DK PBB Buka Kemungkinan Beri Sanksi untuk Myanmar

Rapat Dewan Keamanan PBB. (Foto istimewa)

JAKARTA- Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) “mengutuk keras” kematian ratusan warga sipil di Myanmar.

Hal itu disampaikan oleh DK PBB pada Kamis (1/4) dalam pernyataan dengan suara bulat yang dipermudah oleh China setelah dua hari negosiasi yang alot.

“Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang memburuk dengan cepat dan mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak,” bunyi pernyataan yang diprakarsai oleh Inggris dikutip dari France 24, Jumat (2/4).

Dalam versi teks sebelumnya, yang diperoleh AFP, negara-negara Barat ingin memasukkan “kesiapan untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut”, sebuah referensi tentang kemungkinan sanksi internasional.

Sebelumnya, para negara anggota Dewan Keamanan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyebut pengalihan pemerintahan Myanmar oleh militer sebagai kudeta. Dewan juga gagal mengeluarkan ancaman lebih lanjut terhadap junta Myanmar karena China, Rusia, India, dan Vietnam menentang langkah itu.

Menanggapi pernyataan awal DK PBB, China yang dianggap sebagai sekutu terpenting Myanmar, awalnya memblokir kalimat “kesiapan untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut”, kata para diplomat.

Beijing juga bersikeras untuk melunakkan rujukan pada istilah “pembunuhan” ratusan warga sipil dan mengubahnya menjadi “kematian” warga sipil.  Rusia, kata para diplomat, juga memblokir teks itu beberapa kali karena Moskow juga menginginkan kalimat yang mengutuk kematian anggota pasukan keamanan dalam demonstrasi.

Namun, meskipun mengalami negosiasi panjang, pernyataan Dewan Keamanan yang berbicara dengan satu suara mengirimkan “sinyal yang sangat penting,” kata seorang duta besar tanpa menyebut nama.

Sejak kudeta 1 Februari, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan tiga pernyataan dengan suara bulat tentang Myanmar. Tetapi Beijing, yang tidak pernah mengakui adanya kudeta, setiap kali mengurangi ruang lingkup teks yang dinegosiasikan. (nu)

BACA JUGA :  IPW: Calon Kapolri Baru Harus Walk the Talk.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *