Kebijakan Pariwisata Jangan Tumpang Tindih.

Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) Edy Setijono. (SM/BB)

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com– Industri pariwisata di masa pandemi Covid-19 yang genap setahun membekap Indonesia hingga kini, sepatutnya perlu direview kembali dengan dibarengi sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga di Indonesia.

Hanya dengan saling melaraskan kebijakan itu, pengembangan lima (5) Destinasi Super Prioritas di tengah pagebluk menjadi benar-benar terwujud. Dengan interpretasi baru.

Demikian dikatakan Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) Edy Setijono. Menurut Edy Setijono
5 Destinasi Super Prioritas seperti Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo memiliki karakteristik pendekatan kebijakan yang berbeda-beda.

Meskipun pendekatan dasarnya tetap sama. Seperti penerapan konsep 3A, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas menjadi perhatian sebelum merencanakan pengembangkan destinasi wisata di suatu daerah.

Konsep attraction, accessibility, dan amenity, dengan konsep tambahan ancilliary menjadi tak tertawarkan. Attraction/ atraksi adalah produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan “what to see” dan “what to do”.

Sedangkan accessibility/ aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, bandar udara, pelabuhan yang ditunjang dengan ketersediaan sarana transportasi dalam konektifitas yang bagus dan terintegrasi.

Dan amenity/ amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Seperti sarana akomodasi penginapan, restoran atau warung makan dan sejenisnya.

Lalu ancilliar/ layanan tambahan mengacu pada semua ‘tambahan’ yang mungkin dibutuhkan wisatawan saat pergi berlibur atau dalam perjalanan bisnis. Misalnya dengan tambahan layanan asuransi perjalanan.

“Nah, semua itu juga harus dirumuskan ulang di masa ekstra ordinary seperti sekarang. Seperti contoh, penetapan Borobudur sebagai Destinasi Super Prioritas tentunya memiliki target dan tujuan tertentu yang kondisinya bisa jadi berbeda sebelum pandemi dan nanti paska pandemi covid.19. Apakah target kunjungan wisatawannya masih sama, seperti masa sebelum pandemi menerjang dunia. Karena turunan atau konsekwensinya sangat banyak. Ini harus ada yang mendeklare ulang agar bisa menjadi rujukan dalam perencanaan strategi dan program bagi para pelaku usaha disektor pariwisata,” kata Edy Setijono di Kantor Pusat TWC, Yogyakarta, Senin (1/3/2021).

Dia menunjukkan data, pengunjung candi Prambanan menurun drastis di tahun 2020 karena dampak kebijakan PSBB, jika dibandingkan jumlah pengunjung pada 2019. Yang mencapai 2,5 juta orang, sementara pada 2020 hanya 688 ribu orang.

BACA JUGA :  Airlangga Hartarto Bangga Inggris Mengakui Komitmen Indonesia dalam Menerapkan Pertanian Berkelanjutan

Dari 688 ribu pengunjung itu, sebanyak 21 ribu adalah wisatawan mancanegara, sisanya wisatawan Nusantara.

“Memasuki tahun 2021, keterbatasan dan pembatasan selama pandemi semakin dirasakan. Prambanan, di Bulan Feb 2021 rerata hanya dikunjungi 500 wisatawan per hari, dari rerata 7000 pengunjung, di masa sebelum pandemi,” kata Edy Setijono yang baru saja memasuki periode kedua sebagai orang nomor satu di TWC.

Edy Setijono. (SM/BB)

Sedangkan pengunjung candi Borobudur pada 2019 tercatat sebanyak 4 juta wisatawan yang didalamnya tercatat 242 ribu wisman.

“Pengunjung Borobudur per Kamis (25/2/2021) 579, Jumat (26/1/2021) 360, Sabtu (27/2/2021) 900, Minggu (28/2/2021) 1300 pengunjung,” imbuh dia.

Ini adalah penurunan pengunjung terendah selama periode kepemimpinannya, yang terjadi hampir sepanjang tahun kemarin. Penurunan itu terjadi sejak Maret 2020 selama dampak kebijakan PSBB atau protokol kesehatan diterapkan yang sempat mengharuskan selama kurang lebih empat bulan Borobudur ditutup.

Karenanya, untuk kembali menghadirkan wisatawan kembali, dibutuhkan road map baru di bidang pariwisata.

“Selama tidak ada kebijakan yang “mengijinkan” orang melakukan perjalanan, tidak akan mengubah apapun. Contoh, pada hari libur, kita disiratkan belum boleh melakukan perjalanan. Padahal yang dibutuhkan sektor pariwisata adalah traffic-nya. Demikian untuk wisman, selama belum dibuka pintu turisme untuk orang asing ke Indonesia, ya tidak bisa,” terangnya.

Lalu di mana harapannya? Karena pada saat bersamaan hampir semua orang rerata sudah menurun daya belinya akibat melambatnya aktivitas ekonomi selama pandemi yang sudah satu tahun berjalan.

“Untuk menstimulasi adanya trafik wisatawan lokal/nusantara, sebelum pada saatnya akses tourist manca negara dibuka, kita berharap ada dorongan belanja negara untuk ASN untuk melakukan perjalanan, seperti rapat dinas dll, khususnya dengan tujuan Lima Destinasi Super Prioritas. Juga dari korporasi bisa melakukan hal yang sama,” kata Edy Setijono lebih lanjut.

Karenanya, dia dan jajaranya sebagai pengelola destinasi sudah mempersiapkan protokol kesehatan di destinasi dengan konsep Destination, Ready for Safe Tourism. Sebagai operator, institusinya sudah menyiapkan berbagai langkah alternatif yang laras di masa pandemi.

“Destinasi sudah berbenah dengan protokol kesehatan. Borobudur jadi contoh protokol kesehatan untuk penerapan di destinasi, dan sudah mendapatkan sertifikasi malahan. Seluruh destinasi yang dikelola oleh TWC sudah mengantongi sertifikat CHSE yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Apalagi saat ini vaksin sudah mulai dijalankan,” katanya sembari menambahkan, sudah semakin banyak prosentase masyarakat yang sudah divaksin. Ini jelas menambah semangat optimisme untuk sektor pariwisata segera rebound.

“Kita akan terus kampanye untuk meyakinkan demand, karena publik masih kawatir melakukan perjalanan. Intinya, setelah persiapan destinasi, dan sertifikasi destinasi, kita harus terus kampanye masyarakat untuk dapat melakukan perjalanan, selama penerapan protokol kesehatan diterapkan. Himbauan ini penting,” tekannya.

BACA JUGA :  KNKT Sarankan Sejumlah Rekomendasi

Sementara itu vaksin juga akan berdampak pada sektor pariwisata, percepatan proses vaksinasi sekaligus akan menjadi salah satu tools untuk menyelesaikan persoalan ini. Apalagi, pada saat bersamaan seluruh elemen usaha sektor pariwisata juga punya komitmen mendukung layanan protokol kesehatan.

Edy Setijono juga mengusulkan ulang merumuskan model pariwisata yang berbasis crowd atau kerumuman. Apakah benar aktifitas yang berbasis kerumunan (crowd) masih berbahaya. Atau bagaimana seharusnya. Turunannya, beberapa even akan dia koreksi standar prosedur implementasinya.

“Karena masih ada kekawatiran. Ini harus kita tinjau ulang dan uji coba. Oleh karenanya, Gugus Tugas berperan di sini. Ini terkait dengan Atraction, dimana disaat sebelum pandemi, model atraksi yang mengundang kerumunan justru merupakan daya tarik wisata yang diminati. Termasuk juga pada kegiatan olah raga, pagelaran musik yang seringkali harus berhubungan dengan unsur kerumunan,” katanya.

Selain itu, apakah ada pergeseran atau perubahan, tujuan penetapan super prioritas setelah pandemi atau sebelum pandemi?

“Ini yang belum saya lihat. Minimal harus didiklare ulang. Contoh 2016, ketika didiklare Super Prioritas, Borobudur ditargetkan menjaring 2 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019, sehingga semua strategi dan program mengarah kesana. Dan itu kita sebut sebagai goals. Nah, apakah goals itu di masa pandemi atau nanti setelah pandemi masih berlaku? Ini harus didiklare ulang. Apa target dari penetapan Borobudur sebagai Destinasi Super Prioritas paska pandemi ini. Siapa yang harus mendeklare, tentunya institusi yang paling terkait. Harus ada divinisi ulang yang akan jadi patokan bersama. Apakah pendekatan quantitas masih jadi acuan atau karena new normal, maka qualitas menjadi dominan,” katanya menekankan.

Sebagai catatan, di awal tahun 2019, studi yang dilakukan World Travel and Tourism Council (WTTC) menunjukkan, jika industri travel and tourism berada di posisi kedua tercepat yang bertumbuh, setelah industri kesehatan.

Menurut WTTC, industri pariwisata tumbuh di angka 3.9% di tahun 2018, di atas GDP dunia, yang rerata berada di angka 3.2%.

Edy Setijono. (SM/BB)

Industri pariwisata juga berkontribusi pada ekonomi global dengan menciptakan lapangan kerja tanpa akhir, karena, pada kenyataannya, melibatkan banyak industri lain di dalamnya. Termasuk transportasi, penginapan, aktivitas, dan lainnya. Bahkan banyak negara yang GDP-nya sangat bergantung pada pariwisata, seperti Italia, Mexico, dan Mesir .

BACA JUGA :  Komnas Perlindungan Anak Sesalkan Sikap BPOM.

“Dibandingkan industri manufaktur, investasi di bisnis pariwisata dinilai bisa lebih menguntungkan. Sangat menggiurkan untuk mendapatkan pendapatan negara. Ke depan, masyarakat akan banyak belanja disektor leisure dan kesehatan. Kita sedang menuju ke situ. Negara sudah bersungguh-sungguh dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan penerimaan devisi. Pembangunan infrastruktur, dan kebijakan bebas visa bagi beberapa negara, sebelum pandemi telah menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Edy Setijono.

Intinya, imbuh dia, Indonesia sudah relatif on the track, hanya masalah waktu belaka.

“Semua sudah berjalan menuju ke sana. Soal Borobudur, berhubungan juga dengan infrastruktur, seperti Airport baru yang bisa menampung volume penumpang lebih besar. Pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan segitiga Joglosemar, akan semakin memperpendek jarah wisatawan menuju kawasan Borobudur. Menjadi pekerjaan rumah buat Kementrian yang memiliki tupoksi Pengembangan Destinasi untuk memastikan kesiapan destinasi-destinasi utama khususnya terkait standar fasilitas dan layanan yang sesuai dengan standar dari target market yang akan dituju disamping juga pendampingan dalam rangka pembenahan kualitas atraksi yang dilengkapi dengan narasi-narasi yang bisa menjadi materi promosi bagi kelembagaan yang bertugas melakukan promisi destinasi,” pungkasnya sembari menggarisbawahi Indonesia tidak sendirian menghadapi pagebluk yang mengerikan ini.

Walau demikian, sekali lagi dia mengulang, kebijakan pengembangan pariwisata harus tetap laras atau sinkron antar lembaga yang mengacu pada kepentingan nasional sesuai yang ditetapkan oleh Presiden, bukan berdasakan penterjemahan apalagi kepentingan sektoral. Karena akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke Indonesia. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *