Tujuh Kepala Daerah di Jatemg Tanda Tangani Komitmen Bersama Berantas Korupsi

 

Surakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyaksikan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Jawa Tengah yang dihadiri oleh 7 kepala daerah kabupate/kota, yaitu Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Solo/Surakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah (pemda) Solo Raya, bertempat di Balai Tawang Arum Kantor Walikota Surakarta Jl. Jend. Sudirman No. 2, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, 23 Maret 2021.

“Pesan saya dari 5 tahun lalu sampai hari ini masih sama. Ayo gotong royong kita memberantas korupsi. Mungkin ada yang nyimak, ada yang sambil lalu tapi ya sudah, itu tugas saya untuk terus mengingatkan,” ujar Alex.

Dalam pemberantasan korupsi, sambung Alex, tentu ada sasaran strategi. Yang pertama, lanjutnya, menurunkan tingkat korupsi.

“Kita kaitkan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Kita tidak mempersoalkan metode apa yang digunakan, tapi dari IPK itu menjadi cermin bersama. Perbaikan IPK memerlukan waktu panjang dan komitmen bersama.” tegas Alex.

Kemudian, katanya, sasaran strategi yang kedua adalah efektifnya penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi. Ketiga, terbangunnya integritas pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dan keempat, terbangunnya hubungan mitra kerja sama yang efektif.

Dalam kesempatan tersebut Alex juga mengingatkan para kepala daerah untuk berhati-hati dalam proses pengesahan APBD. Dia memberikan contoh kasus “upah ketok palu” di beberapa daerah seperti Jambi, Riau, Malang, dan Sumatera Utara, yaitu modus penerimaan gratifikasi dalam pengesahan RAPBD ataupun pembahasan APBD-P Provinsi. KPK, sebut Alex, juga terus berupaya mendidik masyarakat untuk tidak mudah memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara.

Alex juga memaparkan capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP wilayah Jateng. Capaian MCP Jateng termasuk baik, yaitu 77 persen. Walaupun terjadi penurunan skor dibandingkan tahun lalu, tetapi masih di atas rata-rata nasional yaitu 64 persen. Alex meminta Kabupaten Boyolali, yang sering mendapat peringkat MCP tertinggi, untuk membagikan ilmu dan pengalamannya ke kabupaten/kota lainnya.

BACA JUGA :  Senja, Yang Terkini dari Yogyakarta.

“Untuk mencapai MCP tinggi hanya butuh komitmen. Keriterianya sudah jelas,” tegas Alex.

Sebagai tuan rumah, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa dirinya selaku walikota sangat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi. ()

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *