IPW Kecam Direskrimum Polda Metro Jaya.

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
Indonesia Police Watch (IPW) sangat menyayangkan langkah Direskrimum Polda Metro Jaya yang mengeluarkan surat panggilan No:Spgl/499/II/RES 2.5/2021/Ditreskrimsus dan menetapkan Joseph Erwiantoro sebagai tersangka.

IPW menilai tindakan itu bukan hanya teledor dan ceroboh, tapi juga sebuah pembangkangan seorang bawahan terhadap Kapolri. Menurut IPW apa yang dilakukan Direskrimum Polda Metro Jaya menjadi sebuah preseden buruk.

“Jika seorang Kombes dibiarkan membangkang, bukan mustahil para Jenderal akan ikut ikutan membangkang pada Kapolri. Untuk itu Kapolri perlu bertindak tegas agar kebijakannya punya wibawa,” kata Neta S Pane Ketua Presidium IPW di Jakarta, Rabu (34/2/2021).

Untuk itu, IPW memohon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bersikap tegas demi mengamankan dan menjalankan kebijakannya. Jika ada Kombes yang mbalelo dan membangkang dalam menjalankan kebijakannya harus segera dicopot dari jabatannya. Sehingga kebijakan Kapolri punya wibawa.

IPW, menurut Neta, menilai jika seorang Kombes saja berani membangkang kebijakan Kapolri, bagaimana pula dengan Jenderal Jenderal lain.

“Sebab itu wibawa dan marwah kebijakan Kapolri harus dijaga dengan sikap tegas oleh Kapolri sendiri,” imbuh Neta.

IPW menekankan hal ini mengingat Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis memanggil dan akan memeriksa serta menjadikan tersangka, Joseph Erwiantoro, dengan tuduhan melanggar UU ITE.

Namun akhirnya pemeriksaan itu ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan. Padahal Kapolri Sigit sudah berkali kali mengatakan bahwa dalam penerapan UU ITE penyidik agar lebih selektif karena UU ITE bukan alat kriminalisasi.

Bahkan Kapolri menekankan, rasa keadilan dalam menggunakan payung hukum Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dikedepankan.

Sebab itu IPW memberi apresiasi pada Kapolri Sigit yang sudah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/II/2921 tertanggal 19 Februari 2021.

BACA JUGA :  Kemnaker Rilis Satu Data Ketenagakerjaan.

Dalam surat edaran itu, Kapolri menekankan bahwa penyidik perlu mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam memonitor dan mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana siber di tengah masyarakat dapat dicegah. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *