Perayaan Teater Balas Dendam.

Oleh Benny Benke.

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com –
Meskipun untuk beberapa saat pertama terasa menyenangkan, melegakan dan memuaskan. Tindakan balas dendam, demi melunaskan kesumat dendam, dipastikan berbuntut panjang.

Lihatlah teater balas dendam politik antarpolitisi partai Demokrat kiwari. Yang katanya dibangun dari arsitektur sakit hati himpunan orang-orang lama di partai itu. Juga orang di luar partai. Yang tersingkirkan atau sengaja disingkirkan, karena ditimbang sudah tidak sejalan dengan pemegang tampuk kekuasaan partai.

Yang kemudian bersekutu, berikhtiar merebut partai dengan bantuan dan melibatkan orang ketiga. Yang notabene orang Istana. Dengan cara apa saja. Sekaligus menghina moral dan etika.

Setelah dendam politik dilunaskan, dipastikan juga, balas dendam balasan akan datang dari pihak lawan. Demikian seterusnya. Tidak akan pernah padam dan berkesudahan. Apalagi SBY sudah terang benderang mengatakan akan mengobarkan perang perlawanan. Perang yang diperlukan. War of Necessity.

Para ilmuwan psikologi menemukan simpulan, bahwa alih-alih memadamkan permusuhan, aksi balas dendam justru dipercaya akan memperpanjang ketidaknyamanan dari pelanggaran pertama atau aslinya.

Boro-boro memberikan rasa keadilan, aksi balas dendam (politik) sering kali hanya menciptakan siklus, atau lingkaran pembalasan yang tidak akan pernah berkesudahan.

Jadi dipastikan, aksi “berbalas pantun” dalam konteks partai Demokrat, akan masih dan terus terjadi ke depan. Masih panjang. Marathon dan melelahkan. Dengan intensitas makin menegang, dan mungkin sekaligus njelehi (membosankan) pada akhirnya.

Buntutnya, publik akhirnya menyimpulkan, siapapun yang berseberangan dengan rezim, dihancurkan pada akhirnya. Rezim mana saja.

Sebagaimana kita maklumi bersama. Kita sering mendapatkan petuah dari para tetua. Bahwa balas dendam adalah motivasi yang tercela atau tidak baik. Akibatnya, mengejar atau melunaskan balas dendam seharusnya tidak menjadi metode pilihan pertama, saat memberikan hukuman untuk aksi kejahatan yang pernah ditimpakan kepada kita.

Meski kita sadari, balas dendam, baik secara diam-diam, dengan cara meminjam tangan, maupun aksi terang-terangan, acap menjadi pilihan pertama dan utama. Karena sebagai prasangka dan syahwat purba, balas dendam terlalu asyik untuk tidak dilunaskan. Terlalu lezat untuk tidak dirasakan. Seperti rindu, dendam harus dituntaskan.

Tidak mengherankan dalam dunia politik, langkah kuda dengan langkah dendam penuh semangat kejahatan, berjarak sebenang. Karena di dunia politik, adagium menegaskan; “tujuan membenarkan cara”. Semua halal hukumnya. Dibolehkan.

Yang menyertakan moral, etika apalagi agama ke laut saja. Meski dari pihak yang kalah atau sengaja dikalahkan dalam ranah politik, selalu menggunakan logika; “bukankah para korban kejahatan (politik) layak mendapatkan semacam balasan atas penderitaan mereka?”

Jadi, akankah keadilan dan balas dendam bertentangan satu sama lain, atau keduanya justru benar-benar berjalan seiring? Selama seiring setujuan kita kawan, jika berseberangan kita adalah lawan.

BACA JUGA :  AirNav Indonesia Salurkan Bantuan Sarana Untuk Ruang Terbuka Hijau

Kalau sudah demikian, pengampunan atas balas dendam, seperti yang diajarkan di kelas Agama apakah masih relevan dalam dunia politik? Meski semua agama Samawi mengajarkan balas dendam bukanlah pilihan. Karena balas dendam hanya akan menambah masalah.

Kalaupun terpaksa membalas dendam, harus setara pembalasannya (an eye for an eye). Atau balaslah dengan tingkat yang sama seperti kesakitan yang menimpa kita. Setimbang. Tetapi jika kita bersabar, akan lebih baik adanya (Al-Quran 16: 126).

Dalam ajaran kasih Kristen, diajarkan; “Janganlah kamu melawan balik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang telah menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. (Matius 5:38-39). Dalam riwayat lain disebutkan; “Pembalasan itu adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan” (Roma 12 : 19). Juga nasehat yang mengatakan, “Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” (Matius 5:44), dan biarkan Allah yang membalas.

Intinya, agama mengajarkan, balas dendam bukan urusan manusia. Urusan manusia memberi maaf. Titik. Meski memaafkan, kita juga maklum, bukan pekerjaan gampang, dan sangat berat sekali. Kalaupun  kita dapat memaafkan, dipastikan akan sulit melupakan.

Yang pertama memaafkan adalah yang terkuat, dan yang pertama melupakan adalah yang paling bahagia. Jadi, idealnya maafkan dan lupakan. Ini mungkin tidak mengubah masa lalu tetapi memberikan kesempatan lebih baik untuk masa depan.

Orang bodoh, katanya, tidak memaafkan apalagi melupakan. Tapi orang naif dapat memaafkan dan melupakan. Yang paling benar dan bijak, memaafkan tapi jangan melupakan. Forgiving not forgetting. Memaafkan seseorang itu mudah, tetapi bisa mempercayai mereka lagi adalah cerita yang sama sekali berbeda.

Ingat, ketika kita memaafkan, katanya kita akan sembuh, dan ketika kita melepaskan, merelakan, meridlokan, dan mengiklaskan, kita akan bertumbuh. Mendewasa secara luar biasa. Mematangkan kemanusiaan, dan menguatkan kepribadian kita.

Jadi, nasehat mengingatkan kita dengan tegas, untuk jangan membiarkan bayang-bayang masa lalu sakit hati dan dendam kita menggelapkan ambang pintu masa depan kita.

Jadi, tetap maafkan dan lupakan. Singkatnya, lupakan masa lalu kita, maafkan diri kita dan mulai lagi.

Ah…tapi mana ada etika, moral dan agama dilibatkan dalam perilaku pengambilan keputusan politik di negeri yang katanya Pancasila ini. Agama di bawah tilam saja. Logika politik biar berlari dengan caranya sendiri. Seperti terjadi selama ini. Otonom auto terkam menerkam.

Dengan demikian, ajaran yang mengatakan praktisnya, hanya ada satu pilihan, yaitu MEMAAFKAN. Tidak berlaku di ranah ini. Basi. Ke mana aja loe. Bangun woe. Maka, biarkan balas dendam beranak pinak. Merayakan kesumatnya.

BACA JUGA :  Doa untuk Negeri; Mengurai Doa Dengan Rupa.

Dengan demikian balas dendam dengan sukses dapat membuka babak baru, yaitu ‘balas dendam setelah balas dendam’, dengan menghilangkan pengampunan demi menyudahi atau mengakhiri rantai setan ini.

Cerita tentang PENGAMPUNAN yang berarti sudah berhenti total menanggalkan dendam, tinggal cerita dan tanggal di negeri ini. Cerita elok tentang orang yang pernah menjadi musuh Anda, juga lawan politik Anda, misalnya. Yang kemudian dengan kebesaran hati dua belah pihak berdamai, lalu menjadi teman tersayang, atas nama kemanusiaan, adalah nonsense belaka.

Karena di Indonesia, mungkin juga di negara lain, balas dendam adalah “makanan” paling favorit. Yang akan dibawa sampai nanti. Sampai mati.

Karenanya, sebelum orang jahat mendapatkan balasan setimpal, balas dendam tidak akan pernah berkesudahan.

Dan di dunia politik, hampir semua pelakunya telah, akan dan sudah melakukan kekejaman politis antarsesama mereka. Diakui atau tidak, diniatkan atau tidak, dan disadari atau tidak.

Dari sengketa, perebutan dan sengkarut partai Demokrat, juga banyak partai di Indonesia lainnya. Memang berawal dari proses sakit hati, yang kemudian tumbuh menjadi dendam kesumat. Sebelum merumit menjadi drama tiga babak yang seperti tak berkesudahan.

Rumitan menjadi makin runyam, saat rezim berdiri pada posisi yang tidak adil. Atau mempunyai kecenderungan berpihak kepada siapapun yang sebarisan dengannya. Dengan menepikan asas keadilan di sana.

Yang berseberangan, alias beroposisi dengan garis politiknya, rasakan saja akibatnya. Sudah bagus tidak masuk penjara. Setelah sebelumnya ditersangkakan.

Kalau mayat, orang yang sudah mati saja bisa ditersangkakan, apalagi yang masih bernyawa (hidup). Mimpi saja di negeri ini, bisa dilaporkan Polisi.

Tidak mengherankan jika Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020, dengan skor 6.3.

Meski dalam segi peringkat Indonesia masih berada di posisi yang sama dengan tahun sebelumnya. Tapi skornya menurun dari angka yang sebelumnya 6.48. Sekaligus mencatatkan Indonesia, yang katanya negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat, berada di angka terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

Yang berarti menempatkan Indonesia dalam dikategorikan sebagai negara dengan Demokrasi Cacat.

Apakah kecatatan demokrasi ini akan makin parah ke depannya?Karena pengelolaan demokrasinya sak karepe dewe. Bahkan akan merosot  posisinya seperti Korea Utara, yang berada di posisi buncit, dengan angka 1.08.

BACA JUGA :  Aceh-Papua dan Pemuda Dukung Suhendra Benahi Intelijen

Atau pelan dan pasti  mampu menyamai angka Indeks Demokrasi Norwegia. Yang meraih angka tertinggi di dunia, dengan angka 9,81. Atau paling tidak membuntuti posisi kedua yang diduduki Islandia dengan angka 9.37, lalu Swedia dengan angka 9.26, Selandia Baru dengan angka 9.25, dan Kanada dengan angka 9.24.

Karena perilaku pengelolaan demokrasi seperti yang dipertunjukkan dalam “pengambilalihan” partai Demokrat. Yang melibatkan orang Istana. Dan sense of crisis dari rezim, yang seperti tidak ada persoalan apa-apa dan baik-baik saja dibalik peristiwa ini.

Rasanya sulit membayangkan Indeks Demokrasi Indonesia berada di posisi lima besar, atau sepuluh besar paling tidak. Karena “pengambilalihan” ini bisa dibaca sebagai pengambilalihan demokrasi.

Bukan semata urusan kepartaian belaka. Tapi juga telah masuk “budaya politik”, yang menjadi satu dari lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara.

Selain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, dan kebebasan sipil. Akhirnya, meski politik terlalu penting untuk diabaikan.

Persoalannya, masih adakah orang baik di dalam dunia politik. Yang tak menyertakan dendam dan sakit hatinya, jika telah dan sedang berbicara tentang perebutan kekuasaan?

Jadi, masih mau membuta terhadap keadaan politik di sekitar kita? Masih diam saja diejek kelakukan ganjil para politisi yang sangat banyak di negeri ini. Meski keganjilan dalam dunia politik diterima dan membiasa.

Sebagaimana dikatakan Bonaparte;  “Dalam politik,  absurditas adalah bukan halangan”. “In politics, an absurdity is not a handicap“.

Meski demikian, alangkah baiknya jika kita tetap mengindahkan nasehat penyair, penulis drama, dan pembaharu teater Bertolt Brecht yang mengatakan; “Buta terburuk adalah buta politik”. Yang tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.

Tidak peduli bahwa biaya hidup, harga beras, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, biaya sekolah, harga kesehatan, dan obat tergantung pada keputusan politik.

Orang yang buta politik, kata teaterwan yang acap mengembangkan drama sebagai forum sosial dan ideologis untuk tujuan kiri itu, biasanya malah bangga dan membusungkan dadanya. Serta paling lantang mengatakan, bahwa dia membenci politik.

Dia tidak atau belum tahu, bahwa dari kebutaan politiknya tercipta pencuri terburuk dari semua jenis pencuri. Pencurinya pencuri. Yang akan terus menguasai ruang dan semesta hajad hidupnya. Panjang umur kemanusiaan. (BB-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *