Peta Jalan ”Sesat” Pendidikan

Oleh Ahmad Rofiq

SEJAK diangkat Nadiem Anwar Makarim, yang sering disapa Mas Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan), banyak langkah ”akrobatik” yang ditunjukkannya. Maklum, dia anak muda ”gaul” lulusan Amerika Serikat. Lahir di Singapura 4 Juli 1984; umur 36 tahun saat diangkat jadi menteri, sekarang 38 tahun.

Pertama, mengenakan pakaian ”nyentrik’ — hem lurik biru dengan lengan dilipat, dan celana jean belel ketat — kala melantik Rektor UI Jakarta (19/12/2019). Kontan muncul banyak kritik, sebagai mendikbud yang ngurusi soal pendidikan dan kebudayaan, tetapi tidak menunjukkan jiwa dan karakter pendidik.

Kedua, saat melahirkan SKB3 menteri, terkait dengan ketidakbolehan pemerintah daerah, sekolah, pendidik, dan tenaga pendidik, mengatur atau melarang penggunaan seragam sekolah berdasarkan pertimbangan keagamaan, sebagai reaksi atas kasus di SMKN Padang. Kegaduhan pun muncul, SKB3 menteri lahir terburu-buru, tidak bijaksana, dan terkesan sangat emosional. Saya Ketika menulis, ”SKB 3 Menteri dan Hilangnya Ruh Pendidikan” bagaimana seandainya ada siswi yang mengenakan cadar atau bahkan pakaian ”gaul” seperti poin pertama, apakah penyelenggara pendidikan tidak boleh mengatur atau menolaknya? Bukankah pendidikan itu adalah proses pembiasaan diri peserta didik menjadi lebih baik?

Ketiga, soal Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Peta jalan yang draft naskahnya (belum final), ini memang tidak satu kata pun menyebut pendidikan agama. Inilah yang memancing kegaduhan. Semua ormas keagamaan, PB Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara serentak menolak, meminta Peta Jalan Pendidikan ini supaya dibatalkan, atau ditinjau ulang. Bahkan, di DPR RI ada anggota yang meminta peta jalan yang dikesankan inkonstitusional ini harus ditolak, karena sama sekali tidak menyinggung pendidikan agama.

Kebijakan ”akrobatik” Mas Menteri tentang Peta Jalan Pendidikan ini jika dibaca sepintas tampaknya atau boleh jadi sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan karier pendidikan dan pekerjaan Mas Menteri. Karier pendidikan Nadiem, setelah di sekolah menengah di Jakarta, melanjutkan di United World College of Southeast Asia (UWC SEA), Singapore, BA di Brown University dalam International Relations, dan MBA di Harvard Business School (2009-2011), dan karier pekerjaannya.

BACA JUGA :  Mudik.

Diawali menjadi konsultan di McKinsey & Company (2006-2009), Zalora Indonesia (2011- 2012), Kartuku (2013-2014), dan mendirikan Gojek (2010-2019). Semuanya dalam bidang bisnis murni, tidak ada kaitannya dengan pendidikan.

Memang tidak disinggung soal pendidikan agama dalam Peta Jalan Pendidikan tersebut, ini yang mengundang reaksi dan ”kemarahan” pimpinan ormas dan pengamat pendidikan. Maka wajar, jika Mas Menteri kemudian memberikan jawaban secara lisan, bahwa ”Pendidikan agama tidak akan dihapus dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia.” Laman kompas. com (10/03/2021) merilis, ”Nadiem Tegaskan Tak Akan Hapus Pelajaran Agama dari Kurikulum”.

Perlu Dibahas Bersama

Mas Menteri kiranya tidak akan kehilangan wibawa, jika saran para pimpinan ormas Islam besar di Indonesia ditindaklanjuti, dan mengajak mereka dalam menyusun dan membahas bersama mereka, dalam memperbaiki Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.

Tidak cukup hanya memberi jawaban secara lisan di media, akan tetapi masyarakat akan dengan senang dan ikut mendukung draft tersebut, jika visi ke-Indonesiaan yang diletakkan oleh para founding fathers negeri ini, kontitusi dasar, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah merumuskan tujuan pendidikan nasional, juga dijadikan acuan.

BACA JUGA :  Mudik ke Kampung Surga

Pendidikan agama — yang dalam Islam — mengajarkan pentingnya iman dan Islam yang menghasilkan ihsan (selalu berbuat baik). Atau akidah, syariah, dan akhlak. Karena akhlak tidak akan dapat terbentuk dengan baik, manakala akidah dan syariahnya tidak dipenuhi terlebih dahulu. Apalagi ini mau dibuat untuk jangka waktu lima belas tahun.

Mas Menteri, usul saya bisa menggunakan kata bijak ”al-muhafadhah ëala lqadimi sh-shalih wa l-akhdzu bi ljadidi l-ashlah”. Artinya, memelihara aturan/nilai/tatanan lama yang baik dan mengambil (membuat) aturan/ nilai/tatanan baru yang lebih baik.

Akan tetapi tanpa ada dasar dan fondasi iman dan takwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka masa depan Indonesia ini akan seperti apa. Ada pendidikan agama saja masih banyak perilaku para pimpinan yang tidak sesuai dengan panduan agama dan akhlak mulia.

Karena itu, perlu ditambahkan dengan kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga visi pendidikan 2035 menjadi ”Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”.

Lebih dari itu, hal-hal yang terkait dengan legislasi supaya ditempuh melalui mekanisme yang lazim digunakan. Supaya produk dan nanti Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020- 2035 tidak mengalami ”sesat” jalan, maka mekanisme legislasinya juga harus ditempuh dan melibatkan para ahli, pakar pendidikan, pimpinan ormas besar, pimpinan pesantren, dan lembaga pendidikan lain.

BACA JUGA :  Polemik UU Cipta Kerja

Saya ingin mengakhiri urun rembug ini dengan mengutip QS Az- Zumar (39): 17-18 ”Dan orangorang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang — mau — mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (cerdas).” Semoga Mas Menteri senantiasa mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Aamiin. (37)

— Prof Dr H Ahmad Rofiq MA, Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *