Destinasi Super Prioritas, Masih Perlukah?

Oleh: Edy Setijono. (Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC))

 

Intelligence is the ability to adapt to change
Stephen Hawking

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com — Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Inilah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Perubahan tengah terjadi. Kita tak bisa lari dan menolaknya. Sebagaimana pendapat ilmuwan besar dunia Stephen Hawking yang dibutuhkan saat ini adalah kecerdasan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang datang.

Apa yang disampaikan Hawking itu menjadi sangat related untuk merespons program nasional unggulan bernama lima destinasi super prioritas. Sebelum masa pandemi datang, sektor pariwisata menjadi salah satu program unggulan dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan devisa negara.

Tapi di saat pandemi datang, pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpukul di sejumlah negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Kunjungan wisatawan seperti terjun bebas. Geliat ekonomi masyarakat yang sebelumnya hidup dan bergeliat, pada masa pandemi Covid-19 langsung luruh dan lunglai seperti tanaman yang mengalami defisit air dan unsur hara.

Destinasi super prioritas Borobudur, misalnya, menjadi salah tempat yang signifikan mengalami dampak dari pandemi ini. Sebelum Covid-19, kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur ini tercatat bisa mencapai 11 ribu per hari. Data di sepanjang 2019 pun mencatat ada sebanyak 3,7 juta wisatawan nusantara (wisnus) dan 242.082 wisatawan mancanegara (wisman) untuk berwisata ke candi Buddha terbesar di dunia ini.

Namun data real time harian pengunjung ke candi Borobudur pada masa weekday hanya berkisar antara 300-500 pengunjung saja. Misalnya data yang tercatat pada Kamis (25 Februari 2021) jumlah pengunjung yang datang ke Borobudur hanya ada 579. Sehari berikutnya melorot menjadi 360 kunjungan. Baru pada hari Sabtu meningkat menjadi 900 kunjungan dan Minggu (1.300 kunjungan).

BACA JUGA :  KPED Jabar Fasilitasi Urban Farming 1.000 Masjid

Inilah fakta empiris yang terjadi pada masa pandemi Covid. Lalu pertanyaan pun muncul apa yang menjadi target output di masa pandemi bagi para pengelola tempat dari lima destinasi super prioritas ini? Haruskah ukurannya tetap pada pendekatan kuantitas pengunjung saja?

Rasanya sungguh muskil jika program Destinasi Super Prioritas yang menjadi kebijakan unggulan pemerintahan Jokowi tetap bersandar pada ukuran kuantitas. Memang benar, program vaksinasi massal yang mulai dijalankan belum lama ini telah meletupkan harapan untuk kembali menggeliatkan semua sektor usaha dan bisnis di negeri ini.

Tapi harus dipahami juga, sektor pariwisata yang berorientasi mancanegara tentunya akan sangat sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan setiap negara setempat. Artinya, ketika Indonesia sudah membuka pintu masuk dan mengeluarkan visa kunjungan wisata, semua itu tak cukup untuk mengajak para wisatawan meringankan langkah kakinya ke negeri ini.

Di sinilah menjadi sangat penting peran dari provider wisata di luar negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk menjelaskan bahwa bepergian ke Indonesia sudah benar-benar aman. Untuk bisa menguatkannya diperlukan juga narasi-narasi yang tidak sebatas pada jargon bahwa Indonesia sudah aman.

Bentuk kongkret untuk meyakinkan orang-orang luar itu adalah data statistik laju infeksi Covid harus bisa menunjukkan tren menurun, bahkan mulai melandai. Selain itu, perlunya pendataan (mapping) terhadap penyebaran Covid dan vaksinasi harus dilakukan lebih masif lagi. Pada fase ini, diperlukan adanya kesadaran bersama dari masyarakat, pemerintah, pihak swasta maupun para stakeholders lainnya untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh membawa negeri ini terbebas lebih cepat dari Covid-19.

Redefinisi Target dan Pendekatan
Jika kesadaran bersama semakin tumbuh maka di saat yang sama juga perlu adanya keberanian untuk meredefinisi target-target dari program Destinasi Super Prioritas. Pendekatan yang hanya mengedepankan kuantitas harusnya mulai diarahkan pada pendekatan kualitas. Untuk hal ini diperlukan adanya official declare dari kementerian atau otoritas negara. Deklarasinya tentu saja harus mampu menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi prioritas kerja bagi kelima destinasi unggulan ini.

BACA JUGA :  Pakar Komunikasi Sebut Efek Itikad Baik, Sebabkan Ratusan Kreditur IOI Ajukan Petisi.

Lalu untuk mengimpelementasikan pendekatan kualitas tadi, maka diperlukan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokalitas. Khusus destinasi di Borobudur, protokol kesehatan (prokes) yang diterapkan tidak lagi pada pendekatan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) saja. Sejalan dengan pendekatan kualitas destinasi maka ada proteksi dan pembatasan atas kerumunan maupun pendeteksian Covid secara aman dan cepat buat para pengunjung sudah dilakukan.

Penataan ulang tempat-tempat yang berpotensi memberikan ruang berkumpulnya orang secara masif mulai dikelola dengan melakukan pembatasan jumlah kerumunan. Di sisi yang lain, tambahan pengembangan di areal pendukung destinasi juga dilakukan. Ini dilakukan untuk menyiasati jumlah pengunjung tetap tinggi.

Khusus di Candi Borobudur pengembangan ini tetap menjaga keaslian dan tidak mengubah bangunan inti dari cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Unesco. Inilah bentuk adjustment untuk memikat kedatangan kunjungan wisatawan pada new era pandemi ini.

Terlepas dari pengembangan dan ikhtiar prokes Covid-19, solusi lain yang perlu dipikirkan untuk menstimulasi bergeliatnya sektor pariwisata adalah adanya kebijakan top down. Kebijakan ini, misalnya, menganjurkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mulai mereaktifasi kegiatannya ke tempat-tempat yang menjadi lima destinasi super prioritas.

Kebijakan ini tentunya disesuaikan dengan kementerian maupun instansi terkait. Artinya, kebijakan ini jangan hanya sekadar berkunjung dan travelling atas nama dinas saja. Namun, setiap personal ASN harus mampu menarasikan pesan positif melalui sosial media maupun ruang digital resmi tempat para ASN bekerja.

Di sinilah terjadi kegiatan public relations dari pihak ketiga atau soft selling atas destinasi yang dikunjunginya menjadi berjalan. Para pengelola tentunya harus bisa bersikap aktif dalam mem-feeding informasi-informasi bersifat humanis, keunikan lokal maupun hal menarik lainnya kepada para ASN. Tujuannya untuk bisa menstimulasi terjadinya kunjungan dari kelompok wisatawan potensial.

BACA JUGA :  Realitas “Blur”, Banyak Orang Gagal Bedakan Fakta atau Fiksi.

Singkatnya, para ASN yang berkunjung tidak sekadar memposting keindahan alam melalui foto tapi diperkuat oleh narasi yang diasupkan dari pihak pengelola destinasi. Inilah yang dinamakan orkestrasi komunikasi untuk menstimulasi kunjungan wisatawan menjadi masif.

Selain ASN, perlu juga sinergi dengan pihak-pihak korporasi dalam mendorong kegiatannya ke tempat-tempat destinasi super prioritas ini. Tentunya, di sini perlu adanya semacam insentif kepada korporasi yang mendukung usaha semacam ini. Tidak lupa juga, narasi-narasi yang dibangun pun harus terokestrasi dan bersinergi dengan pihak pengelola destinasi.

Candi Prambanan. (Dok TWC)

Apakah semua itu sulit dilakukan? Rasanya, tak ada yang sulit jika semua pihak sudah sama-sama saling mengerti dan memahaminya. Toh, para akhirnya adalah bagaimana optimisme untuk membangkitkan sektor bisnis dan jasa di negeri ini harus terus ditumbuhkan. Saatnya kita menanamkan paradigma untuk mulai menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan.

Inilah pengejawantahan dari tagline Presiden Jokowi di awal masa kepempinannya: Kerja! Ya, kita harus bekerja secara cerdas untuk menyiasati perubahan yang datang. Saatnya kita berkontribusi dan memberi solusi atas perubahan yang kini sedang terjadi di negeri ini. Siapkah kita menjadi bagian dari gerbong perubahan tersebut? (Bb-69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *