Bagaimana Mengkritik Pemerintah: Oleh H Kliwon Suyoto:Pemerhati Kebijakan Publik

KRITIK berasal dari bahasa Yunani – kritikos – yang artinya “dapat didiskusikan” dan kata itu diambil dari krenein yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan. Dalam bahasa Indonesia, kritik dapat diartikan sebagai proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki sesuatu yang menjadi sasaran kritik.

Mengkritik pemerintah adalah menganalisis dan mengevaluasi sesuatu yang terkait dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat di negara berdemokrasi. Bisa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan; aneka kebijakan publik; serta berbagai hal terkait dengan pelaksanaan Tupoksi dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kehidupan berdemokrasi kritik merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, yang diatur dan ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 3: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Tegasnya, setiap warga negara NKRI diperbolehkan menyampaikan pendapat – juga kritik – kepada pemerintah, tentunya yang sifatnya konstruktif dan membangun.

Meskipun demikian, penyampaikan kritik juga ada aturan normatifnya, terutama ketika kritik akan diarahkan pada pemerintah. Harus kita sadari bahwa apapun dan bagaimana pun pihak pemerintah lebih memiliki pandangan dan pertimbangan yang luas atas sesuatu terkait dengan putusan dan kebijakannya. Berbeda dengan kita – apalagi individual – yang pandangan dan pertimbangannya masih sangat terbatas, karenanya kita perlu mengetahui bagaimana aturan atau normatif penyampaian kritik kepada pemerintah.

Normatif kritik ………..

Normatif kritik dimaksudkan agar pihak yang dikritik tetap merasa nyaman atas kritik yang kita sampaikan, hal ini dimungkinkan bila pengritik mengawalinya dengan menyampaikan kelebihan dan kekurangan atas sesuatu yang dikritik. Analisis atau kajian atas kelebihan dan kekurangan ini, juga harus didukung dengan alasan atau argumentasi yang masuk akal (logik). Bukan atas dasar kepentingan atau interest pribadi pengritik.

BACA JUGA :  Hai Kawan, Percayalah: Pers & Wartawan Never Die.

Dengan cara di atas akan mengemuka pandangan “yang salah atau jelek” versus “yang benar atau baik” secara objektif untuk diperbandingkan, yang kemudian diikuti dengan menyampaikan jalan keluar atau solusi yang baik terhadap permasalahan yang dikritik. Bila perlu “dibumbui” dengan penyadaran (awareness) terhadap urgensi kritik yang disampaikan, agar menumbuhkan empati pihak yang dikritik sehingga kritikan menimbulkan simpati bukan antipati.

Misalnya ketika kita mengritik semangat pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan tol atau jalan KA Trans Sumatera, tetapi dalam pelaksanaannya terlihat proyek di beberapa lokasi yang terkesan “mangkrak”. Permasalahan yang kita soroti adalah “kemangkrakan” yang berpotensi pada kerugian negara. Dana APBN yang dialokasikan pada proyek tidak segera menghasilkan nilai tambah berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera, karena proyek tidak segera get benefit dan get money.

Kritikan dapat kita “bumbui” dengan ulasan terkait dengan isu keterbatasan dana untuk membiayai kelanjutan proyek jalan tol dan jalan KA Trans Sumatera. Banyak referensi yang dapat dijadikan bahan pendukung untuk menyadarkan dan meyakinkan pihak yang dikritik, sehingga lagi-lagi kritik yang kita sampaikan berbuah simpati, bukan antipati, karena kenyamanan pihak yang dikritik tidak kita usik.

Lalu, bagaimana caranya menyampaikan kritik kepada pemerintah. Cara yang paling baik adalah menyampaikan secara langsung, kalau sulit untuk bertatap muka, dapat dikirim nelalui email kepada para pihak yang terkait dengan permasalahan. Tetapi cara ini patut “diragukan” untuk mendapatkan respons dan perhatian secara cepat. Cara terbaik pada zaman now adalah menulis opini di media cetak, atau memposting kritik pada akun media sosial, Facebook, twitter, instagram dll.

Kritik harus memperhatikan aturan penyampaian pendapat melalui media sosial atau internet, sehingga perlu dipelajari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tetapi sepanjang kritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan, diyakini tidak akan ada masalah, sehingga tak perlu cemas “dipolisikan” seperti yang sedang viral saat ini.
Redaksional kritik ……..
Paling penting dalam kritik – terutama yang disampaikan melalui media sosial atau media massa – adalah penggunaan kata-kata menjadi kalimat yang biasa disebut dengan tata naskah atau redaksional. Dalam ilmu komunikasi kita mengenal dua prinsip penyusunan naskah, yaitu 5 W + 1 H dan AIDA, yang dapat dijadikan pedoman dalam mempersiapkan penyampaian kritik.
What, apa yang dikritik. Who, siapa atau pihak mana saja yang menjadi sasaran kritik. Why, mengapa permasalahan yang dikritik itu terjadi. When, kapan sesuatu yang dikritik itu terjadi. Where, dimana sesuatu yang dikritik itu terjadi. How, bagaimana sesuatu yang dikritik itu terjadi. Pada setiap unsur setidaknya memuat satu kalimat yang dengan jelas menggambarkan apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimana sesuatu yang dikritik. Hal ini penting agar semua permasalahan menjadi jelas, serta mudah difahami, sehingga kemungkinan kesalahfahaman dapat dihindarkan.
Redaksional harus diupayakan mengandung kaedah AIDA, yaitu Awareness, mampu menyadarkan seseorang bahwa permasalahan yang dikritik memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga mengandung daya tarik untuk disikapi. Interest, mengundang minat pihak yang dikritik untuk merespon kritikan. Desire, membangkitkan keinginan pihak yang dikritik untuk menuruti solusi yang ditawarkan pengritik. Action, mendorong pihak yang dikritik untuk mengambil tindakan sesuai harapan pengritik.
*************
Kalau dua prinsip ilmu komunikasi ini dijadikan dasar dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah, dapat diyakini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya “dipolisikannya” pihak yang melakukan kritik. Karena dengan cara ini, pihak yang dikritik akan menikmati – mendengarkan atau membaca – kritik dengan seksama, tidak melibatkan emosi dan tidak tergesa-gesa menganalisis kritik yang disampaikan.
Lebih penting diperhatikan, hindari redaksional kritik bermuatan ujaran kebencian, unsur SARA, pencemaran nama baik, serta hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tegasnya, bila ingin mengkritik pelajari secara seksama, sebaik-baiknya. Sampaikanlah kritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan, pasti tidak ada masalah.
Sebab melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI yang merupakan Hak Asasi Manusia tanpa kecuali merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. Silahkan kritik pemerintah dan jangan tanyakan lagi “bagaimana mengritik pemerintah”. Bukankan hakekatnya semua kita sudah tahu caranya, hanya saja terkadang kita “Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu bertanya pula”. Kiranya tulisan ini bermanfaat, Semoga !!.(
Penulis adalah pemerhati masalah sosial, ekonomi tinggal di Tebingtinggi).

BACA JUGA :  Tidak Ada Lagi Obrolan Sepak Bola di Pagi-Sore.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *