Rp 52,3 Miliar Kasus Suap Izin Ekspor Benih Lobster Cuan Siapa?

Kris Budiharjo, Ketua Umum Federasi Pelaku Usaha dan Perikanan Indonesia (Ferpukpi). (SM/Ist).

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Penyitaan uang sekira Rp 52,3 miliar oleh KPK pada Senin (15/3/2021) lalu, terkait kasus suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai beragam reaksi publik.

Kris Budiharjo, Ketua Umum Federasi Pelaku Usaha dan Perikanan Indonesia (Ferpukpi) menilai, “Uang yang diduga barang bukti suap itu merupakan uang pengusaha yang dititipkan sebagai jaminan sebelum keluarnya revisi terkait Peraturan pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2015. Yang menetapkan PNBP ekspor benih lobster Rp 250 per 1.000 ekor atau Rp 1.000 per ekor untuk induk lobster.”

Bahkan, sebelumnya pengusaha bersedia membayar PNBP Rp 1.000-2.000 per ekor benih lobster yang diekspor melalui bank garansi. Nominal ini jauh lebih besar dari yang ada di PP 75 dan bukan merupakan uang sogokan pengusaha ujar Kris di acara ngobrol sore di Joglo Nusantara, Depok, Minggu (21/3/2021).

Kris berharap status uang Rp 52,3 miliar di bank garansi ini tidak berlarut-larut. Mengingat KPK selama ini diyakini sebagai lembaga anti rasuah yang clear and clean dalam menangani setiap kasus korupsi di negeri ini pungkas Kris.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021) lalu, mengatakan, “Uang tersebut diduga berasal dari para eksportir yang mendapat izin ekspor benur di KKP Tahun Anggaran 2020.”

Ali mengatakan, Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (Bank Garansi) dari para eksportir.

“Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada,” kata Ali.

BACA JUGA :  Upacara HBA ke-61 Digelar Virtual

Menanggapi legalitas bank garansi dan keresahan pengusaha perikanan terkait dugaan suap. Kris menilai hal tersebut disinyalir merupakan salah satu trik penyidik KPK untuk mengungkap kasus dan bukan untuk menjebak para pengusaha.

“Apalagi jika nantinya revisi PP 75 terkait PNBP ekspor benih bening lobster disahkan, maka uang jaminan pengusaha di bank garansi akan dihibahkan ke negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Kris.

Sebagai Ketua Umum Ferpukpi, Kris Budiharjo juga menegaskan komitmen Ferpukpi dalam mendukung pemerintah menciptakan iklim usaha yang bebas pungli dan korupsi.

“Sekaligus mengawal regulasi kelautan dan perikanan sesuai UU Cipta Kerja, agar mudah, transparan dan konsisten terhadap pengelolaan usaha hasil laut kita,” katanya

Aturan itu, imbuhnya, harus dikawal agar tidak terjadi tumpang tindih pengurusan izin, tidak terjadi aturan sesuai kemauan pejabat pemerintah saja, tetapi harus berbasis pada kepentingan nasional dan dunia usaha.

Hingga saat ini, KPK telah menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP). (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *