Berharap pada Program Guru Penggerak

Oleh Surtini Puji Hastuti

PEDIDIKAN merupakan kebutuhan dasar manusia dan bangsa. Ketersediaan guru kompeten menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan, selain persoalan kurikulum, sarana pendidikan, anggaran, dan sebagainya. Sayangnya, kompetensi guru hingga kini masih menjadi problem pelik, terlebih saat pandemi.

Terkait hal itu, pemerintah mengeluarkan program baru, yakni Program Guru Penggerak. Program yang ditetapkan awal Juli 2020 ini ditargetkan berlangsung hingga 2024. Rencananya akan dihasilkan 150.000 guru penggerak dari seluruh Indonesia. Dengan tagline “Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui Program Guru Penggerak”, sampai saat ini program tersebut sudah masuk angkatan ketiga.

Program Guru Penggerak (PGP) menambah jenis program pembinaan guru yang sudah berjalan sebelumnya, seperti program sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang dulunya adalah Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), pembinaan kelompok guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG), juga berbagai diklat guru.

Semua program tersebut dinilai masih kurang dalam meningkatkan kompetensi guru. Lantas, bagaimana dengan PGP? Sejauh mana program ini meningkatkan kompetensi guru hingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini?

Salah satu tokoh yang memengaruhi Ki Hajar adalah Maria Montessori, ahli pendidikan dari Italia. Montessori dikenal dengan sejumlah filosofinya yang diterapkan hingga sekarang, di antaranya Student Center. Pemerintah pun mengadopsinya menjadi filosofi pendidikan yang berorientasi pada murid. Inilah yang juga diusung dalam PGP karena sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar.

BACA JUGA :  Guru, Amaliahmu Abadi.

Guru penggerak juga diharapkan menjadi pemimpin pendidikan sekaligus pembimbing guru lain. Karena itu, keberadaan guru penggerak tak hanya dirasakan murid, tapi juga guru lain dan sekolah, bahkan pemerintah daerah.

Dalam pembinaan guru penggerak, terdapat tiga modul pelatihan. Paket pertama adalah paradigma dan visi guru penggerak. Materinya berupa refleksi filosofi pendidikan Indonesia –Ki Hajar Dewantara– nilai-nilai dan visi guru penggerak, dan membangun budaya positif di sekolah.

Paket kedua berupa praktik pembelajaran yang berpihak pada murid dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional serta pelatihan (coaching).

Paket ketiga adalah kepemimpinan pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Berisi materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid.

Berorientasi Murid

Selama ini pendidikan memang dianggap terlalu banyak membebani murid, tidak sesuai dengan kemampuan murid. Dengan beratnya beban kurikulum, guru hanya bisa memberikan pembelajaran secara seragam kepada murid. Karena itu, pendidikan berorientasi murid dianggap lebih tepat sasaran dan produktif. Dengan ini guru dituntut memahami kondisi murid dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya.

Hal ini juga sejalan dengan rencana pemberlakuan kurikulum baru dan program digitalisasi sekolah pada 2021 sehingga memungkinkan berlakunya kurikulum digital. Menurut Mendikbud Nadiem, dengan kurikulum digital maka guru bisa memilih kurikulum sesuai level kompetensi siswa. Bahkan bisa memajukan satu tahun atau mundur satu tahun sesuai dengan kondisi melalui penggunaan teknologi digital.

Sayangnya, justru inilah yang dikeluhkan sebagian guru. Pembelajaran yang berorientasi pada murid membutuhkan kreativitas dan kemampuan guru memperhatikan semua murid. Padahal jumlah guru terbatas. Belum lagi, tak sedikit guru disibukkan oleh berbagai tugas kependidikan, bahkan pekerjaan sampingan selain guru. Dengan demikian, tentu bukan pekerjaan mudah. Apalagi jika problem sosial ekonomi guru masih membelit.

BACA JUGA :  Maju Terus, Pantang Ragu 

Pembelajaran berorientasi murid juga rawan menghasilkan kesenjangan sebagaimana filosofi kebebasan pada sistem ekonomi kapitalis yang menghasilkan kesenjangan antara si kaya dan miskin.

Jika pembelajaran berorientasi murid tidak didukung sistem pendidikan sahih (termasuk ketersediaan guru kompeten), yang terjadi adalah kesenjangan pendidikan. Walhasil, problem pemerataan kualitas pendidikan akan tetap ada, bahkan makin nyata.

Sebagai insan yang mengemban tanggung jawab mendidik, guru harus menjadi pemimpin dalam pendidikan. Hanya saja, membangun kepemimpinan haruslah diawali dari paradigma sahih lagi kuat. Paradigama ini haruslah berasal dari akidah Islam. Sebab, hanya akidah Islam saja yang mampu menjadi sumber pendorong dan penuntun dalam berpikir dan beramal sahih (qaidah wa qiyadah fikriyyah).

Akidah Islam pula yang telah menjadikan ilmu dan pendidikan begitu berkembang dalam sejarah peradaban Islam di tengah terpuruknya perkembangan ilmu pada masanya. Akidah ini yang terus mengokohkan perwujudan firman Allah SWT seperti dalam QS Al Mujadilah: 11 dan ayat-ayat lain tentang ketinggian derajat orang-orang yang berilmu dan menyampaikan ilmunya.

Paradigma ini tentu berbeda dengan paradigma yang dibangun tokoh-tokoh pendidikan Barat yang mengedepankan teknis semata tanpa landasan ruhiyah. Hilangnya kekuatan ruhiyah membuat guru mudah kehilangan daya dorong melakukan perubahan. Inilah yang akhirnya memandulkan apa yang selama ini diprogramkan dari berbagai pendidikan dan pelatihan guru.

Tak hanya itu, paradigma Barat juga rawan tersusupi kesalahan hingga memungkinkan bertentangan dengan akidah Islam. Akhirnya kepemimpinan guru tidak menghasilkan perubahan ke arah yang benar. Demikianlah, kepemimpinan guru yang transformasional — yang mampu menghasilkan perubahan menuju kebaikan– hanya lahir dari akidah sahih (Islam). Apakah PGP mengajarkan kepemimpinan guru seperti ini?

Tak hanya soal paradigma, problem kompetensi guru juga terkait manajemen guru dan sistem yang melingkupinya. Kesalahan dalam manajemen guru bisa berujung tidak produktifnya berbagai program. Program sertifikasi guru di tengah sulitnya kehidupan ekonomi menyebabkan program ini tak berhasil mendongkrak kompetensi guru secara signifikan.

BACA JUGA :  Membangkitkan Geliat UMKM

Guru lebih fokus pada tambahan pendapatan dibandingkan peningkatan kompetensi. Problem sosial ekonomi juga membuat distribusi guru tidak baik. Guru kompeten sering kali hanya berkumpul di wilayah tertentu. (40)

— Surtini Puji Hastuti SPd MMguru IPS SMP1 Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *