Warga Pademangan Timur Terpaksa Iuran untuk Perbaiki Jalan Rusak Karena Pemerintah Cuek

Kondisi jalan di Jalan Pesanggrahan Pademangan Timur Jakarta Utara terlihat rusak parah, sebelum diperbaiki oleh warga secara mandiri. Di Ibu Kota negara, jalanan rusak seperti ini mengganggu pemandangan, sekaligus berbahaya bagi pengendara. (SM/istimewa)

JAKARTA- Pemerintah dinilai tidak peka terhadap sejumlah infrastruktur jalan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Salah satu contohnya adalah Jalan Pesanggrahan yang terletak di RW 12 Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Jalanan di lokasi tersebut rusak parah. Warga yang melintas harus pelan-pelan karena cukup licin. Apalagi jika hujan deras, banyak kubangan yang menyebabkan pengendara sering terjatuh.

“Ibaratnya kalau ditaruh lele, lelenya bisa hidup. Kondisinya licin dan sudah banyak korban yang jatuh, utamanya ibu-ibu dan anak sekolah,” ujar salah satu calon anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 12 Pademangan Timur, Joko Utoro, Sabtu (27/3/2021) malam.

Joko menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan perbaikan jalan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, namun tak pernah disetujui. Bahkan, pihaknya juga mengajukan proposal perbaikan jalan tersebut ke DPRD DKI Jakarta hingga Gubernur. Namun, hasilnya nihil.

Joko beralasan, Pemprov DKI menolak memperbaiki infrastruktur Jalan Pesanggarahan di Pademangan Timur, karena lahan yang kini ditempati sekitar 1.500 KK tersebut statusnya milik Sekretariat Negara (Setneg) di bawah kendali Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran.

“Tapi sejak kami menempati lahan di sini sekitar 23 tahun, tidak ada yang mengklaim milik siapa. Setneg yang katanya memiliki lahan di sini, juga tidak pernah mengklaim. Yang kami khawatirkan, justru nanti ada oknum yang mau mengklaim wilayah kami. Ini yang perlu diperhatikan soal legalitas tanahnya,” ungkap Joko.

Dulu, cerita Joko, lahan di Pademangan Timur merupakan lahan mati. Pada 1998, warga memulai aktivitas di lokasi tersebut. Bahkan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah ada yang mengklaim kepemilikannya. “Lahan di sini sekitar 5,6 hektare dan kami tempati sejak 1998. Mulai awal bercocok tanam hingga menjadi kampung, tidak ada yang klaim,” terangnya.

BACA JUGA :  Yanti Airlangga Berbagi untuk Sesama pada Hari Spesial

Karenanya, ketika infrastruktur di lokasi tersebut butuh perbaikan, pemerintah, baik pusat maupun daerah tak pernah menengoknya. Warga terpaksa mengeluarkan duit sendiri untuk sekadar patungan supaya jalan yang mereka lewati tidak berbahaya buat pengendara.

“Jalanan ini penghubung ke Sunter dan juga dilewati angkot. Sempat ada wacana untuk ditutup, tapi kalau ditutup bisa merugikan banyak orang karena pengendara harus berputar lewat jalan utama berkilo-kilo sebelum masuk ke sini,” ungkap dia, diiyakan Mohamad Aman, warga lainnya.

Lebih lanjut, Joko dan Aman serta warga setempat, berharap pemerintah baik pusat maupun daerah mau memperhatikan infrastruktur di wilayahnya seperti tempat-tempat lain jika ada kerusakan. “Kami ingin hidup layak seperti warga di kampung lain yang diperhatikan pemerintah. Apalagi, kami sudah ber-KTP DKI Jakarta,” tegasnya.

Untuk jalan rusak yang diperbaiki warga, panjangnya 380 meter dan lebar 4 meter. Menurut Joko, sesuaik kesepakatan, warga urunan antara Rp 200 ribu – Rp 300 ribu. Jalanan itu perbaiki warga dengan cara dicor pada Minggu, 28 Februari 2021.

Ketua RW 12 Pademangan Timur Overus MR mengatakan, jalan tersebut memang belum tersentuh oleh pemerintah terkait.

“Karena kami, pengurus bersama masyarakat RW 012 dan sekitarnya, melihat kondisi yang sangat tidak nyaman. Maka kami punya inisiatif dengan cara swadaya masyarakat dan sekitarnya. Maka pada hari ini kami akan mulai pengecoran,” kata Overus.

Warga Pademangan Timur bergotong royong membenahi jalan rusak di Jalan Pesanggrahan wilayah tersebut. Tampak seorang wanita juga ikut membantu dengan memegang peralatan. (SM/istimewa)

Ia menerangkan, jalan Pademangan Ujung adalah jalan penghubung antara Sunter dengan Pademangan Timur. Ini adalah jalan utama. Karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk tidak melihat jalan tersebut berdasarkan status kepemilikan.

“Terlepas diklaim sebagai milik Sekretariat Negara. Kami memohon jalan ini adalah fasilitas umum sebagai fasilitas untuk dipergunakan pejalan kaki dan semua. Jadi jangan beralasan bahwa ini adalah aset Sekretariat Negara, yang samapi sekarang kurang lebih 30 tahun kami gak pernah disentuh,” tegasnya.

BACA JUGA :  Guru, Amaliahmu Abadi.

Dalam berbagai kesempatan, Ketua Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pemerintah, menurut dia, bukan hanya pusat saja, tapi juga daerah. Semua tingkat, Provinsi, Kabupaten maupun Kota wajib menyediakan fasilitas itu. Termasuk dengan perawatan jalan jika rusak.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang pembangunan jalan menjamin hal tersebut. Pemerintah daerah dibekali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna melaksanakan pembangunan. Jadi tidak ada alasan melimpahkan permasalahan ini pada pihak lain.

Menurut Tulus, pelimpahan wewenang pembangunan memang ada, dan seringkali ditemukan, terutama di daerah industri. Pun demikian, tanggung jawab pemerintah tak bisa ditawar. Sebab, seluruh pihak telah membayar pajak yang masuk dalam APBN atau APBD. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *