Usulan Formasi Guru PPPK dari Pemda Tidak Penuhi Kuota

SMJkt/Ist

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Sampai Februari 2021, kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diusulkan pemerintah daerah (pemda) tidak memenuhi sampai 1 juta. Hal tersebut membuat Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tidak maksimalnya usulan formasi calon guru PPPK dari daerah-daerah, mengingat alokasi rekrutmen guru yang disediakan adalah 1 juta guru pada 2021.

“Info terbaru hanya sekitar 600 ribu usulan formasi. Padahal kita butuhnya 1 juta, ini juga belum jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat kekurangan guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini,” ujat Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, Jumat (26/2).

Satriwan menilai Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB dan BKN tidak optimal dalam berkoordinasi dan meyakinkan pemerintah daerah, khususnya Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan calon guru PPPK ke Pusat. P2G menduga di antara faktor yang dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru PPPK.

“Karena informasi yang tak utuh mengenai skema gaji atau tunjangan guru PPPK nantinya, berasal dari APBN, transfer pusat ke daerah atau diambil dari APBD? Itu pertanyaan yang mengganjal Pemda agaknya, termasuk buruknya manajemen guru PPPK dari Pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019, yang berjumlah 34.954 guru PPPK, yang masih bermasalah hingga 2021 sekarang,” ungkapnya.

Para guru honorer termasuk yang sangat kecewa dengan kenyataan ini, sebab minimnya usulan formasi guru PPPK dari pemda ke pusat justru akan semakin memperkecil peluang mereka untuk ikut seleksi PPPK.

“Apalagi para guru honorer senior (usia 35+), mereka makin “hopeless” sekarang. Tidaknya adanya afirmasi kepada mereka dari Kemdikbud dan BKN dalam seleksi Guru PPPK,” kata Satriwan yang merupakan guru SMA.

BACA JUGA :  56 Warga Mesir Ajukan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di Indonesia

Lebih kecewa lagi, Kemendikbud tidak merespon positif masukan dan usulan P2G, organisasi guru lain, termasuk guru honorer, agar Kemdikbud dan BKN memberikan perlakukan “affirmative action” bagi guru honorer K2 (Kategori II) yang sudah mengabdi sejak sebelum tahun 2005 lalu.

“Bentuk nyata afirmasi terhadap guru honorer K2 ini adalah dibuatnya sistem pemberian poin atas 2 hal pertama, pengabdian mereka misalnya dihitung 50 poin, kedua kepemilikan Sertifikat Pendidik dihitung 30 poin,” tuturnya.

Jika Tes Seleksi Guru PPPK mensyaratkan 100 poin sebagai angka minimal lolos “passing grade”, maka guru K2 tersebut tinggal mencari 20 poin lagi melalui tes bersama. “Ini hendaknya dilakukan oleh BKN, Kemenpann RB, dan Kemendikbud, jika skema “pengangkatan tanpa tes” dinilai bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN,” imbuhnya.

Ia menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim belum menunjukkan itikad baik khususnya dalam mengafirmasi para guru honorer K2 ini, sebab Mendikbud, menginginkan semuanya harus melalui tes, tidak ada afirmasi.

“Bagi P2G tes seperti ini berpotensi diskriminatif, sebab para guru honorer yang banyak berusia 40 tahun bahkan 50 tahun lebih, harus diadu dengan guru-guru muda “fresh graduate” yang belum berpengalaman mengajar, demi meraih syarat skor “passing grade” yang sama,” bebernya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *