UKM dan Tantangan Digitalisasi

Oleh Tri Wikaningrum

USAHA Kecil dan Menengah (UKM) seringkali dikatakan sebagai bisnis yang tahan krisis. Hal ini disebabkan produk barang maupun jasanya biasanya ‘’dekat’’ dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, lebih banyak menyerap sumber daya lokal baik dari sisi tenaga kerja maupun bahan baku.

Dalam aspek modal kerja pun cenderung dipenuhi modal sendiri. Berbeda dari bisnis skala besar yang mayoritas bergantung pada dana pinjaman, melakukan investasi besar pada penggunaan teknologi, dan mempekerjakan lebih banyak tenaga profesional. Ini dibuktikan UKM saat krisis melanda perekonomian Indonesia pada 1998 dan 2008. UKM mampu bertahan, sedangkan bisnis skala besar banyak yang gulung tikar.

Bagaimana dengan krisis di saat pandemi Covid-19? Apakah UKM memiliki ketahanan yang sama? Dari berbagai forum diskusi dan sejumlah pemberitaan, pandemic Covid-19 menjadi kendala yang berarti bagi eksistensi dan pengembangan para pelaku usaha. Tidak peduli usaha kecil atau besar, semua merasakan dampaknya.

Perubahan mobilitas masyarakat, pembatasan sosial, risiko kesehatan dan keselamatan jiwa memicu banyak perubahan. Mulai dari life style, perubahan kebutuhan dan keinginan pasar, penurunan daya beli, hingga perubahan cara mendapatkan produk barang dan layanan.

Apakah pandemi ini menjadikan masyarakat berkurang kebutuhan akan konsumsi produk? Tidak juga. Setidaknya, itu hanya ‘’efek kejut’’yang bersifat sementara. Seperti biasa, masyarakat kita cukup cepat beradaptasi. Lambat laun, tingkat konsumsi masyarakat dan permintaan produk mulai meningkat. Senada dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa pada kuartal III 2020 mulai terjadi pertumbuhan ekonomi.

Diharapkan akan terus membaik pada tahun 2021 ini. Jika masyarakat cepat beradaptasi, semestinya dunia usaha pun bergegas merespons perubahan apa yang akan terjadi selama dan setelah pandemi nanti. Misalnya, muncul peluang menawarkan produk baru, atau produk yang sama, tetapi disertai layanan baru.

Meskipun ini cukup efektif dilakukan di masa pandemi ini, namun tidak strategis dalam jangka panjang. Ingat, bahwa kita bukan hanya menghadapi pandemi, namun juga berada di era digital. Sekalipun tanpa merubah produk ataupun menambah layanan, ada peluang besar bagi pebisnis yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku membeli produk yang semula dengan cara offline menjadi online. Pertanyaannya, bagaimana UKM mampu merespons peluang dan tantangan digitalisasi di masa pandemi?

BACA JUGA :  PPKM dan Penguatan Komunitas Warga

Pengusaha besar bisa segera beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebaliknya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UKM. Keterbatasan kompetensi digital pada sumber daya manusia di UKM menjadi kendalanya. Kedua, kurangnya kemampuan membaca perubahan selera pasar. Ketiga, keterbatasan keahlian karyawan dalam menciptakan inovasi baru. Sebagaimana diketahui bahwa ketergantungan UKM pada pemilik dan atau pengelolanya relatif tinggi.

Hal ini menempatkan peran penting leader UKM dalam menggerakkan sumber daya yang ada untuk merespons perubahan di masa pandemi. Salah satu solusi efektif untuk merespons kondisi krisis saat ini adalah dengan menjalankan operasional usaha berbasis digital. Mulai dari perancangan produk, survei pasar, promosi, distribusi, hingga layanan pelanggan.

Para leader di UKM sebagai tokoh kunci (key person) harus menjadi yang pertama memahami pentingnya literasi digital. Digital leadership bukan semata berfokus pada penguasaan keahlian ICT/Teknologi Komunikasi dan Informasi. Melainkan lebih fokus pada faktor personal, yang mana leader memahami pentingnya meningkatkan pengetahuan pasar dan jejaring melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengalaman bisnis dan manajemen para pengelola UKM tinggal dikombinasikan dengan keahlian teknologi.

Sehingga, UKM akan lebih besar kemampuannya berkoneksi dengan konsumen, menerima umpan balik dari pelanggan, mengembangkan produk baru, dan bertukar informasi dengan pemasok secara lebih cepat dan efisien.

Merancang Strategi

Digital leadership tidak hanya membantu UKM mengubah strategi bisnis dan meningkatkan engagement dengan pihak eksternal. Namun, juga lebih mampu merancang strategi perubahan dalam mengelola para pekerjanya. Misalnya, terkait dengan dampak kebijakan pemerintah tentang implementasi sistem work from home (WFH).

Perubahan kebijakan perlu memperhatikan kepentingan, keselamatan dan kenyamanan pekerja. Baik bagi yang menjalankan secara WFH maupun pekerja yang tetap aktif hadir di lokasi usaha (luring). Operasionalisasi bisnis mungkin ada yang bisa diselesaikan karyawan dari rumah, bahkan dengan minim pengawasan.

BACA JUGA :  Membangkitkan Geliat UMKM

Oleh karenanya, desain kerja dan fungsi kontrol selama WFH harus mendapat perhatian lebih. Efektivitas komunikasi leader dengan para pekerja pun harus tetap dijaga. Karena membangun komitmen, kepercayaan, dan koordinasi tidak akan efektif tanpa komunikasi.

Dalam hal ini, para leader UKM bisa mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan teknologi komunikasi. Bukan hanya secara internal, pemanfaatan keduanya juga penting bagi efektivitas komunikasi dalam rangka menguatkan kemitraan dengan stakeholder eksternal.

Sekali lagi, fokusnya bukan pada aspek penguasaan teknologi digitalnya, namun yang lebih penting adalah mengubah mindset dan perilaku para leader akan pentingnya memahami dan merespons peluang di era digital.

Pemahaman ini akan ditangkap dengan tindakan leader UKM yang lebih strategis, berupa kebijakan dan proses penguatan kompetensi digital para karyawannya. Proses transformasi ini tentunya akan membutuhkan banyak waktu. Bukanlah sesuatu yang mudah dan instan bagi UKM untuk membangun literasi digitalnya.

Karena itu, dukungan berbagai pihak diperlukan untuk memampukan para leader UKM dalam bergerak cepat menyesuaikan strategi bisnis di era digital. Pertama, pemerintah melalui dinas terkait dapat memfasilitasi program pendampingan, misalnya berupa techno-based training. Kedua, pendidikan tinggi juga bisa berkontribusi menyediakan online open course kepada para insan UKM. Ketiga, perusahaan skala besar membuka jalan bagi kolaborasi dengan UKM.

Pendekatan ketiga ini tentu saja musti didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung jejaring kerja sama dan mentoring. Masing-masing pihak memiliki keunggulan dan power-nya masing-masing. Ketika mereka saling bekerja sama, maka akan sangat mungkin terjadi sinergi. Agama kita mengajarkan saling bantu dari yang kuat kepada yang lemah. Yang kuat tidak akan berkurang sumber dayanya, bahkan akan bertambah keberkahannya. (46)

BACA JUGA :  BPJS dan Kutukan Sisifus

— Dr Tri Wikaningrum SE MSi, dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *