JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Rantai penyediaan pangan yang terdampak pandemi berkepanjangan merupakan tantangan tersendiri. Apalagi, ditengah suasana pandemi Covid-19, sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini semakin ditantang dengan masalah gizi buruk seperti stunting dan implikasinya.
Salah satu yang ditenggarai sebagai penyebabnya adalah keterjangkauan pangan yang belum seimbang, dan juga konsumsi protein, terutama protein hewani yang belum optimal. Mengoptimalkan sumber daya pangan lokal adalah alternatif mengurangi masalah rantai penyediaan pangan dan ketersediaan pangan.
“Tantangan di sektor kesehatan dan pangan tersebut perlu disikapi dengan serius, jika Indonesia ingin memanfaatkan bonus demografinya dan mewujudkan SDM berkualitas sebagai penunjang kekuatan ekonomi Indonesia,” ujar Direktur SEAMEO RECFON, Muchtaruddin Mansyur dalam sambutannya secara virtual, Rabu (24/2).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan telah mengamanatkan pentingnya pemenuhan gizi berbasis sumber pangan lokal terjangkau. Menyikapi hal tersebut, SEAMEO RECFON berkolaborasi dengan para akademisi yang berasal dari Universitas dan Politeknik Kesehatan di 6 wilayah Indonesia telah menyusun rekomendasi panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal (PGS PL) bagi bayi dan balita.
Panduan ini diutamakan bagi 50 kabupaten prioritas stunting yang terletak pada 33 propinsi di Indonesia. Penyusunan PGS-PL ini didukung oleh Direktorat Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, dan The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dengan memanfaatkan data Survei Pemantauan Konsumsi Gizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun2016.
Untuk itulah, dalam rekomendasi kajian kebijakan ini, SEAMEO RECFON mengusulkan agar PGS PL tersebut dapat integrasikan ke dalam kebijakan dan program terkait.
“PGS-PL ini dapat dipadukan dengan program-program yang sudah ada, misalnya promosi Makanan Pengganti ASi (MPASI) dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yang sudah dilakukan Kemkes,” ungkap Penyaji kajian kebijakan, Umi Fahmida.
Untuk itulah, secara daring pada Rabu, 24 Februari 2020, SEAMEO RECFON mengundang kementerian terkait untuk mendapatkan tanggapan atas rekomendasi yang diajukan. Acara ini mengundang penanggap dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Keterlibatan pihak multisektoral ini dirasa penting dalam menjamin keberhasilan integrasi PGS PL yang membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, terutama pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat akademik.
“Kami berharap, PGS PL ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan sistem pangan di Indonesia oleh berbagai kementerian terkait, termasuk Kementan, Kemendes, kemendagri dan Bappenas” jelas Muchtaruddin Mansyur.
Dalam kesempatan yang sama, diberikan juga anugerah penghargaan dari SEAMEO RECFON kepada tiga kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan program Anakkku Sehat dan Cerdas, salah satu program prioritas SEAMEO RECFON yang berfokus pada penguatan pendidikan gizi pada satuan pendidikan anak usia dini.
“Salah satu upaya yang dilakukan dalan program prioritas tersebut adalah promosi pemanfaatan PGS PL sebagai rekomendasi asupan gizi anak,” tuturnya.
Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat), kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi) dan kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). (nya/69)