Kekurangan Guru Mata Pelajaran Produktif Harusnya dipenuhi Dulu

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim (SMJkt/Ist)

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Selama ini, persoalan pokok sekolah menengah kejuruan (SMK) itu adalah kekurangan guru mata pelajaran produktif, sehingga yang mengajar mata pelajaran “core program” SMK banyak diisi oleh guru mata pelajaran normatif seperti PPKn, Agama, Bahasa dan mata pelajaran adaptif seperti Bahasa Inggris.

“Mestinya kekurangan guru mata pelajaran produktif ini yang dipenuhi dulu. Mengingat “core program” SMK sesungguhnya terletak pada mata pelajaran produktif,” ungkap Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, Kamis (18/3).

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru saja meluncurkan Merdeka Belajar Episode 8 : SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan merupakan terobosan komprehensif yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK saat ini, agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.

Persoalan berikutnya adalah SMK sangat kekurangan bengkel dan ruang praktik, sehingga praktik pembelajaran SMK  diberikan secara naratif, itu yang kita sebut selama dengan anekdot “SMK Sastra” atau “SMK Bahasa”. Mestinya ruang praktik dan bengkel dicukupi, dilengkapi, dan dimodernisasi.

“Sehingga betul-betul mampu memfasilitasi siswa guru dalam meningkatkan keterampilan siswa (terampil) agar nantinya bisa diterima dunia kerja,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Satriwan, mesti ada pemetaan ulang dan pemetaan penyebaran SMK negeri dan swasta di Indonesia, di daerah bagaimana, komposisi SMK di urban dan rural area, potensi lokal, ketersediaan lapangan kerja/industri/DUDI di wilayah tersebut, dan jurusan di SMK.

“Sebab, kami melihat ada semacam over supply lulusan SMK jurusan tertentu seperti Teknologi Informasi, Komputer, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran,” bebernya.

Guru di Jakarta ini menambahkan, bahkan keberadaan jumlah SMK Swasta yang lebih banyak ketimbang SMK Negeri juga menjadi faktor tidak terserapnya lulusan SMK di idunia industri. Pengetatan perizinan pendirian SMK swasta perlu dipertahankan seperti selama ini sudah dilakukan.

BACA JUGA :  Kemendikbudristek terus Berinovasi dalam Pemajuan Kebudayaan

“SMK didominasi swasta sebesar 74,56 persen dari total 14.064 sekolah SMK. Artinya keberadaan SMK swasta hampir 11 ribu sekolah (Data BPS, 2019),” terangnya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *