Kemenaker Nilai Sertifikasi bagi Mahasiswa akan Tentukan Kepercayaan Industri

SMJkt/Ist

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Penandatanganan 149 skema sertifikasi yang telah disepakati bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah sebuah peristiwa bersejarah. Maka dari itu, momentum pengesahan skema sertifikasi ini dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa dengan kolaborasi dari berbagai pihak, meliputi pendidikan vokasi, industri, asosiasi profesi, dan kementerian terkait lainnya, Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.

“Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud, terutama Ditjen Pendidikan Vokasi karena saat ini saya menyaksikan momentum dalam perjalanan sejarah. Jika kita mencoba mengungkit kembali sejarah masa lalu, langkah ini sebenarnya merupakan obsesi yang sudah dirintis sejak zaman orde baru,” ujar Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi, dan Pelatihan Kerja Kemenaker, Muchtar Aziz, Jumat (26/3).

Kemenaker menilai bahwa sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pertaruhan kepercayaan. Keseriusan LSP P1 PTV dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa akan menentukan kepercayaan industri. Ketika sebuah lembaga sertifikasi tidak bisa membuktikan bahwa lembaga tersebut kredibel dalam melaksanakan uji kompetensi dan penilaian, maka reputasinya pun menjadi buruk di mata industri.

“Proses sertifikasi yang kredibel dilihat dari asesornya, dan juga proses sertifikasinya. Jangan sampai jika berasal dari lembaga sertifikasi internal prosesnya menjadi lebih mudah. Di sinilah peranan BNSP penting dalam melakukan pengawalan terhadap proses sertifikasi, termasuk dari jenis skema sertifikasinya,” tuturnya.

149 skema sertifikasi nasional di lima bidang, meliputi permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, care service. Penyiapan skema sertifikasi di level D3 dan D4 ini turut diapresiasi oleh industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

BACA JUGA :  Program Sekolah Penggerak Fokus pada Pengembangan Hasil Belajar Siswa Secara Holistik

Di sisi lain, Muchtar menyebut industri harus mau memberikan rekognisi terhadap pemegang sertifikat kompetensi. Sebab, selama ini masih banyak industri yang ketika merekrut tenaga kerja melihat dari sisi pendidikan formalnya saja. Bentuk rekognisi lain dari industri adalah membuka kesempatan pengembangan karier bagi lulusan vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi.

“Kami juga sedang melaksanakan kajian untuk meneliti kebutuhan kompetensi industri dalam konteks masa pandemi dan juga untuk menjawab kebutuhan masa depan. Sebab apabila kami bertanya ke industri, mereka mengatakan sulit mencari tenaga kerja yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi jika ditanya balik kompetensi apa saja yang dibutuhkan, industri pun sulit untuk menjabarkannya,” imbuhnya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *