bagi usia dewasa.

Tapi bagi bayi, balita dan janin tentu tak ada toleransi. Merekalah kelompok usia rentan yang harus dilindungi.

Sejak Senin 15 Maret 2021 lalu, BPOM melalui Direktur Registrasi Pangan Olahan, Anisyah S.Si, Apt. MP mengeluarkan pengumuman dengan nomor : HM 01.52.521.03.21.91 tentang Pencantuman Jenis Kemasan Plastik pada E- Registration.

Hal ini menyangkut diperlukannya pendataan terkait jenis kemasan plastik pada saat registrasi pangan olahan agar pendaftar dapat memastikan input jenis kemasan plastik.

Ke depan diharapkan BPOM memberi label pada kemasan plastik yang mengandung BPA agar tidak dikonsumsi oleh bayi, balita dan janin pada ibu hamil.

Sebab, ada bayi dan balita Indonesia pada saat ini yang kesehatanya terancam, terlebih mereka tidak mengetahui bahwa air dalam kemasan botol plastik yang biasa mereka minum, atau air galon ternyata merupakan bom waktu yang bisa merusak organ tubuh.

Berdasarkan penelitian, dan sejumlah sumber yang dihimpun bahwa Bisphenol A yang terkandung di dalam plastik berbahaya bagi bayi karena dapat memengaruhi berat badan lahir, perkembangan hormonal, perilaku dan resiko kanker di kemudian hari.

Sementara itu, penggunaan plastik BPA juga dapat dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS) persalinan premature.

Menurut Muchamad Nabil Haroen, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, dirinya memberikan tanggapan terkait air dalam kemasan  yang berpotensi menggangu kesehatan.

BACA JUGA :  Awali Kunker di Kalbar, Ketua DPD RI Ziarah ke Makam Pendiri Kota Pontianak

Menurutnya,  pada saat ini Komisi IX DPR RI sedang mengkaji bersama beberapa pakar dan berkoordinasi dengan BPOM.

“Intinya, kami akan menganalisa detail, serta mengadvokasi kebijakan untuk kebaikan warga. Bahwa bahaya BPA yang terdapat dalam galon, atau pun bahaya lain dalam konteks air kemasan, sedang kami kaji semua hingga nanti akan dikoordinasikan menjadi rumusan kebijakan. Intinya, kami tidak ingin ada bahaya dalam sirkulasi air, sekaligus juga penting menjaga kesehatan warga lewat apa yang kita konsumsi bersama,” katanya di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Nabil menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya yakni DPR RI akan koordinasi dengan BPOM , “akan kami lakukan, ada beberapa catatan penting terkait dengan perizinan sekaligus juga mekanisme lain yang terkait. Kami dukung agar BPOM menjalankan regulasi yang tepat,” tegasnya

“Kami akan mendorong BPOM bertindak cepat dan tepat. Tentu, harus sesuai prosedur hukum, serta koordinasi dengan pihak terkait. Kami juga akan mendengar dari pihak produsen, untuk mengevaluasi kelayakan dan sistem produksi,” katanya.

Pemerhati permasalahan sosial kemasyarakatan, Doktor Sosiologi UI, Imron Rosadi mengatakan, “Sebenarnya fenomena yang dikhawatirkan sejak lama, tanpa pengawasan institusi yang punya otoritas, BPOM dan lemahnya kontrol sosial masyarakat karena motif-motif  ekonomi, background pengetahuan yang awam, dan pola hidup sehat yang masih belum membudaya,” ujarnya.

“Ini sebenarnya langkah terlambat dan akan temui jalan berliku dan tipu-tipu, karena labelisasi bisa diakali dan dibeli, bisa dimodifikasi dengan teknologi canggih. Yang terpenting itu bikin awareness campaign di tingkat lokal, bentuk kader-kader seperti model jumantik yang disupervisi dengan pendampingan dan dukungan capacity building dari pemerintah,” ujarnya.

Imron juga mengatakan bahwa DPR RI harus tampil sebagai  lembaga pengawas kinerja BPOM, melalui kader dan simpatisan di level bawah melalukan pengawasan ketat berbasis komunitas.  “Segera ajukan hak bertanya atau hak penyelidikan sebelum segalanya terlanjur dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA :  KBRI Kairo Dukung Pendirian Persatuan Pencak Silat di Mesir

“Apalagi dalam kontek kesehatan masyarakat dan isu akuntabilitas pelayanan publik di tengah pandemik covid 19 ini yang bisa jadi isu sensitive,” pungkasnya. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *