SKB Tiga Menteri Justru Lindungi Hak dan Kebebasan Beragama

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paudasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri. (SMJkt/Prajtna Lydiasari)

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paudasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri menyampaikan bahwa SKB Tiga Menteri justru melindungi hak dan kebebasan beragama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Termasuk didalamnya menyangkut pemakaian atribut keagamaan menurut keyakinan masing-masing peserta didik, seperti memakai jilbab untuk siswa muslim dan memakai kalung salib untuk umat kristiani di sekolah sebagai penanda agamanya.

“Sekali lagi ini jangan sampai ada informasi yang salah, SKB ini tidak boleh mewajibkan dan tidak boleh melarang, melainkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik beraktivitas sesuai agama yang dianut,” tegas Jumeri.

Sebagai wujud konsistensi SKB dengan prinsip pada Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Kepala Biro Hukum Kemendikbud, Dian Wahyuni menjelaskan bahwa melalui SKB ini justru menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan pasal dimaksud. Perwujudan pasal 31 adalah melalui kurikulum pendidikan agama di sekolah, di mana pemerintah sudah menyusun kurikulum pendidikan agama di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa.

“Satuan pendidikan memiliki komitmen untuk menyediakan guru mata pelajaran agama yang sesuai dengan agama siswa,” jelas Dian.

Dalam rangka memastikan implementasi SKB maka perturan-peraturan yang bertentangan dengan itu harus dicabut. Oleh sebab itu, Kemendikbud telah melakukan koordinasi erat dengan Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan SKB ini.

“Kami juga telah membuka hotline pengaduan dari masyarakat jadi mohon bantuan untuk mengawal bersama. Agar masyarakat bisa ikut mengawal, maka kami akan selalu mensosialisasikannya ke pemda. Semoga dengan sosialisasi yang terus menerus maka masyarakat bisa ikut mengawal pelaksanaannya,” terangnya.

BACA JUGA :  WISUDA VIRTUAL USAHID ke 44 T.A 2019/ 2020 “ Membangun Generasi Tangguh & Kreatif di Era New Normal “

Adapun pengenaan sanksi yang terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam BOS itu sendiri. Dian Wahyuni mengatakan, semangat SKB ini adalah agar sekolah tidak melanggar.

Oleh karena itu, baiknya kita mengawal bersama aturan dalam SKB ini sehingga keharmonisan antar umat beragama dapat kita rasakan bersama dan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat.

“Kami berharap, tidak ada sekolah yang melanggar ketentuan SKB sehingga akhirnya diberikan sanksi,” tekannya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *