IPW: Desak Presiden Jokowi Tegur Kapolri, Karena Beri Ijin Piala Menpora.

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri yang memberi ijin Piala Menpora. Selain itu Pemda yang wilayahnya dijadikan lokasi Piala Menpora harus menolak pertandingan Piala Menpora digelar karena dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid 19.

Sebab situasi pandemi  Covid-19 masih terus membawa korban jiwa. Karena itu Presiden Jokowi harus menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pemberian ijin Piala Menpora yang akan digelar 20 Maret sampai 25 April 2021 di empat kota, Malang, Solo, Bandung dan Sleman.

Apalagi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) juga sudah mengecam keras Piala Menpora digelar karena khawatir menjadi klaster baru Covid 19.

Setelah sebelumnya juga banyak pihak sudah melarang, Piala Menpora sepertinya akan tetap digelar. Jika ternyata even itu menjadi klaster baru Covid 19 dan terjadi korban sakit atau meninggal dunia, Menpora dan Kapolri yang memberi ijin harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya.

“IPW meminta Menpora dan Kapolri bersiap siap bertanggungjawab, jika di even Piala Menpora muncul klaster baru yang menyebabkan korban menderita sakit dan meninggal dunia,” kata
Neta S Pane, Ketua Presidium IPW di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Tanggungjawabnya, dia menambahkan, jika korban meninggal dunia, istri dan anak korban menjadi tanggungjawab Menpora dan Kapolri, termasuk pendidikannya.

Selain itu, jika ada klub yang tidak mampu membayar gaji dan official nya selama even, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membayar gaji mereka.

Menurut IPW, bagaimana pun even ini jelas-jelas akan menciptakan kerumunan kendati pertandingannya sendiri tidak ada penonton.

“Padahal, Presiden Jokowi secara tegas di akun twitternya tertanggal 16 Nopember 2020 menyebutkan aparat harus berani mengambil tindakan terhadap para pelanggar,” imbuh Neta.

BACA JUGA :  Pelatih Persib Kurang Puas Meski Timnya Lolos 8 Besar

Karena, keselamatan rakyat di tengah pandemi merupakan hukum yang tertinggi. “Saya memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satgas untuk menindak tegas pelanggar pembatasan yang ditetapkan,” cuitan Jokowi di Twitternya kutip Neta.

Kalau Kapolri benar-benar memberikan ijin terhadap penyelenggaraan Piala Menpora, maka itu merupakan pembangkangan secara nyata terhadap Presiden Jokowi.

Yang nyata-nyata berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Jangan sampai perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah dalam setahun untuk mengendalikan pandemi Covid 19 ini sia-sia. Mencegah kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru Covid-19, harus menjadi perhatian Kapolri, yang menjadi ujung tombak pemberian ijin keramaian.

Sebab setiap tim sepakbola di Piala Menpora minimal membawa 30 orang untuk menetap di kota penyelenggara dan akan bersinggungan dengan masyarakat setempat seperti karyawan hotel, panitia lokal dan juga pendukung klub.

Sehingga, ada sekurang-kurangnya 50 orang yang saling bersinggungan. Padahal, kerumunan pada masa pandemi sangat beresiko untuk menularkan Covid-19.

Sebab itu jika Piala Menpora tetap digelar, jika terjadi klaster baru Covid 19, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membiayai hidup keluarga korban yang tewas dan harus mundur dari jabatannya. (Bb-69).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *




Enter Captcha Here :