JPKL; BPOM Otoriter.

Roso Daras, Ketua Umum JPKL mendatangi langsung Kemenkominfo pada Senin (29/3) kemarin. (SM/BB).

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com —
Petisi yang dibuat Kumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan  dan Lingkungan (JPKL) yang dimuat di change.org dengan judul :  bpom-badan-pengawas-obat-dan-makanan-selamatkan-bayi-kita-dari-racun-bisphenol-a-bpa– , tanpa pemberitahuan lebih dahulu, telah dihapus dari beranda change.org.

Padahal petisi tersebut telah ditandatangani hampir 100 ribu.

Pihak admin JPKL kemudian mengirimkan pesan dan surat elektronik guna meminta penjelasan kepada pengelola change.org, mengenai alasan diturunkannya petisi yang bertujuan menyelamatkan bayi, balita dan janin tersebut.

Setelah menunggu cukup lama,  akhirnya, change.org membalas pesan elektronik dari JPKL.

“Penurunan petisi tersebut dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang diajukan ke tim global change.org,”  begitu bunyi pesan elektronik dari change.org.

Padahal isi dari petisi itu adalah untuk mendukung BPOM agar memberi label peringatan konsumen pada kemasan galon isi ulang yang mengandung Bisphenol A (BPA) dengan kode plastik No.7, agar airnya tidak dikonsumsi oleh bayi, balita dan janin pada ibu hamil.

Hampir semua negara maju sudah melarang penggunaan kemasan BPA sebagai wadah yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang akan di konsumsi oleh bayi,balita dan ibu hamil, bahkan ada negara yang sudah melarang kemasan plastik yang mengandung BPA dengan kode plastik No.7, sebagai wadah makanan dan minuman.

Di Indonesia barangkali belum memungkinkan, sehingga langkah yang utama adalah pemberian label peringatan konsumen,  untuk melindungi bayi, balita dan janin pada ibu hamil.

Jika untuk orang dewasa masih ada toleransi, maka untuk bayi semestinya tidak ada toleransi untuk ambang batas BPA yang diperbolehkan. Tingginya angka yang mendukung petisi tersebut pertanda masyarakat peduli akan bahaya BPA.

BACA JUGA :  Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 357.142 Orang

Karena mendapat keterangan bahwa penurunan itu atas permintaan Kemenkominfo, memaksa Roso Daras, Ketua Umum JPKL mendatangi langsung Kemenkominfo pada Senin (29/3) kemarin.

Kehadiran Ketua JPKL Roso Daras disambut baik Ferdinandus Setu, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi di press room, Gedung Kemenkominfo, jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Iya betul, Kemenkominfo telah meminta change.org untuk menurunkan petisi tersebut. Karena kami mendapat permintaan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),”  ungkap Ferdinandus Situ.

Masih menurut Ferdinandus Setu, Kemenkominfo itu tugas dan fungsinya mengatur berbagai kepentingan. Karena BPOM pada dua bulan lalu meminta petisi itu diturunkan dengan alasan berita bahaya bisphenol A adalah disinformasi maka sebagai sesama instansi pemerintah meminta untuk diturunkan.

“Jadi untuk JPKL silahkan yakinkan pihak BPOM bahwa Bisphenol A berbahaya. Kami dari Kemenkominfo siap diminta untuk menaikan kembali petisi tersebut. Atau bila perlu bikin lagi saja petisi itu,” saran Ferdinandus.

Mendengar paparan Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Roso Daras menyesalkan sikap BPOM yang telah mengintervensi organisasi lain yang resmi dan berbadan hukum. Menurut Roso Daras, tindakan BPOM telah menciderai iklim demokrasi di dalam mengeluarkan pendapat.

“BPOM  bersikap otoriter. Jelas tindakannya melanggar UUD 45 tentang kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Semua negara maju berdasarkan penelitian mengatakan BPA  berbahaya,  Itu tidak bisa dibantah lagi. Apalagi bagi bayi, balita dan janin. Apa yang diperjuangkan JPKL untuk melindungi bayi, balita dan janin  Indonesia.

Dan karena soal BPA ini masih di ranah perdebatan, BPOM tidak berhak untuk membungkam pendapat pihak lain, seharusnya masing – masing pihak, sama – sama mengkaji atas penelitian yang sudah ada atau penelitian baru yang dibuat, Karena BPOM pun didalam peraturannya jelas mengatakan BPA berbahaya jika melebihi ambang batas. Nah ketika untuk bayi, jelas tidak boleh ada toleransi,” papar Roso Daras.

BACA JUGA :  Cegah Stunting Sejak Dini: Gizi, Pola Asuh & Berasuransi

“Apakah BPOM akan membiarkan bayi, balita dan janin Indonesia terpapar BPA?” kata Roso Daras mengungkapkan pertanyaan retoris.

Masih menurut Roso Daras, dalam menyikapi sebuah perbedaan tidak selayaknya pendapat pihak lain dibungkam .

“Padahal BPOM belum mempunyai kajian yang komprehensif di dalam merespon isue BPA ini, Sementara JPKL berpegang kepada penelitian dan kebijakan  yang telah diterapkan di beberapa negara maju. Bahwa, wadah makanan dan minuman yang mengandung BPA dengan kode plastik No.7,  tidak boleh bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh bayi,balita dan Ibu Hamil” papar Roso Daras.

Dengan adanya penghapusan petisi yang sudah ditandatangani hampir mencapai 100 ribu lebih untuk mendukung BPOM di dalam memberikan Label Peringatan kepada konsumen, ada beberapa pasal yang telah dilanggar.

“Pasal perlindungan anak, pasal perlindungan kesehatan,  dan yang jelas pasal perlindungan konsumen. Sekali lagi mengingatkan pentingnya dirumuskan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk melindungi kesehatan dan konsumen,” tandas Roso Daras.

“Itu bentuk arogansi. Menguasai kebenaran,” pungkas Roso Daras. (Bb-69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *