Ini 10 Strategi untuk Memastikan Konsistensi dan Keakuratan Hasil Terjemahan Dokumen Hukum

Para pegawai Investindo terlihat kompak. (SM/istimewa)

JAKARTA, SuaraMerdeka- Dokumen hukum merupakan dokumen yang cukup sulit untuk diterjemahkan. Bahkan setelah proses penerjemahan selesai dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya konsistensi, keakuratan, kesesuaian, kelengkapan dan kesempurnaan.

Nah, agar hasil terjemahan dokumen hukum dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, terjemahan tersebut harus melewati proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa hasil terjemahan dokumen hukum tersebut konsisten dan akurat dalam hal penggunaan istilah, tata bahasa, kesesuaian makna, kelengkapan informasi dan dapat digunakannya hasil terjemahan dokumen hukum tersebut untuk berbagai keperluan hukum.

PT Trimars Perkasa Abadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Investindo, adalah perusahaan penerjemah dokumen hukum yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dengan firma hukum terbesar di Indonesia.

Meidini Hutagalung selaku Direktur Investindo mengatakan, “Investindo telah mengembangkan standar kerja dan strategi yang mumpuni untuk menyelesaikan penerjemahan dokumen-dokumen transaksi hukum paling kompleks se-Indonesia,” ujar Meidini, Rabu (10/2).

Meidi pun berbagi sepuluh strategi Investindo untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil terjemahan dokumen hukum:

1.​Memastikan konsistensi dari istilah yang didefinisikan

Dalam suatu dokumen hukum, terdapat istilah-istilah khusus yang digunakan, yang definisinya sudah ditentukan untuk dokumen tersebut. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam memastikan bahwa suatu dokumen hukum diterjemahkan dengan baik adalah dengan melihat konsistensi dari penggunaan istilah yang definisinya sudah ditentukan tersendiri di dalam dokumen tersebut.

2.​Memeriksa konsistensi penerjemahan suatu kata berdasarkan konteks dalam keseluruhan suatu dokumen hukum

Suatu kata, yang sebetulnya dapat diterjemahkan ke dalam berbagai versi, harus diterjemahkan secara sama di dalam suatu teks yang sama. Pemilihan terjemahan yang dipakai dapat dilakukan dengan pertama-tama membaca konteks kalimat atau teks hukum terkait. Konsistensi dalam menerjemahkan suatu kata perlu agar pembaca dapat memahami teks terjemahan dengan mudah dan dapat merujuk pada istilah tersebut dengan mudah juga.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Cabut Perpres Minuman Keras

3. Membetulkan kesalahan tata bahasa

Proses untuk melakukan penerjemahan hukum pada umumnya membutuhkan dua tahap, yaitu tahap penerjemahan dan tahap pemeriksaan. Tahap yang pertama biasanya disebut sebagai draf terjemahan, yang kemudian diperiksa dalam tahap yang kedua, yakni tahap pemeriksaan. Salah satu kesalahan yang sering ditemukan adalah kesalahan tata bahasa. Apabila tata bahasa yang dipergunakan dalam hasil terjemahan kurang baik, dokumen yang diterjemahkan dapat menimbulkan ambiguitas dan penafsiran yang berbeda.

4. Melakukan riset yang mendalam

Menerjemahkan suatu dokumen hukum, baik dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya membutuhkan riset yang mendalam karena adanya perbedaan dari segi kebiasaan dan hukum. Dari segi kebiasaan, misalnya dokumen anggaran dasar di Amerika Serikat disebut sebagai “articles of association”, tetapi anggaran dasar di Australia lebih dikenal dengan istilah “constitution” ketimbang “articles of association”.

5. Memahami dengan baik isi dari dokumen dalam bahasa sumber

Dokumen hukum adalah jenis dokumen yang cukup sulit untuk dimengerti. Oleh karena itu, agar kita dapat menerjemahkannya dengan baik, kita harus memahami isi dari dokumen dalam bahasa sumber dengan baik juga. Apabila tidak dipahami dengan baik, hasilnya dapat jadi tidak sesuai dengan yang hendak disampaikan dalam dokumen dalam bahasa sumber dan akan membuat hasil terjemahan menjadi sulit untuk digunakan atau bahkan tidak berguna.

6. Memastikan kelengkapan dari informasi

Setelah suatu dokumen hukum selesai diterjemahkan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa informasi yang termuat dalam dokumen dalam bahasa sumber sudah diterjemahkan sepenuhnya ke dalam dokumen dalam bahasa sasaran. Informasi yang dilewatkan atau diabaikan dapat berakibat fatal ketika dokumen hukum yang telah diterjemahkan mulai digunakan untuk keperluan hukum. Dengan demikian, informasi dalam bentuk apa pun, khususnya yang dianggap penting tidak boleh dihilangkan dalam dokumen dalam bahasa sasaran.

BACA JUGA :  Polisi Pastikan Jozeph Paul Zhang Masih Berstatus WNI

7. Menggunakan dokumen referensi

Dalam menerjemahkan dokumen hukum, ada istilah-istilah yang hanya dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen hukum lainnya, yang penggunaan istilah, laras bahasa dan gaya bahasanya mirip atau bahkan hampir sama dalam satu dokumen hukum dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk membantu dalam memastikan konsistensi dan keakuratan hasil terjemahan dokumen hukum, penerjemah dan pemeriksa dapat menggunakan dokumen referensi atau dokumen rujukan, yakni dokumen-dokumen yang pernah diterjemahkan sebelumnya sebagai pedoman atau panduan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen baru.

8. Mempertimbangkan penggunaan istilah serapan

Penggunaan istilah serapan sering kali menjadi jalan pintas pilihan bagi penerjemah karena kemiripannya dengan istilah tersebut dalam bahasa sumber, misalnya “schedule” menjadi “skedul”. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa “schedule” juga dapat berarti “lampiran” dan bukan “skedul” yang berarti “jadwal”, sehingga konteks untuk penggunaan kata “schedule” harus dipahami dengan baik.

9. Mempunyai glosarium sendiri

Banyaknya istilah khusus dalam dokumen hukum, penting untuk mencatat istilah-istilah khusus tersebut dalam suatu dokumen yang terpisah yang disebut sebagai glosarium agar pada waktu hendak menerjemahkan suatu dokumen hukum tertentu, penerjemah atau pemeriksa dapat merujuk pada glosarium tersebut agar hasil terjemahannya konsisten dengan dokumen-dokumen lain yang pernah diterjemahkan olehnya dan penggunaan istilahnya akurat karena istilah yang digunakan telah diriset secara mendalam sebelum dimasukkan ke dalam glosarium.

10. Membaca dokumen hukum secara berkala

Ketika sedang tidak ada proyek penerjemahan, ada baiknya penerjemah dan pemeriksa tetap membaca dokumen-dokumen hukum secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dokumen hukum agar dapat lebih mudah memahami isi dari dokumen hukum lain yang hendak diterjemahkan di masa yang akan datang.

Dengan menggunakan strategi yang sama yang dipergunakan oleh Investindo ini, diharapkan nantinya penerjemah lainnya juga dapat melakukan terjemahan dengan akurat dan konsisten. (rif/68)

BACA JUGA :  Pemda Provinsi Jabar Antisipasi Penyalahgunaan Momen Lebaran untuk Terima Gratifikasi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *