Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Pemenuhan Hak Anak dalam Hadapi Peradaban 5.0

Foto Kementerian PPPA

JAKARTA- Saat ini dunia tengah berada pada revolusi industri 4.0 yang menekankan pada digitalisasi dan ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dalam setiap kehidupan manusia. Nantinya, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi ini, dunia pun akan memasuki revolusi society 5.0, di mana peran manusia banyak yang digantikan oleh robot.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, meskipun teknologi informasi dapat membawa efisiensi terutama dalam kondisi pandemi Covid-19, hal ini juga memiliki risiko bagi masa depan anak.

“Pesatnya perkembangan teknologi informasi memiliki banyak manfaat, tetapi juga ancaman tersendiri untuk anak, seperti persaingan angkatan kerja yang semakin ketat, meningkatnya risiko cybercrime, serta ketimpangan sosial dan informasi yang semakin besar bagi kelompok yang termarjinalkan,” ujar Menteri Bintang dalam Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS) Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia (IPPI) ke XII secara virtual.

Meski dikategorikan sebagai kelompok rentan, anak yang jumlahnya mencapai sepertiga populasi Indonesia atau sekitar 79,5 juta anak merupakan potensi terbaik bangsa yang harus dimaksimalkan.

“Seperti halnya orang dewasa, anak juga memiliki hak asasi yang perlu dipenuhi. Dalam society 5.0, anak-anak harus dipersiapkan memiliki mental yang baik dan dewasa dalam bersikap. Pemenuhan hak-hak anak inilah yang akan membawa anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang unggul, tangguh, berdaya saing serta berbudi pekerti luhur menuju era baru, yaitu peradaban 5.0,” tutur Menteri Bintang dilansir laman Kementerian PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun tengah melakukan berbagai upaya agar anak-anak Indonesia dapat bersaing dalam society 5.0.

“Agar dapat bersaing dalam society 5.0, Kemen PPPA membangun sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan guna menciptakan sistem yang terintegrasi untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sistem tersebut misalnya melalui Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta mendorong daerah untuk membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA). Adapun KLA memiliki indikator-indikator dan penilaian yang ketat untuk memastikan seluruh hak anak terpenuhi.” ungkap Menteri Bintang.

BACA JUGA :  Merck Life Festival Hadirkan Inspirasi Kesehatan dan Sains Secara Virtual.

Menteri Bintang pun menegaskan bahwa untuk mencapai tumbuh kembang anak yang maksimal dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

“Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk di dalamnya memenuhi hak-hak anak,” tuturnya. (red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *