PTM Terbatas Dijalankan Sesuai Prosedur Protokol Kesehatan yang Ketat

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim (SMJkt/Ist)

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan kali ini, secara teknis pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dijalankan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat, seperti menerapkan 50 persen kapasitas kelas atau maksimal 18 anak perkelas. Selain itu, menjaga jarak antar tempat duduk siswa, tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan, dan penerapan protokol kesehatan 3M di lingkungan sekolah.

Pemerintah daerah (pemda) juga memiliki hak menutup kembali sekolah, jika infeksi Covid-19 daerah tersebut sedang mengalami peningkatan. Hal ini juga berlaku saat pemda menemukan laporan kasus infeksi Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Jadi kita harus tetap siaga. Jika terjadi infeksi di dalam lingkungan sekolah, sekolah diwajibkan untuk ditutup sementara,” kata Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim.

Mendikbud menyadari bahwa PTM terbatas tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari segala pihak. Oleh karena itu, ia mengimbau jajaran di tingkat pusat, pemda, sekolah, hingga orang tua untuk terus bekerja sama demi menyukseskan PTM terbatas ini.

Disiplin terhadap protokol kesehatan juga menjadi kunci dari keberhasilan PTM terbatas. Semua pihak diharapkan tetap patuh dan taat mengikuti segala bentuk aturan yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan kabar gembira, tentang respons baik dari orang tua, sekolah, pemda, dan masyarakat berkaitan dengan SKB Empat Menteri. Ia mengatakan bahwa di Kabupaten Bogor, terdapat 170 sekolah yang telah diverifikasi dan siap melaksanakan PTM terbatas.

Pihak sekolah juga sudah meyiapkan perlengkapan protokol kesehatan yang nantinya diharapkan mampu membuat siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.

BACA JUGA :  SBM ITB Gelar "Ganesha Business Festival 2021"

“Jangan sampai anak-anak kita itu terlalu asik di rumah, sehingga kehilangan kesempatan untuk sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi suatu momentum untuk mengembalikan semangat belajar kembali,” ujar Dede

Mendukung imbauan Mendikbud, Dede menyatakan, koordinasi dari semua pihak merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan SKB. Pada kesempatan ini, Ia juga mengimbau rekan-rekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selalu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PTM terbatas ini.

“Kami juga mengharapkan ada pantauan dari temen-teman DPRD di daerah untuk lebih aktif melakukan fungsi controlling dan pengawasan,” jelasnya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *