Semarang ”Dalane” Banjir

Oleh Saratri Wilonoyudho

JUDUL tulisan ini diilhami judul tembang Waljinah, tapi bukan lagi kaline yang banjir, namun Semarang kini dalane (jalanan) yang banjir. Di beberapa ruas jalan seperti Kaligawe, ketinggian air sudah luar biasa. Kita tidak boleh beralasan bahwa ini cuaca ekstrem atau curah hujan yang kelewat tinggi, namun harus memperhitungkan ekstremitas ini sejak saat ini.

Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Semarang tidaklah mungkin. Dengan penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, ditambah daya dukung lingkungan yang sudah banyak yang rusak parah, maka bencana banjir dan macet adalah konsekuensi logis yang harus dijalani di Kota Lumpia ini di masa yang akan datang. Ibarat orang sakit kanker, selama ini hanya obat sakit kepala atau obat penghilang rasa sakit (sementara) yang diminumnya.

Untuk meminimalkan banjir Semarang ada beberapa jalan, di antaranya: Pertama, dengan beberapa sungai besar seperti Kaligarang, Banjirkanal, Beringin, Babon, dan lainnya, sebenarnya Tuhan telah menyediakan jalan air yang tumpah dari bagian atas (Ungaran dan sekitarnya) dan air hujan yang membasahi Ibu Kota Jateng ini. Namun beberapa sungai tersebut kini ada yang dangkal, menciut, dan penuh dengan sampah. Karena itu, ke depan, normalisasi sungai- sungai tersebut mutlak dilakukan.

Hal yang harus dilakukan adalah mengeruk agar daya tampungnya mencukupi untuk mengalirkan limpahan dan atau limpasan air dari atas, serta air hujan. Relokasi warga di bantaran sungai juga perlu dipikirkan, entah apapun caranya. Dengan lebar minimal 20 meter, sungai-sungai ini, akan lebih banyak menampung limpasan/limpahan air yang mengalir di Ibu Kota Jateng ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang harus bisa memerintahkan para lurah dan camat bekerja sama dengan Dinas Tata Kota atau Pekerjaan Umum (PU) agar mengawasi dan mengontrol berfungsinya saluran ini setiap saat. Rumah, bangunan, atau kantor yang lalai memelihara salurannya, harus ditegur dan diberi sanksi.

BACA JUGA :  Mudik.

Ketiga, sudah saatnya tiap bangunan di Semarang, harus memiliki sumur peresap yang sudah diperhitungkan dimensi, desain, dan konstruksinya untuk membantu menyerap air dari permukaan tanah. Siapapun yang melanggar aturan ini harus ditindak tegas. Teorinya, untuk perubahan lahan terbuka seluas 75 meter persegi ke lahan terbangun, harus disertai satu sumur peresap.

Program Kali Bersih

Kemudian keempat, untuk mendukung program kali bersih, Pemkot juga harus konsekuen, yakni menyediakan armada sampah yang mencukupi. Di tiap rumah/bangunan harus ada tong sampah yang mencukupi, dan ada petugas yang rutin mengambil sampah setiap hari. Tanpa dukungan ini, ancaman bagi pembuang sampah di sungai, hanya akan menjaring ”angin” belaka.

Kelima, perlu dibentuk kelompok dasa wisma atau apapun namanya, di setiap permukiman di daerah aliran sungai, yang intinya adalah gerakan bersama untuk menjaga air sungai agar tetap bersih, dan dapat digunakan untuk keperluan yang semestinya. Mereka bertemu rutin setiap saat untuk berembug soal kebersihan sungai di wilayahnya tersebut. Karenanya, di setiap kelompok ini harus disediakan MCK yang memadai, selain bak sampah, agar mereka tidak terangsang membuang sampah/hajat di sungai.

Ketujuh, tata ruang di Semarang perlu ditinjau ulang. Berbagai bangunan yang berdiri tidak pada peruntukannya harus ditindak tegas. Warga harus sadar bahwa bangunan yang berdiri tidak pada tempatnya, hanya akan menghalangi peresapan, dan penumpukan kegiatan sehingga menimbulkan perusakan lingkungan.

BACA JUGA :  Airlangga Hartarto "Nggege Mongso"

Kedelapan, mulai mengefektifkan pengawasan pelanggaran tata ruang. Para lurah dan para camat mestinya pihak yang paling tahu untuk pertama kalinya jika misalnya, sungai, atau bantaran rel didirikan bangunan. Kalau pengawasan ini dilakukan terus menerus, maka tidak akan terjadi penumpukan ratusan bangunan liar di tempat-tempat berbahaya seperti bantaran sungai dan pinggiran rel kereta api, atau daerah di sekitar waduk/situ.

Dengan mengusir satu dua penghuni baru ini akan lebih mudah, jika dibandingkan para penghuni tersebut sudah menumpuk banyak sekali, seperti yang terjadi saat ini. Berapa puluh ribu bangunan liar yang menempati daerah bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, pinggiran waduk/ situ di kota-kota besar saat ini? Tentu dengan jumlah yang banyak ini, akan sulit untuk ”mengusir” mereka begitu saja.

Kalau melihat dana yang harus dikeluarkan akibat banjir di kota-kota besar saat ini, yang konon mencapai puluhan triliun rupiah, tentunya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada dana untuk mengatasi hal-hal yang saya sampaikan di atas. Artinya, suka tidak suka, uang triliunan rupiah harus dikeluarkan jika banjir tiba.

Pertanyaannya, tidakkah kini bisa dibalik, lebih baik sebelum banjir, Pemkot mengeluarkan uang puluhan trilun untuk melaksanakan (setidaknya) delapan program yang saya tawarkan tersebut? Uang tersebut digunakan termasuk untuk menggaji para pasukan tukang sampah, para koordinator dasa wisma, lurah, camat, dan sebagainya, agar mereka serius melaksanakan tugas-tugasnya.

Prof Dr Ir Saratri Wilonoyudho MSiguru besar Ilmu Kependudukan dan Lingkungan, anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *